Profil dan Kronologi Pemeriksaan Jatmiko Dwijo Seputro oleh KPK
Jatmiko Dwijo Seputro, adik kandung Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, menjadi sorotan setelah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Dalam pernyataannya, Jatmiko menjelaskan kronologi keterlibatannya sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Kejadian Saat OTT Berlangsung
Jatmiko mengungkapkan bahwa dirinya sedang berada di rumah saat kejadian OTT terjadi. Ia menyampaikan informasi ini untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang bahwa dirinya ikut terjaring dalam operasi tersebut. “Ini penting saya sampaikan untuk meluruskan sebagian informasi bahwa saya ikut terjaring dalam OTT di Pendopo,” ujar Jatmiko saat mengundang awak media di Blitar, dikutip dari beberapa sumber.
Menurutnya, ia pertama kali bersinggungan dengan penyidik KPK saat menghadiri kegiatan pengajian di rumah kakaknya. Saat hendak meninggalkan lokasi, ia langsung berpapasan dengan tim KPK yang melakukan penggeledahan. Setelah itu, ia dibawa ke Polres Tulungagung dan dimintai keterangan hingga pagi hari.
Proses Pemeriksaan yang Panjang
Setelah pemeriksaan di Polres, Jatmiko kemudian dibawa bersama sejumlah pejabat lain ke Surabaya dan diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Di ruang pemeriksaan, ia dicecar pertanyaan berulang yang fokus pada dugaan jual beli jabatan serta kemungkinan keterlibatannya dalam proyek pemerintah daerah.
Jatmiko menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam dugaan kasus tersebut. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki CV yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah Tulungagung. Selain itu, penyidik juga menanyakan apakah dirinya memiliki perusahaan yang terlibat dalam proyek APBD Tulungagung.
Penyitaan Telepon Genggam
Selama proses pemeriksaan, telepon genggam milik Jatmiko juga disita oleh penyidik KPK dan hingga kini belum dikembalikan. Hal ini menambah ketidakpastian dalam proses pemeriksaan yang tengah berlangsung.
Proses Hukum dan Langkah KPK
Secara prosedural, pemeriksaan saksi seperti yang dialami Jatmiko merupakan bagian penting dalam proses pendalaman perkara oleh KPK. Kasus yang tengah diusut diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang menyeret sejumlah pejabat daerah dalam rangkaian OTT.
Pemeriksaan keluarga pejabat, termasuk Jatmiko, menjadi bagian dari upaya KPK untuk memetakan aliran informasi dan potensi keterkaitan dalam perkara tersebut. Meski pemeriksaan ini memicu perhatian publik, seluruh pihak tetap harus menempatkan asas praduga tak bersalah sebagai prinsip utama dalam melihat perkembangan kasus.
Rekam Jejak Jatmiko Dwijo Seputro
Jatmiko Dwijo Seputro, S.H., adalah politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tulungagung untuk masa bakti 2024–2029. Ia terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4 yang mencakup Kecamatan Bandung, Besuki, dan Pakel, serta dilantik secara resmi pada 26 Agustus 2024.
Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat, Jatmiko dikenal cukup aktif turun ke masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Beberapa di antaranya meliputi bakti sosial kesehatan, seperti pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi warga.
Dari sisi latar belakang keluarga, ia merupakan adik dari Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo. Hubungan ini turut membuat namanya kerap menjadi perhatian dalam dinamika politik lokal.
Namun, pada April 2026, Jatmiko ikut terseret dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tulungagung. Ia kemudian diamankan dan dibawa ke Jakarta bersama sejumlah pihak lain untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam perkara tersebut, Jatmiko masih berstatus sebagai saksi. Pihak penegak hukum hingga kini terus mendalami kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam kasus yang diduga berkaitan dengan praktik pemerasan. Perkembangan ini membuat sosok Jatmiko tidak hanya dikenal lewat aktivitas politik dan sosialnya, tetapi juga menjadi bagian dari sorotan publik terkait isu hukum yang sedang berlangsung.
