🔥 TERKINI

Penyadapan Belum Cukup Membuktikan Dugaan Makar, Pakar Minta Polisi Uji Tujuannya

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Sabtu, 21 November 2026 - 12:47 WIB • Waktu baca: 3 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar harus dibuktikan melalui tujuan serta akibat perbuatannya, kata pakar hukum pidana Universitas Brawijaya, Milda Istiqomah. Penyidik perlu menunjukkan apakah kegiatan yang diduga menyasar Presiden Prabowo itu disiapkan untuk menghambat tugas kepala negara. Tanpa bukti yang menjelaskan kaitan tersebut, Milda mengingatkan, proses perkara dapat memicu spekulasi publik mengenai konflik kepentingan.

Perkara ini melibatkan empat jenderal Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan: mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi, dan Slamet Uliandi. Polri mengumumkan penetapan tiga nama pertama pada 3 November 2026, lalu menetapkan Slamet sebagai tersangka tambahan. Namun, status tersangka dalam perkara penyadapan itu tidak berarti mereka telah ditetapkan sebagai tersangka makar.

Milda menjelaskan, Pasal 160 KUHP mengaitkan makar dengan niat menyerang yang sudah diwujudkan melalui persiapan tindakan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap maksud di balik penyadapan yang disebut berlangsung pada 2025–2026, termasuk apakah informasi yang dikumpulkan hendak digunakan untuk mencegah Presiden menjalankan fungsi pemerintahan. Temuan penyadapan saja, menurut Kapolri Suyudi Ario Seto, belum otomatis membuktikan makar.

Pada awal pengumuman kasus, polisi menyebut dugaan pelanggaran meliputi penyadapan, akses ilegal, serta manipulasi elektronik. Sehari setelah konferensi pers Polri, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dugaan itu dapat mengarah pada makar karena dinilai membahayakan keselamatan Presiden. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemudian menyebut dugaan tersebut mungkin berkaitan dengan upaya melumpuhkan Presiden. Ia merujuk Pasal 191–193 KUHP, tetapi menegaskan perkara masih didalami.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR pada 12 November 2026, Suyudi menyampaikan bahwa polisi telah menerbitkan laporan baru untuk menyelidiki dugaan turut serta atau permufakatan jahat melakukan makar. Ia kembali menyatakan penyelidikan masih berjalan ketika ditanya pada 17 November apakah sudah ada tersangka makar. Sejauh ini, polisi mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan saksi; agenda ekspose perkara oleh Bareskrim dan Kejaksaan juga ditunda hingga pekan berikutnya.

Polri menyebut peran para tersangka dalam dugaan operasi itu berbeda-beda. Listyo diduga menentukan sasaran, memberi instruksi, dan menerima hasil akhir. Ahrie disebut meneruskan arahan kepada operator, menyampaikan hasil, serta meminta penghapusan dan pembubaran grup WhatsApp. Eko diduga menyetujui penyadapan melalui WhatsApp tanpa permohonan tertulis penyidik, sedangkan Slamet disebut memberi persetujuan serta mengirim laporan dan analisis kepada Listyo.

Penyidik juga memeriksa sedikitnya 59 saksi, termasuk para tersangka, dan menggeledah rumah di Cipete, Jakarta Selatan, pada malam 17 November. Menurut polisi, rumah yang dikaitkan dengan Eko itu diduga berfungsi sebagai posko makar. Di tengah penyelidikan, muncul pula narasi konflik politik dan kepentingan, antara lain karena Listyo disebut dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo. Pembuktian terbuka mengenai tujuan, persiapan, dan kaitan tindakan dengan dugaan makar menjadi penting untuk menjernihkan perkara.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →