Presiden Prabowo Subianto mengajukan permintaan kepada Kementerian Ekonomi Kreatif untuk bekerja sama dengan Danantara dalam menyusun skema bisnis bioskop di tingkat kabupaten dan kota. Tujuan dari instruksi ini adalah untuk memperluas akses pasar film nasional, yang masih menjadi tantangan utama bagi industri perfilman Indonesia.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyampaikan informasi ini saat hadir dalam Jogja-NETPAC Asian Film Festival Market 2025 di Jogja Expo Center, Bantul, pada Sabtu (29/11/2025). Ia menjelaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya kolaborasi antara Kemenekraf dan Danantara dalam merancang model bisnis yang sesuai untuk bioskop-bioskop di wilayah kabupaten dan kota.
Instruksi tersebut muncul setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo tiga pekan lalu, ketika Kemenekraf memaparkan capaian satu tahun pertamanya. Menurut Riefky, akses pasar film nasional masih menjadi masalah besar karena jumlah layar bioskop belum sebanding dengan kebutuhan industri.
“Rasio layar bioskop masih rendah sekali dibandingkan kebutuhan kami. Akibatnya, banyak film yang telah diproduksi tidak bisa masuk ke layar lebar,” ujarnya.
Masalah ini mendorong Presiden Prabowo untuk meminta Kemenekraf dan Danantara menyusun skema bisnis baru agar bioskop daerah dapat berkembang. Dengan demikian, harapan besar dipegang bahwa film-film lokal akan lebih mudah ditemui di layar lebar, baik secara ekonomi maupun sebagai kebanggaan bangsa.
Riefky menilai peluang ekonomi untuk pengembangan bioskop daerah cukup besar. Namun, ia juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut tetap membutuhkan dukungan pemerintah.
“Peluang ada, tapi pasti perlu keberpihakan dari pemerintah juga, baik itu insentif atau kemudahan-kemudahan lainnya,” ucapnya.
Saat ini, penyusunan pola dan skema bisnis bioskop daerah sedang berlangsung bersama Danantara. Riefky menambahkan bahwa Kemenekraf juga akan meminta masukan dari ekosistem industri film untuk memastikan model bisnis yang dirancang benar-benar efektif dan relevan.
“Pola seperti apa, masih disusun, butuh waktu itu. Kami Kementerian Ekraf dengan Danantara diminta Presiden untuk membicarakan dan mendiskusikan mengenai ini,” katanya.
Selain itu, Riefky menyoroti bahwa pengembangan bioskop daerah membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah daerah. Meski terbuka untuk semua pihak, ia menekankan bahwa Kemenekraf dan Danantara akan terlebih dahulu mencoba menyusun rencana bersama.
“Terbuka untuk semua pihak, tetapi kita kasih waktu dulu ya untuk kita coba susun bersama dengan Danantara,” tuturnya.
