Pergantian pucuk pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) sampai tiga kali dalam rentang sekitar dua tahun memunculkan sorotan baru terhadap cara pemerintah mengelola komunikasi publik. Pengamat Komunikasi Politik sekaligus dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta, Azwar, menilai perubahan itu layak dijadikan bahan evaluasi, terutama terkait konsistensi arah komunikasi dan tata kelola lembaga. Namun, ia menegaskan, rotasi jabatan tersebut belum otomatis dapat disebut sebagai tanda gagalnya komunikasi pemerintah.
Azwar menilai ukuran yang lebih tepat bukan sekadar seberapa sering kepala Bakom berganti, melainkan apakah sistem komunikasinya tetap berjalan stabil. Menurut dia, pergantian orang tidak menjadi masalah selama pola kerja, arah pesan, dan koordinasi antarlembaga tetap konsisten. Sebaliknya, jika setiap pergantian pimpinan diikuti perubahan strategi, maka yang perlu dibenahi bukan hanya figur yang menjabat, tetapi juga rancangan komunikasi pemerintah itu sendiri.
Ia menyoroti bahwa Bakom merupakan lembaga yang masih tergolong baru. Dalam fase awal seperti ini, kesinambungan kepemimpinan dibutuhkan untuk membangun fondasi kerja, mulai dari kultur organisasi, jaringan dengan media, hingga pola koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Azwar mengingatkan, Perpres 96 Tahun 2025 memberi mandat kepada Bakom untuk mengoordinasikan komunikasi dan informasi terkait kebijakan serta program strategis pemerintah. Karena itu, tiga kali pergantian dalam waktu singkat wajar memunculkan pertanyaan soal stabilitas desain komunikasi pemerintah.
Meski begitu, Azwar menolak kesimpulan tergesa-gesa yang langsung menempatkan pergantian tersebut sebagai bukti kegagalan. Ia menilai penilaian akademik yang lebih proporsional adalah melihat apakah pergantian sosok juga mengubah arah kerja dan sistem komunikasi yang dibangun. Dalam pandangannya, frekuensi pergantian memang memberi sinyal adanya pertanyaan tentang konsistensi strategi dan kelembagaan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan ada masalah besar dalam desain komunikasi pemerintah.
Menurut Azwar, pergantian kepala Bakom justru bisa dibaca sebagai ujian bagi kematangan sistem komunikasi pemerintah. Ia menekankan bahwa perubahan figur seharusnya tidak otomatis menghapus strategi yang sudah ada, memutus ingatan kelembagaan, atau mengganggu koordinasi yang telah terbentuk. Karena itu, yang ideal adalah menjaga pesan pemerintah tetap seragam meski pimpinan berganti. Azwar juga menyebut penempatan figur di posisi terdepan komunikasi istana tampaknya lebih berkaitan dengan mencari sosok yang dinilai paling tepat untuk tugas tersebut.
Ia pun mengingatkan bahwa keberhasilan Bakom tidak layak diukur hanya dari seberapa sering pesan pemerintah muncul di media. Menurut dia, ada sejumlah indikator yang lebih penting, seperti konsistensi pesan, kecepatan dan ketepatan respons saat muncul isu atau krisis, tingkat pemahaman publik atas kebijakan, serta kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui Bakom RI. Karena itu, pimpinan baru Bakom didorong tidak hanya rajin menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan komunikasi pemerintah berjalan konsisten, cepat, tepat, mudah dipahami, dan mampu memulihkan kepercayaan publik.
Sumber: jawapos.com
