Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam pembangunan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi. Kali ini, perhatian Presiden tertuju pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat Trans-Sumatera, dengan kunjungannya ke Surabaya untuk meninjau progres dan potensi pengembangan lebih lanjut di wilayah Jawa Timur. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya memperlancar konektivitas antar pulau, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.
Proyek Kereta Cepat Trans-Sumatera, yang merupakan bagian dari upaya besar untuk memodernisasi jaringan perkeretaapian Indonesia, telah menjadi sorotan utama dalam agenda pembangunan nasional. Peninjauan langsung oleh Presiden di Surabaya menandakan urgensi dan prioritas tinggi yang diberikan pada proyek ini, yang diproyeksikan akan mengubah lanskap transportasi dan ekonomi di Pulau Sumatera, serta potensi konektivitasnya dengan pulau Jawa.
Perkembangan Terbaru Proyek Kereta Cepat Trans-Sumatera
Pemerintahan Presiden saat ini telah menetapkan 13 proyek kereta api sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penambahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025, yang merupakan perubahan atas aturan sebelumnya. Dari daftar tersebut, sebagian proyek kereta api telah selesai dibangun dan beroperasi, sementara lainnya masih dalam tahap persiapan hingga konstruksi.
Proyek Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung, yang merupakan bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera dan mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, menjadi salah satu contoh PSN kereta api yang telah dan akan terus dikembangkan. Fokus pada Trans-Sumatera mencerminkan upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang selama ini seringkali menjadi pusat perhatian.
Meskipun peninjauan Presiden dilakukan di Surabaya, yang secara geografis berada di Pulau Jawa, hal ini mengindikasikan adanya strategi konektivitas yang lebih luas. Kemungkinan, peninjauan di Surabaya ini berkaitan dengan aspek perencanaan strategis, logistik, atau koordinasi antara proyek-proyek di Sumatera dengan infrastruktur yang ada di Jawa, termasuk potensi pengembangan jalur yang menghubungkan kedua pulau besar tersebut di masa depan.
Belajar dari Pengalaman Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Pengembangan proyek kereta cepat di Indonesia tidak terlepas dari pelajaran berharga yang diambil dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang kini dikenal dengan nama Whoosh. Proyek ambisius ini sempat mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) akibat berbagai kendala, termasuk dampak pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global, yang pada akhirnya melibatkan penjaminan utang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pinjaman dari China Development Bank (CDB).
Awalnya direncanakan dengan biaya sekitar US$6,07 miliar, KCJB menghadapi pembengkakan biaya sekitar US$1,2 miliar. Sebagian besar beban biaya bengkak ini ditanggung bersama antara Indonesia dan China, dengan Indonesia harus membayar sekitar US$720 juta. Dana tambahan untuk menutupi kekurangan tersebut kembali diperoleh dari CDB, dengan bunga 3,4% dan tenor 30 tahun, sehingga total utang Indonesia dalam proyek ini mencapai sekitar Rp73,1 triliun, dengan estimasi pembayaran total selama 30 tahun mencapai Rp75 triliun.
Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menekankan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memutuskan kelanjutan proyek kereta cepat hingga ke Surabaya. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang melibatkan dana besar dan investasi asing, belajar dari pengalaman KCJB yang awalnya menggunakan skema business to business (B2B) namun akhirnya melibatkan APBN. Perencanaan keuangan yang cermat sangat krusial agar proyek infrastruktur berskala besar tidak menjadi beban bagi negara.
Tantangan dan Peluang Pengembangan Trans-Sumatera
Proyek Kereta Cepat Trans-Sumatera memiliki potensi besar untuk menjadi tulang punggung konektivitas dan mobilitas di Sumatera. Pembangunan jalur kereta api yang modern dan efisien akan mempermudah pergerakan orang dan barang, mendukung aktivitas ekonomi, serta membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Salah satu tantangan utama dalam pengembangan proyek ini adalah pendanaan yang berkelanjutan dan skema investasi yang transparan. Sesuai dengan pandangan Djoko Setijowarno, investasi asing dapat menjadi solusi, asalkan skemanya jelas dan tidak memberatkan negara di kemudian hari.
Selain itu, studi kelayakan atau feasibility study (FS) untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat, apakah di utara, tengah, atau selatan Sumatera, masih terus berlangsung. Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan menargetkan FS ini rampung tahun ini, yang kemudian akan dieksekusi pada pemerintahan presiden terpilih.
Perusahaan seperti PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang berpengalaman dalam pembangunan dan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menggarap perpanjangan kereta cepat, termasuk ke Surabaya, jika ditunjuk sebagai operator. Pengalaman ini sangat berharga dalam memastikan aspek keselamatan operasional dan pelayanan.
Fokus pada pembangunan infrastruktur transportasi di luar Jawa, termasuk Sumatera, merupakan langkah strategis untuk pemerataan pembangunan di seluruh nusantara. Proyek Kereta Cepat Trans-Sumatera, dengan dukungan dan perencanaan yang matang, diharapkan dapat menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi dan konektivitas Indonesia di masa depan, melampaui batas-batas geografis antar pulau.
Penulis: Erwin
