Respons Sekretaris Kabinet atas Kritik Kunjungan Luar Negeri Presiden: Antara Apresiasi dan Sindiran
Hubungan antara pejabat publik yang masih aktif dengan pengamat senior kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan tanggapan terhadap kritik yang dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal. Kritik tersebut berpusat pada frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berlebihan dan berpotensi membebani anggaran negara.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis oleh Sekretariat Kabinet RI pada Senin, 1 Juni 2026, Teddy Indra Wijaya tidak hanya memberikan apresiasi atas masukan yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal, namun juga menyertakan sindiran halus terkait masa jabatan sang mantan wakil menteri luar negeri.
Apresiasi Disertai Sindiran Khas Diplomat
Teddy Indra Wijaya mengawali tanggapannya dengan mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Dino Patti Djalal. Ia mengakui bahwa kritik tersebut disampaikan dengan cara yang cermat dan terstruktur. “Saya pikir beliau adalah diplomat hebat, pernah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri walau hanya diberi kesempatan sekitar 3 bulan,” ujar Teddy dalam video resmi tersebut.
Pernyataan ini merujuk pada fakta bahwa Dino Patti Djalal menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya dari Juli hingga Oktober 2014. Sindiran ini secara implisit menunjukkan bahwa masa jabatan yang singkat tersebut mungkin membatasi pengalaman Dino dalam memahami kompleksitas diplomasi tingkat tinggi dan strategi kunjungan kenegaraan.
Meluruskan Persepsi Kunjungan Luar Negeri: Bukan Sekadar “Gagah-gahan”
Kritik Dino Patti Djalal secara spesifik menyoroti tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Ia berpendapat bahwa hal ini perlu menjadi perhatian publik, tidak hanya dari sisi biaya perjalanan yang dikeluarkan, tetapi juga dari persepsi bahwa sebagian agenda kunjungan tersebut bersifat seremonial semata.
Menanggapi tudingan bahwa kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat seremonial atau “gagah-gahan”, Teddy Indra Wijaya menegaskan adanya kekeliruan dalam pembingkaian (framing) isu tersebut. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjabat di tengah situasi global yang penuh dengan berbagai krisis multidimensional. Dalam konteks ini, diplomasi menjadi instrumen yang sangat krusial dan tidak dapat dibangun secara instan.
“Diplomasi tidak bisa dibangun secara instan, melainkan melalui hubungan jangka panjang antar pemimpin negara,” tegas Teddy. Ia menambahkan, “Kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak. Kita harus panen hubungan yang baik, lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gahan atau seremonial.”
Penjelasan ini menggarisbawahi bahwa kunjungan luar negeri Presiden memiliki tujuan strategis jangka panjang, yaitu membangun dan memelihara hubungan baik dengan negara lain. Hubungan yang kuat ini diharapkan dapat menjadi jaring pengaman atau sumber dukungan ketika Indonesia menghadapi situasi mendesak di masa depan. Oleh karena itu, kunjungan tersebut bukanlah sekadar formalitas atau pameran kekuasaan, melainkan investasi diplomatik yang fundamental.
Protokol dan Pertemuan Bilateral: Keputusan Strategis, Bukan Teknis
Selain isu frekuensi kunjungan, Teddy Indra Wijaya juga memberikan tanggapan terhadap kritik terkait pengelolaan protokol dan pertemuan bilateral dalam forum internasional. Ia menjelaskan bahwa penentuan prioritas pertemuan dengan kepala negara lain dalam sebuah acara internasional bukanlah sekadar urusan teknis protokol semata.
“Pertemuan dengan kepala negara lain di suatu event itu yang menentukan adalah Bapak Presiden dan juga saran dari Menteri Luar Negeri. Dan beliau-beliaulah yang mengetahui mana yang prioritas,” ujar Teddy. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang ditemui dan dalam konteks apa, merupakan keputusan strategis yang diambil oleh pucuk pimpinan negara, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap pertemuan bilateral memiliki pertimbangan strategis yang matang, bukan sekadar mengikuti alur protokol yang kaku atau agenda yang dibuat secara asal-asalan. Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian mendalam mengenai potensi manfaat dan dampak dari setiap interaksi diplomatik.
Sikap Pemerintah: Terbuka pada Kritik, Namun Berbasis Konteks
Di akhir pernyataannya, Teddy Indra Wijaya menegaskan kembali sikap pemerintah yang tetap terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun, baik dari publik maupun dari kalangan para ahli. Ia mengapresiasi setiap bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kinerja pemerintah.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya kritik yang disampaikan agar tetap berbasis pada konteks yang utuh dan menyeluruh. Tujuannya adalah agar kritik tersebut tidak justru mengaburkan atau mendistorsi capaian-capaian penting yang telah diraih oleh pemerintah dalam menjalankan diplomasi luar negerinya.
Dengan demikian, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif, serta memahami secara komprehensif latar belakang dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam urusan kunjungan luar negeri Presiden.
