Empat kabupaten di Provinsi Riau telah menetapkan status siaga tanggap darurat bencana hidrometeorologi, sebagai respons terhadap peningkatan risiko banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem selama musim hujan. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Rokan Hulu (Rohul), Indragiri Hilir (Inhil), Bengkalis, dan Siak.
Penetapan status siaga darurat ini bertujuan untuk mempercepat respons pemerintah daerah dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia saat terjadi bencana.
Peningkatan Kesiapsiagaan BPBD Riau
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD Damkar) Riau meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi musim hujan ekstrem. Langkah ini diambil setelah penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di beberapa kabupaten.
Kepala BPBD Damkar Riau, M. Edy Afrizal, menyatakan bahwa koordinasi intensif telah dilakukan dengan seluruh BPBD kabupaten/kota untuk memastikan kesiapan mitigasi bencana di seluruh wilayah Riau.
- Koordinasi Intensif: BPBD Riau terus berkoordinasi dengan BPBD di tingkat kabupaten dan kota untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan kesiapan personel serta peralatan.
- Sosialisasi Potensi Bencana: BPBD juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang mungkin terjadi di Riau, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.
-
Pemantauan Waduk PLTA Koto Panjang: Salah satu fokus utama BPBD Riau adalah pemantauan elevasi dan debit air Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang. Fluktuasi di waduk ini dapat berdampak signifikan terhadap potensi banjir di wilayah hilir, terutama di Kabupaten Kampar dan Pelalawan.
“Debit air PLTA Koto Panjang terus kami pantau. Jika melebihi batas dan pintu air dibuka, maka dampaknya akan langsung dirasakan di Kampar dan Pelalawan,” jelas Edy.
Dinas PUPR-PKPP Riau Siagakan Alat Berat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) juga mengambil langkah antisipatif dengan menyiagakan alat berat serta material penanganan darurat di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan yang tersebar di berbagai daerah di Riau.
Plt Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Thomas Larfo Dimeira, menyatakan bahwa seluruh peralatan telah disiagakan. Hal ini bertujuan agar alat berat dapat segera digunakan jika terjadi bencana longsor yang menutupi jalan atau rumah warga.
“Alat berat sudah kita tempatkan di masing-masing UPT, material juga disiapkan. Jadi kalau bencana terjadi sewaktu-waktu, kita bisa langsung turun,” ujarnya.
Upaya ini sejalan dengan penetapan status siaga bencana hidrometeorologi di Riau yang berlaku mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Status siaga ini mencakup potensi banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung.
Arahan dari Pemerintah Pusat
Asisten III Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia (PU RI) pada peringatan Hari Bakti PU ke-80.
“Kami sudah minta PUPR-PKPP, Dinas Sosial, dan BPBD Riau untuk bersiaga penuh. Semua peralatan harus siap digunakan,” kata Job.
Ia menekankan pentingnya kesiapan sejak dini agar penanganan bencana dapat dilakukan dengan cepat dan efektif jika terjadi di titik-titik rawan.
“Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan ini, kita berharap respons di lapangan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Job juga menyampaikan harapan agar musim penghujan kali ini tidak membawa dampak besar bagi masyarakat Riau.
Langkah-langkah Mitigasi dan Kesiapsiagaan
Berikut adalah beberapa langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau:
- Penetapan Status Siaga Darurat: Penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di empat kabupaten untuk mempercepat respons dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- Koordinasi Intensif: Koordinasi yang erat antara BPBD Riau dengan BPBD kabupaten/kota untuk memantau situasi dan memastikan kesiapan.
- Sosialisasi Potensi Bencana: Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko.
- Pemantauan Waduk PLTA Koto Panjang: Pengawasan ketat terhadap elevasi dan debit air Waduk PLTA Koto Panjang untuk mengantisipasi potensi banjir di wilayah hilir.
- Penyediaan Alat Berat dan Material: Penyiagaan alat berat dan material penanganan darurat di seluruh UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPR-PKPP Riau.
- Kesiapan Personel: Memastikan personel dari berbagai instansi terkait, seperti BPBD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR-PKPP, dalam keadaan siap siaga.
Dengan berbagai langkah mitigasi dan kesiapsiagaan yang telah dilakukan, diharapkan dampak buruk akibat bencana hidrometeorologi di Riau dapat diminimalkan. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya untuk melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana di wilayahnya.
