Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Capai Angka Signifikan Menjelang Akhir Tahun
Provinsi Bengkulu menunjukkan progres yang cukup baik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2025. Hingga pertengahan Desember, realisasi belanja daerah telah mencapai 74,24 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Data ini mencerminkan upaya pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan program-program pembangunan dan pelayanan publik.
Secara rinci, dari pagu anggaran belanja sebesar Rp 3.066,14 miliar, telah terealisasi sebesar Rp 2.276,39 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dialokasikan telah terserap untuk berbagai kegiatan pemerintah daerah. Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi juga menunjukkan kinerja yang positif, mencapai Rp 2.395,35 miliar atau 80,13 persen dari target yang diproyeksikan sebesar Rp 2.989,23 miliar.
Rincian Kinerja Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah merupakan fondasi utama dalam pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintah. Di Provinsi Bengkulu, pendapatan daerah terbagi dalam beberapa pos utama, yang semuanya menunjukkan tren positif dalam pencapaian targetnya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Pos ini menjadi tulang punggung kemandirian fiskal daerah. Hingga pertengahan Desember, PAD telah terealisasi sebesar Rp 899,91 miliar dari pagu anggaran Rp 1.231,30 miliar, mencapai 73,09 persen.
- Pajak Daerah: Kontributor terbesar dalam PAD, dengan realisasi Rp 660,98 miliar dari target Rp 983,38 miliar (67,22 persen).
- Retribusi Daerah: Menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencapai Rp 171,16 miliar dari target Rp 187,62 miliar (91,23 persen).
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Mencapai Rp 15,08 miliar dari target Rp 16,36 miliar (92,18 persen).
- Lain-Lain PAD yang Sah: Pos ini bahkan melampaui target, dengan realisasi Rp 52,69 miliar dari target Rp 43,95 miliar (119,88 persen). Hal ini bisa jadi disebabkan oleh penerimaan yang lebih tinggi dari perkiraan atau adanya sumber pendapatan baru yang berhasil digali.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (TKDD): Dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi komponen pendapatan daerah yang signifikan. Realisasinya mencapai Rp 1.494,59 miliar dari pagu Rp 1.756,81 miliar, atau 85,07 persen.
- Pendapatan Lainnya: Termasuk di dalamnya Pendapatan Hibah, pos ini terealisasi Rp 0,85 miliar dari target Rp 1,12 miliar (76,21 persen).
Analisis Realisasi Belanja Daerah
Di sisi belanja, Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis. Tingkat realisasi yang mencapai 74,24 persen menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menggerakkan roda pembangunan.
Berikut adalah rincian realisasi belanja daerah:
- Belanja Pegawai: Komponen terbesar dalam belanja daerah, yang dialokasikan untuk gaji, tunjangan, dan operasional aparatur sipil negara. Hingga kini, realisasinya mencapai Rp 1.111,22 miliar dari pagu Rp 1.420,77 miliar, atau 78,21 persen.
- Belanja Barang dan Jasa: Digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang menunjang operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Realisasinya tercatat sebesar Rp 576,66 miliar dari pagu Rp 684,48 miliar, mencapai 84,25 persen.
- Belanja Modal: Alokasi untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan fasilitas lainnya. Pos ini menunjukkan realisasi sebesar Rp 392,76 miliar dari pagu Rp 762,54 miliar, atau 51,51 persen. Tingkat realisasi yang lebih rendah dibandingkan pos lain mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan proyek-proyek modal dapat terselesaikan sesuai rencana.
- Belanja Lainnya: Kategori ini mencakup berbagai jenis belanja yang tidak masuk dalam pos sebelumnya.
- Belanja Bagi Hasil: Terealisasi Rp 175,95 miliar dari target Rp 179,67 miliar (97,93 persen).
- Belanja Hibah: Menunjukkan realisasi yang sangat tinggi, bahkan melampaui pagu anggaran. Dana yang dibelanjakan mencapai Rp 19,80 miliar dari pagu Rp 13,52 miliar, atau 146,43 persen. Ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak atau penyesuaian anggaran yang dilakukan untuk memenuhi permintaan hibah.
- Belanja Bantuan Sosial: Tidak ada realisasi untuk pos ini, dengan pagu dan realisasi sama-sama Rp 0,00 miliar.
- Belanja Tidak Terduga: Pos ini juga belum menunjukkan realisasi, dengan pagu dan realisasi Rp 0,00 miliar.
Pembiayaan Daerah dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Dalam sisi pembiayaan daerah, terdapat pergerakan yang cukup dinamis.
- Pembiayaan Daerah: Pagu anggaran dan realisasi tercatat Rp 0,00 miliar, menunjukkan tidak adanya transaksi pembiayaan langsung yang dilakukan.
- Penerimaan Pembiayaan Daerah: Pos ini menunjukkan lonjakan signifikan, dengan realisasi Rp 120,29 miliar dari pagu Rp 76,91 miliar, mencapai 156,40 persen.
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya: Peningkatan penerimaan pembiayaan ini sebagian besar berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang ternyata lebih besar dari perkiraan awal, yaitu Rp 120,29 miliar. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi pengelolaan anggaran di tahun-tahun sebelumnya atau adanya dana yang belum terpakai dan dapat dialokasikan kembali.
Secara keseluruhan, realisasi APBD Provinsi Bengkulu menjelang akhir tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, terutama dalam hal pendapatan daerah dan beberapa pos belanja. Namun, perhatian khusus perlu diberikan pada pos belanja modal agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal. Dinamika penerimaan pembiayaan daerah, khususnya dari SiLPA, juga menjadi catatan penting dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
