Reformasi Birokrasi Kepresidenan: Efisiensi Delegasi Kunjungan Kerja Luar Negeri
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya baru-baru ini memaparkan langkah-langkah reformasi besar-besaran dalam tata kelola birokrasi kepresidenan. Fokus utama reformasi ini adalah peningkatan efisiensi dalam delegasi yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam setiap kunjungan kerja ke luar negeri. Penjelasan ini disampaikan Teddy melalui rekaman video resmi, yang bertujuan untuk merespons kritik dari diplomat senior Dino Patti Djalal dan membantah tudingan pemborosan anggaran negara dengan menyajikan data perbandingan jumlah rombongan delegasi.
Teddy mengungkapkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, jumlah personel yang terlibat dalam lawatan internasional telah mengalami pemangkasan yang signifikan, jauh lebih efisien dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.
“Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Kalau dulu, sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal,” tegas Seskab Teddy.
Sebagai informasi, Dino Patti Djalal adalah seorang birokrat senior yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada periode Juli hingga Oktober 2014, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu II.
Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa pembatasan ketat yang diterapkan saat ini bertujuan untuk mengubah paradigma bahwa kunjungan kerja ke luar negeri bukanlah ajang rekreasi atau seremoni massal bagi para pejabat. Saat ini, hanya menteri, staf teknis, dan pengawal yang memiliki urgensi tinggi serta keterkaitan langsung dengan substansi pertemuan yang diperbolehkan untuk turut serta dalam pesawat kepresidenan.
“Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan pasti tahu itu semua,” tambah Teddy, mengindikasikan bahwa efisiensi ini telah menjadi pengetahuan umum di kalangan media Istana.
Struktur yang efisien ini sengaja diangkat oleh Teddy untuk menyindir kembali masa aktif Dino Patti Djalal dalam birokrasi, yang dinilai kerap membawa rombongan dalam skala besar sehingga memakan banyak ruang logistik. Teddy menegaskan bahwa pemangkasan delegasi hingga maksimal 60 orang sama sekali tidak mengurangi kualitas negosiasi maupun pencapaian bagi negara. Sebaliknya, tim yang ramping justru membuat kerja menjadi jauh lebih gesit, fokus, dan efektif.
Sebagai bukti konkret dari efisiensi ini, Teddy memaparkan beberapa keberhasilan. Salah satunya adalah kesepakatan tarif nol persen dengan 25 negara Uni Eropa yang sebelumnya tertunda selama belasan tahun. Selain itu, terdapat pula komitmen investasi sebesar Rp575 triliun yang berhasil diraih dari kunjungan singkat ke Jepang dan Korea Selatan pada bulan lalu. Melalui data ini, Seskab Teddy mengingatkan para pengamat dan politisi senior untuk tidak menutup mata terhadap reformasi birokrasi internal Istana yang kini memprioritaskan hasil nyata dibandingkan tradisi protokoler masa lalu.
Kritik dan Saran Terbuka dari Dino Patti Djalal
Sebelumnya, Dino Patti Djalal, selaku Founder and Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), telah melayangkan lima saran terbuka. Ia menilai bahwa Presiden Prabowo terlalu sering melakukan kunjungan ke luar negeri dan diprediksi akan terus meningkatkan frekuensinya hingga 18 bulan ke depan.
“Semenjak menjabat sebagai Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran,” ujar Dino, mengutip dari akun Instagramnya.
Dino menuturkan bahwa perjalanan luar negeri, yang meliputi tim pendahulu, akomodasi hotel, logistik, pengamanan, hingga uang harian, memerlukan anggaran yang sangat besar. “Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar,” ungkapnya.
Sebagai penerima anugerah Bintang Mahaputera dari Presiden Prabowo, Dino merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan imbauan terbuka sebagai seorang sahabat lama.
“Saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia, mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini,” jelas Dino sebelum memaparkan lima poin sarannya:
Lima Poin Saran Dino Patti Djalal
-
Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Komunikasi:
Dino menyarankan agar komunikasi dengan para pemimpin dunia lebih mengandalkan media digital seperti panggilan video atau konferensi Zoom. Tujuannya adalah untuk memangkas biaya seremoni dan jamuan bilateral harian. Ia mencontohkan Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum yang intens menelepon Presiden AS Donald Trump serta memilih terbang dengan kelas ekonomi saat di Spanyol.“Jadi dengan satu video call yang bernilai 0 rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama,” tutur Dino.
-
Menerapkan Formula “1 + 8” dalam Forum Internasional:
Presiden disarankan untuk menerapkan Formula “1 + 8” saat menghadiri forum internasional seperti PBB atau G20. Ini berarti memanfaatkan satu waktu kunjungan untuk bertemu minimal delapan kepala negara lain yang juga hadir di lokasi yang sama. Dino mengisahkan pengalaman Presiden Finlandia Alexander Stubb saat sidang PBB di New York tahun lalu dan permintaan kepala pemerintah negara lain pada KTT ASEAN di Cebu, Filipina, yang tidak mendapat respons bilateral.“Kenapa delapan? Karena nampaknya angka delapan adalah favorit presiden yang juga dikenal sebagai 08,” sambungnya.
-
Perencanaan Kunjungan Internasional yang Profesional dan Transparan:
Dino berharap kunjungan internasional direncanakan secara profesional, dipetakan setahun sebelumnya, serta menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Ia menyarankan Seskab Teddy dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk mengumumkan rencana kunjungan kerja sebulan sebelumnya, atau minimal seminggu sebelum hari H, agar publik tidak kebingungan.“Dan diumumkan juga bersamaan dengan negara yang akan dikunjungi. Kunjungan presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informasi apapun kepada publik sebelum berangkat,” kritik Dino.
-
Menjadi Tuan Rumah yang Lebih Sering:
Selama satu tahun ke depan, Dino menganjurkan agar Presiden Prabowo lebih banyak bertindak sebagai tuan rumah yang menerima kunjungan tamu negara di tanah air. Strategi ini meniru pendekatan diplomatik yang dilakukan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. -
Delegasi Misi Diplomatik Taktis kepada Menlu:
Misi diplomatik taktis sebaiknya didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghemat anggaran. Namun, Dino menekankan bahwa Menlu harus fokus total secara mandiri, tanpa memposisikan diri sebagai pengiring kepala negara. Ia mencontohkan rekam jejak mantan Menteri Luar Negeri seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Retno Marsudi.“Rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi. Rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” pungkas Dino.
