Batam, Kepulauan Riau – Optimalisasi Pendapatan Daerah (PAD) ditempatkan sebagai fokus utama Pemerintah Kota Batam dalam upaya menjaga kestabilan anggaran dan pelayanan kepada warga. Kebijakan ini tidak hanya menimbang angka di atas kertas, tetapi juga menilai bagaimana setiap rupiah APBD dikelola untuk kesejahteraan masyarakat serta mendukung program-program RPJMD yang berjalan.
Optimalisasi PAD sebagai strategi fiskal utama
Menurut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, peningkatan PAD sepanjang 2025 menjadi cerminan pulihnya aktivitas ekonomi dan upaya intensifikasi penerimaan daerah. Data pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menunjukkan PAD naik sekitar 32 persen menjadi Rp2,36 triliun, sementara total pendapatan daerah mencapai Rp4,29 triliun. Angka ini menandai kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah yang melonjak dari 47 persen menjadi sekitar 55 persen pada tahun itu.
Kebijakan ini tidak lepas dari kerja sama lintas perangkat daerah dalam mengoptimalkan pajak dan retribusi. Amsakar menekankan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat evaluasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran dipakai secara efisien demi memperbaiki layanan publik. Konteks ini menggarisbawahi bagaimana Pemko Batam memandang PAD sebagai tulang punggung pembiayaan program prioritas, dari pendidikan hingga kesehatan.
Dampak pada APBD dan layanan publik
Sejalan dengan capaian PAD, total APBD Batam menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Dalam rancangan APBD 2026 yang telah disahkan, kota ini menetapkan belanja daerah sekitar Rp4,2 triliun, sedikit menyesuaikan dari angka awal Rp4,73 triliun karena perubahan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski angka belanja menurun karena efisiensi dan penataan ulang belanja, fokusnya tetap pada peningkatan kualitas layanan publik tanpa mengorbankan investasi infrastruktur.
Pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa target pendapatan harus tetap holistik: selain mengoptimalkan PAD, perlu ada peningkatan efisiensi belanja agar layanan semisal pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pemerintahan berjalan optimal. Dalam konteks ini, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor-sektor yang bisa dikerjakan oleh dinas terkait—misalnya Parkir, Retribusi Daerah, dan Pajak Daerah seperti BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)—menjadi prioritas. Secara terpisah, pemda juga menyoroti potensi peningkatan penerimaan dari DLH (retribusi persampahan), Dishub (pendapatan parkir), serta peningkatan pelayanan RSUD sebagai sumber PAD yang lebih stabil di masa mendatang.
Efisiensi belanja dan reformasi anggaran
Dalam kerangka Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, Batam menjalankan langkah nyata untuk memangkas belanja non-prioritas dan meningkatkan akuntabilitas. Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmanansyah, menuturkan bahwa rapat koordinasi efisiensi anggaran telah menghasilkan pemotongan awal sekitar Rp85 miliar, dan target selanjutnya adalah mencapai penghematan sebesar Rp129 miliar. Instruksi Plt. Wali Kota Li Claudia Chandra untuk memangkasan belanja yang tidak prioritas, termasuk biaya perjalanan dinas, hotel, dan alat tulis, menjadi kerangka kerja operasional bagi perangkat daerah.
Optimalisasi PAD juga menjadi bagian dari strategi adaptasi fiskal daerah terhadap dinamika ekonomi nasional. Penguatan pajak daerah seperti reklame, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak daerah lainnya diharapkan dapat menjaga laju penerimaan meski transfer fiskal dari pemerintah pusat berubah-ubah. Keberhasilan ini tidak hanya memantapkan keuangan kota, tetapi juga memberi ruang bagi pemda untuk meningkatkan kualitas layanan lewat program-program prioritas RPJMD 2025-2029.
Potensi dan tantangan ke depan
Meski ada kemajuan yang berarti, pejabat daerah mengakui bahwa masih ada potensi peningkatan PAD yang bisa digarap. Sekretaris Daerah Kota Batam menyoroti peluang dari sektor retribusi persampahan, pendapatan parkir, serta peningkatan pelayanan RSUD sebagai sumber pendapatan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga. Upaya ini sejalan dengan narasi nasional tentang efisiensi belanja dan peningkatan PAD sebagai solusi fiskal daerah yang sehat dan berkelanjutan.
Di sisi lain, dinamika ekonomi Batam sebagai kota pelabuhan dan wilayah yang dekat dengan Singapura membawa tantangan tersendiri. Kesenjangan antara penerimaan dan kebutuhan layanan publik di kota yang padat aktivitas perdagangan memerlukan keseimbangan kebijakan antara menjaga daya saing ekonomi dan memastikan kepatuhan administrasi pajak, sehingga penerimaan bisa terukur dan berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas layanan, seperti peningkatan fasilitas RSUD dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, diharapkan menambah kepercayaan publik sekaligus menarik investasi.
Secara nasional, langkah Batam merefleksikan arah kebijakan fiskal daerah yang fokus pada optimalisasi PAD untuk menjaga eksistensi layanan publik di kota-kota strategis. Penghargaan nasional yang diterima Batam—termasuk predikat kota terinovatif pada ajang Innovative Government Award (IGA) serta pengakuan Kota Layak Anak—menjadi sinyal bahwa upaya integratif antara efisiensi belanja, inovasi pendapatan daerah, dan peningkatan kualitas layanan memiliki dampak positif terhadap citra pemerintahan daerah.
Perspektif untuk warga Batam dan daerah sekitarnya
Bagi warga Batam, fokus pada optimalisasi PAD berarti layanan lebih solid dan berkelanjutan tanpa beban pajak berlebih. Bagi para pelaku usaha dan investor, stabilitas fiskal kota menambah keyakinan untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi regional. Dan bagi pemerintah daerah, kebijakan ini menuntut evaluasi berkelanjutan, transparansi pengelolaan anggaran, serta inovasi berkelanjutan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berdampak luas pada kesejahteraan warga.
Kebijakan ini menunjukkan bagaimana Batam mencoba menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik, dan akuntabilitas anggaran. Dengan tetap mengikuti kerangka RPJMD 2025-2029, Pemko Batam berupaya menjaga dinamika fiskal yang resisten terhadap gejolak eksternal sambil memastikan program-program daerah tetap relevan bagi kebutuhan publik. Keberlanjutan ini pada akhirnya menjadi ukuran sejauh mana optimasi PAD bisa mengubah wajah kota pelabuhan yang terus berkembang dan menempatkannya sebagai contoh bagi daerah lain di Indonesia.
