Pengadilan Bebaskan Tiga Terdakwa Kasus Obstruction of Justice, Pulihkan Hak Digital
Jakarta – Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Selasa hingga Rabu dini hari, 3-4 Maret 2026, telah mengukir sejarah baru dalam penegakan hukum di era digital. Majelis hakim yang diketuai oleh Efendi, dengan anggota Adek Nurhadi dan Andi Saputra, memutuskan untuk membebaskan tiga terdakwa dari jerat pasal perintangan penyidikan atau proses hukum, yang dikenal sebagai obstruction of justice, terkait kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO), timah, dan impor gula. Ketiga individu yang dinyatakan tidak bersalah tersebut adalah Junaedi Saibih, seorang advokat dan akademisi; Tian Bahtiar, Direktur Pemberitaan JakTV; serta M Adhiya Muzakki, yang merupakan bagian dari tim media sosial.
Keputusan pembebasan ini tidak hanya mengakhiri proses hukum yang membelit ketiganya, tetapi juga membawa implikasi penting terkait hak-hak individu di ranah digital. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sunoto, dalam keterangan resminya pada Rabu, 4 Maret 2026, menjelaskan bahwa pembebasan seluruh terdakwa menuntut pemulihan yang menyeluruh. Hal ini mencakup pemulihan jejak digital mereka yang terekam selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
Sunoto menekankan betapa masifnya jejak digital seseorang di era sekarang. “Oleh karena seluruh terdakwa telah dijatuhi putusan bebas, majelis hakim berpendapat bahwa keadilan menuntut pemulihan yang menyeluruh, termasuk terhadap jejak digital para terdakwa yang terekam selama proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan,” ujarnya. Ia memaparkan bahwa di era digital, rekam jejak seseorang dapat terekam dan tersebar dengan sangat cepat, masif, dan dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Apabila rekam jejak tersebut belakangan terbukti tidak benar, maka berpotensi menjadi sumber disinformasi berkepanjangan yang dapat merusak nama baik seseorang.
Lebih jauh lagi, Sunoto menjelaskan dampak negatif dari rekam jejak digital yang tidak benar tersebut. Selain merusak reputasi individu, hal ini juga dapat menimbulkan stigma bagi keluarga dan keturunannya. Dampaknya pun meluas hingga menghalangi hak-hak fundamental seseorang, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, dan hak atas kehormatan. “Majelis hakim memberikan hak untuk dilupakan (right to be forgotten) kepada para terdakwa sebagai bagian dari pemulihan hak-hak mereka,” tegas Sunoto.
Pemberian hak untuk dilupakan ini didasarkan pada beberapa landasan hukum yang kuat. Pertama, Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan kehormatan. Kedua, Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan kerangka hukum terkait perlindungan data pribadi. Terakhir, Pasal 8 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara eksplisit memberikan hak kepada subjek data untuk mengakhiri pemrosesan dan meminta penghapusan data pribadinya.
Latar Belakang Tuntutan Jaksa
Sebelumnya, ketiga terdakwa menghadapi tuntutan pidana yang cukup berat dari jaksa penuntut umum.
Junaedi Saibih: Advokat dan akademisi ini dituntut hukuman 10 tahun penjara, ditambah denda Rp 600 juta dengan subsider 150 hari kurungan. Ia dituding melakukan obstruction of justice dengan rincian sebagai berikut:
- Merancang skema pembelaan hukum bagi kliennya.
- Menggelar seminar dan diskusi publik di Kampus Universitas Indonesia.
- Membangun narasi negatif terhadap proses penyidikan dan penuntutan di media massa dan media sosial.
Tian Bahtiar: Direktur Pemberitaan JakTV ini dituntut hukuman 8 tahun penjara, dengan denda Rp 600 juta dan subsider 150 hari kurungan. Jaksa menuduhnya melakukan obstruction of justice melalui:
- Menjalankan operasi media yang bertujuan membangun narasi negatif terhadap proses penyidikan dan penuntutan.
M Adhiya Muzakki: Sebagai bagian dari tim media sosial, ia juga dituntut hukuman 8 tahun penjara, dengan denda Rp 600 juta dan subsider 150 hari kurungan. Tudingan terhadapnya adalah:
- Melakukan operasi media sosial yang secara spesifik bertujuan menggagalkan proses penyidikan dan penuntutan.
Meskipun tuntutan jaksa terbilang berat, majelis hakim akhirnya memutuskan untuk membebaskan ketiga terdakwa, menggarisbawahi pentingnya pembuktian yang kuat dan prinsip keadilan, terutama dalam konteks perlindungan hak individu di era digital yang semakin kompleks. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi preseden penting dalam penanganan kasus serupa di masa mendatang.
