Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan TBC di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan Tuberkulosis (TBC) Pemerintah Kota Batam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026).
Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, dan Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar turut didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan audit kinerja yang dinilai memberikan arah strategis bagi perbaikan tata kelola penanganan TBC di Batam.
“Melalui pemeriksaan ini, kami memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tiga aspek yang perlu segera dibenahi, yaitu penyusunan peta jalan atau rencana aksi, penguatan kelembagaan khusus penanganan TBC, serta optimalisasi pemantauan pengobatan pasien di lapangan,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, upaya penuntasan TBC menjadi bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden RI dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan.
Menurut Amsakar, langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah mulai dilakukan. Ia menyebutkan bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar hukum penguatan program penanggulangan TBC tengah dipersiapkan.
“Saya sudah mendisposisikan agar aturan ini segera disusun. Selanjutnya, fokus kita adalah memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan,” tegasnya.
Amsakar optimistis, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD, serta pengawasan BPK, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.
“Batam merupakan wilayah terpadat di Kepulauan Riau dan menjadi simpul transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan Batam sebagai daerah yang rentan terhadap persebaran penyakit menular. Secara nasional, Indonesia juga masih berada di peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelasnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan TBC di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / DHEO ANANDA PUTRA
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan Tuberkulosis (TBC) Pemerintah Kota Batam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Kepri, Batamcentre, Selasa (3/2/2026).
Penyerahan LHP ditandai dengan penandatanganan berita acara bersama Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, dan Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar turut didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan audit kinerja yang dinilai memberikan arah strategis bagi perbaikan tata kelola penanganan TBC di Batam.
“Melalui pemeriksaan ini, kami memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tiga aspek yang perlu segera dibenahi, yaitu penyusunan peta jalan atau rencana aksi, penguatan kelembagaan khusus penanganan TBC, serta optimalisasi pemantauan pengobatan pasien di lapangan,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, upaya penuntasan TBC menjadi bagian dari prioritas nasional yang sejalan dengan kebijakan Presiden RI dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang kesehatan.
Menurut Amsakar, langkah tindak lanjut atas rekomendasi BPK telah mulai dilakukan. Ia menyebutkan bahwa penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) sebagai dasar hukum penguatan program penanggulangan TBC tengah dipersiapkan.
“Saya sudah mendisposisikan agar aturan ini segera disusun. Selanjutnya, fokus kita adalah memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan,” tegasnya.
Amsakar optimistis, melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam, DPRD, serta pengawasan BPK, angka kasus TBC di Batam dapat ditekan secara signifikan demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kepri, Emmy Mutiarini, menjelaskan bahwa Kota Batam dipilih sebagai sampel pemeriksaan kinerja tematik nasional karena memiliki karakteristik wilayah yang strategis sekaligus berisiko tinggi terhadap penyebaran TBC.
“Batam merupakan wilayah terpadat di Kepulauan Riau dan menjadi simpul transportasi domestik maupun internasional. Tingginya mobilitas penduduk menjadikan Batam sebagai daerah yang rentan terhadap persebaran penyakit menular. Secara nasional, Indonesia juga masih berada di peringkat kedua jumlah kasus TBC tertinggi di dunia,” jelasnya. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
