Dukungan Penuh PDIP untuk Polri di Bawah Presiden dan Pentingnya Reformasi Kultural
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Safaruddin, menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tetap berada di bawah koordinasi langsung Presiden. Dukungan ini mencerminkan keyakinan bahwa mekanisme pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR, melalui uji kelayakan dan kepatutan (
fit and proper test
), adalah langkah yang tepat.
Safaruddin menekankan pentingnya peran Komisi III DPR dalam proses pemilihan Kapolri. Ia mengingatkan publik akan potensi konflik internal di tubuh Polri, yang bisa muncul akibat pemilihan Kapolri yang tidak melibatkan Komisi III DPR. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa dualisme kepemimpinan dapat terjadi jika proses pemilihan tidak transparan dan akuntabel.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mendukung Polri pemilihan Kapolri melalui Komisi III DPR, dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden RI,” tegas Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta.
Selain dukungan terhadap mekanisme pemilihan dan kedudukan Polri, Safaruddin juga menyoroti urgensi reformasi kultural di dalam Korps Bhayangkara. Menurutnya, transformasi kultural ini jauh lebih mendesak daripada sekadar mengubah mekanisme pemilihan Kapolri atau memindahkan kedudukan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), seperti yang sempat diusulkan.
Reformasi Kultural Lebih Mendesak: Safaruddin berpendapat bahwa perubahan mendasar dalam budaya organisasi Polri akan membawa dampak yang lebih signifikan dalam meningkatkan kinerja dan citra Polri di mata masyarakat.
Reformasi ini mencakup peningkatan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Polri.
Selain itu, reformasi kultural juga harus menyentuh aspek pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, dan pemberantasan korupsi di internal Polri.
Peran Komisi III DPR: Sebagai bagian dari Komisi III DPR, Safaruddin menyatakan harapannya agar Polri terus melakukan perubahan positif, terutama dalam hal kultur organisasi.
Ia menekankan bahwa perubahan ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Polri, mulai dari pimpinan tertinggi hingga anggota di tingkat bawah.
Komisi III DPR siap memberikan dukungan dan pengawasan untuk memastikan reformasi kultural berjalan efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Safaruddin juga menyinggung mengenai dukungan Polri terhadap program swasembada pangan nasional. Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Dukungan Polri terhadap Swasembada Pangan: Polri telah memfasilitasi 1,37 juta hektare lahan untuk mendukung program swasembada pangan.
Fasilitasi ini meliputi pengamanan lahan, penyelesaian konflik agraria, dan pendampingan kepada petani.
Polri juga berperan dalam mencegah praktik-praktik ilegal yang dapat mengganggu produksi pangan, seperti penimbunan, penyelundupan, dan pemalsuan pupuk.
Dengan dukungan penuh dari PDIP dan komitmen untuk melakukan reformasi kultural, diharapkan Polri dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemilihan Kapolri melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta dukungan terhadap program-program strategis nasional, akan semakin memperkuat peran Polri sebagai lembaga penegak hukum yang profesional, modern, dan terpercaya.
