Batam, Kepulauan Riau – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan dorongan kuat untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di kota pelabuhan industri itu, dengan menempatkan partisipasi publik sebagai elemen pengambil keputusan. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Seibeduk yang digelar di halaman Kantor Camat Seibeduk pada malam hari, ia menegaskan bahwa arah pembangunan harus berakar dari kebutuhan warga, bukan sekadar agenda formal. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta dalam mewujudkan agenda yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Konteks Batam: kota industri dengan tantangan lingkungan dan infrastruktur
Batam adalah kota industri penting di wilayah barat Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, kota ini menghadapi tantangan kualitas lingkungan, ketersediaan air bersih, serta stabilitas pasokan energi bagi ribuan rumah tangga dan aktivitas industri. Dalam konteks nasional, upaya pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka kebijakan sejak agenda SDG yang diadopsi Indonesia, termasuk fokus pada air bersih, sanitasi layak (SDG 6) serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).
Dalam pidatonya, Amsakar menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar ceremonial tahunan. Ia melihat momen tersebut sebagai ruang untuk menyatukan gagasan dari tingkat bawah hingga perencanaan program pemerintah. “Pembangunan harus berakar dari suara warga, bukan semata-mata inisiatif dari atas,” ujarnya, menegaskan pentingnya prioritas yang tepat sasaran dan berdampak luas.
Dorongan untuk percepatan pembangunan berkelanjutan juga mengarah pada seleksi program prioritas yang mampu menghadirkan manfaat nyata dalam jangka panjang. Wali kota menekankan bahwa setiap usulan perlu dievaluasi dari sisi urgensi, dampak, dan kelayakan pendanaan, dengan fokus pada proyek yang bisa direplikasi dan memberi manfaat luas bagi komunitas seiring waktu.
Kolaborasi BUMN dan kemitraan TJSL sebagai pelaku percepatan
Kebijakan ini tidak berdiri sendiri. Sejalan dengan dorongan eksekutif, Batam menjadi contoh bagaimana kolaborasi lintas sektor—khususnya antara pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—dapat mempercepat penerapan solusi berkelanjutan. Salah satu contoh konkret adalah inisiatif TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) yang dijalankan melalui kerja sama beberapa BUMN dan universitas di Batam.
Salah satu proyek penting adalah kerja sama Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto bersama 23 BUMN dalam Program TJSL BUMN untuk menyediakan solusi energi dan air bersih berkelanjutan di Batam. Proyek ini meliputi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hybrid off-grid dan sistem Reverse Osmosis (RO) yang memurnikan air laut menjadi air siap minum bagi Pondok Pesantren Darussalam Al-Gontory di Sei Beduk. Tim Unsoed yang dipimpin profesor dan didukung para ahli menyatakan bahwa PLTS dengan kapasitas minimal 25 kVA tiga fasa serta 44 panel 665 Wp dan baterai LiFePO4 mampu menyediakan listrik untuk mesin RO serta kebutuhan santri.
Kisaran kapasitas RO hingga 1.000 liter per jam dan produksi air minum sekitar 300 galon per hari menjadi contoh konkret bagaimana solusi energi terbarukan bisa menjawab kebutuhan dasar. Menurut para pejabat yang terlibat, manfaatnya tidak hanya dirasakan santri, tetapi juga warga sekitar yang mendapatkan akses lebih luas terhadap energi bersih dan air minum berkualitas. Inisiatif semacam ini juga terkait dengan semangat pembangunan berkelanjutan—khususnya target SDG 6 (air bersih dan sanitasi layak) serta SDG 7 (energi bersih dan terjangkau).
Selain itu, Bank Mandiri melalui program TJSL juga turut mendukung Batam melalui bantuan senilai Rp800 juta. Kementerian program TJSL ini menargetkan peningkatan kualitas lingkungan dan sarana prasarana di kawasan industri hijau Panbil, Batam. Bantuan berupa mobil sampah listrik untuk beberapa yayasan serta dukungan fasilitas tempat ibadah dan bantuan pendidikan di universitas dan politeknik setempat menggambarkan bagaimana kolaborasi BUMN dapat memperkuat ekosistem berkelanjutan secara awas.
Dampak bagi masyarakat dan lingkungan Batam
Implikasi dari percepatan pembangunan berkelanjutan di Batam cukup luas. Akses energi yang lebih stabil dan ketersediaan air bersih berdampak langsung pada kualitas hidup publik, terutama di kawasan industri padat karya seperti Panbil. Selain memperbaiki kenyamanan hidup, inisiatif tersebut juga meningkatkan daya tarik investasi karena infrastruktur dasar yang lebih andal menjadi faktor kunci bagi perusahaan yang ingin beroperasi dengan efisiensi biaya dan dampak lingkungan yang lebih rendah.
Secara sosial, partisipasi warga dalam Musrenbang dinilai menjadi indikator penting bagi demokrasi pembangunan. Ketika warga terlibat aktif, kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan tepat sasaran. Hal itu selaras dengan pernyataan Amsakar tentang perlunya menjaga iklim kondusif dan membangun kerja sama lintas sektor untuk memastikan projek berkelanjutan berjalan dengan baik.
Tantangan dan arah ke depan
Meski ada kemajuan yang jelas, perjalanan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Batam tidak tanpa hambatan. Tantangan utama melibatkan pendanaan jangka panjang, pemeliharaan infrastruktur energi surya dan RO, serta integrasi teknologi dengan jaringan listrik kota yang masih membutuhkan peningkatan stabilitas. Selain itu, skala pilot proyek seperti di pesantren membutuhkan upaya replikasi yang lebih luas ke fasilitas publik lain, termasuk sekolah, rumah ibadah, serta fasilitas kesehatan.
Kebijakan publik ke depan di Batam perlu memperkuat kerangka regulasi, mekanisme pendanaan ramah lingkungan, serta program edukasi bagi warga untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur berkelanjutan. Perluasan program TJSL ke berbagai lokasi strategis di Batam bisa menjadi langkah konkret untuk mempercepat adopsi energi terbarukan dan solusi air bersih di tingkat komunitas. Dengan dukungan dari Pemkot, jajaran BUMN, dan partisipasi publik, percepatan pembangunan berkelanjutan Batam bisa menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia yang tengah berupaya menyeimbangkan laju industrialisasi dengan pelestarian lingkungan.
Walikota Batam menutup dengan ajakan kolaboratif: kemajuan daerah hanya bisa terwujud melalui sinergi, aksi nyata, dan kebersamaan. Dalam konteks nasional, upaya tersebut juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial sambil menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Percepatan pembangunan berkelanjutan di Batam bukan sekadar slogan, melainkan langkah konkret yang diharap mampu menginspirasi kota-kota lain di Nusantara untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas lingkungan dan layanan publik.
