Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Makassar dan Aceh, menuntut respons cepat dari pemerintah daerah. Dalam beberapa bulan terakhir, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memberikan peringatan dini mengenai potensi curah hujan tinggi yang bisa memicu banjir dan tanah longsor. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah mitigasi guna melindungi masyarakat dan infrastruktur.
Prediksi BMKG: Curah Hujan Tinggi Berpotensi Menyebabkan Bencana
Menurut prediksi BMKG Wilayah IV Makassar, curah hujan di Kota Makassar akan meningkat signifikan pada periode Januari hingga Februari 2026. Akumulasi curah hujan diperkirakan mencapai lebih dari 400 milimeter dalam satu bulan. Perkembangan ini sangat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah rawan genangan atau dengan sistem drainase yang tidak optimal.
Plt. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah IV Makassar, Nasrol Adil, menjelaskan bahwa peningkatan curah hujan ini disebabkan oleh aktivitas gelombang Rossby serta pengaruh Monsun Asia yang memperkuat pertumbuhan awan-awan hujan. Selain itu, masyarakat pesisir juga diminta waspada terhadap peningkatan tinggi gelombang laut.
Langkah Mitigasi yang Harus Dilakukan Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah diharapkan untuk segera mengambil tindakan preventif guna mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrem. Beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
- Peningkatan kewaspadaan masyarakat: Masyarakat harus terus memantau informasi cuaca dari BMKG dan BPBD setempat.
- Pemantauan wilayah rawan: Pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan wilayah yang rentan terhadap banjir dan tanah longsor.
- Peningkatan infrastruktur drainase: Memastikan sistem drainase berfungsi secara optimal untuk mengurangi risiko genangan air.
- Koordinasi lintas instansi: Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan lembaga terkait seperti BPBD, TNI, dan Polri untuk mempercepat respons bencana.
- Pelatihan dan simulasi tanggap darurat: Melakukan pelatihan bagi masyarakat dan petugas terkait agar siap menghadapi kondisi darurat.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memastikan kesiapan logistik di titik-titik rawan dan memperkuat jalur komunikasi hingga ke tingkat desa. Dengan persiapan yang matang, risiko terhadap keselamatan jiwa dan kerusakan infrastruktur dapat diminimalkan.
Pengalaman Masa Lalu sebagai Pelajaran
Pengalaman buruk dari banjir besar November 2025 di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. Saat itu, banjir besar melumpuhkan 18 kabupaten/kota dan mengakibatkan ribuan pengungsi. Kepala Pos Komando Wilayah (Kaposwil) Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Safrizal ZA, menekankan pentingnya respons cepat dan antisipasi dini.
“Belajar dari peringatan sebelumnya, kita harus jauh lebih waspada. Kami mengajak Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dengan memastikan daerah-daerah yang rawan bencana hidrometeorologi lebih siap menghadapi ancaman,” ujar Safrizal ZA.
Pentingnya Peringatan Dini dan Koordinasi
Peringatan dini dari BMKG merupakan salah satu aspek kunci dalam menghadapi cuaca ekstrem. BMKG telah membagi tingkatan status peringatan dini menjadi empat, yaitu:
- Tidak ada peringatan (Hijau): Kondisi tidak ada peringatan atau tidak teridentifikasi potensi cuaca ekstrem.
- Waspada (Kuning): Kondisi waspada terhadap potensi cuaca ekstrem.
- Siaga (Oranye): Kondisi siaga terhadap potensi cuaca ekstrem.
- Awas (Merah): Kondisi awas terhadap potensi cuaca ekstrem.
Pemerintah daerah harus memperhatikan tingkatan peringatan ini dan segera merespons sesuai dengan ancaman yang teridentifikasi. Selain itu, koordinasi antar lembaga dan pihak terkait sangat penting untuk memastikan respons yang cepat dan efektif.
Dalam menghadapi cuaca ekstrem, pemerintah daerah memiliki peran vital dalam melindungi masyarakat dan infrastruktur. Dengan respons cepat dan persiapan yang matang, risiko bencana dapat diminimalkan. BMKG dan lembaga terkait terus memberikan informasi dan peringatan dini yang akurat, sehingga pemerintah daerah dapat mengambil tindakan yang tepat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga mitigasi adalah kunci utama dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem.
Penulis : wafaul
