🔥 TERKINI

Yusril dan Sjafrie Bahas Penyesuaian UU Pertahanan Negara

Erwin Oleh: Erwin
1 dilihat
Sabtu, 21 November 2026 - 17:38 WIB • Waktu baca: 2 menit
Iklan Atas Artikel (Before Content)

Rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi pokok pertemuan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (20/11). Yusril menyebut agenda itu tidak mencakup pembicaraan mengenai calon wakil presiden maupun perkara dugaan penyadapan dan makar yang sedang ditangani Polri.

Menurut Yusril, Sjafrie memintanya membantu mempercepat penyusunan serta pembahasan rancangan perubahan undang-undang tersebut. Permintaan itu, kata Yusril, berkaitan dengan pengalamannya saat menjabat Menteri Kehakiman dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, ketika aturan pertahanan itu diajukan. Sjafrie sebelumnya telah mendatangi DPR, sebelum mengajak Yusril membicarakan persiapan revisi.

Yusril menyambut baik keterlibatannya dalam tahap penyiapan. Namun, ia menjelaskan bahwa proses pembahasan di parlemen nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan. Keduanya akan menjalankan peran berdasarkan lingkup tugas masing-masing. Dengan demikian, keterlibatan Yusril dalam pertemuan tersebut tidak berarti ia mengambil alih proses teknis yang akan berjalan di DPR.

Ia menilai perubahan aturan diperlukan agar ketentuan pertahanan dapat mengikuti perkembangan situasi strategis. Sejak undang-undang itu disahkan, kondisi keamanan dan pertahanan telah banyak berubah selama hampir seperempat abad. Yusril menyebut pergeseran geopolitik, kemajuan teknologi militer, perang siber, serta kecerdasan buatan sebagai sejumlah perkembangan yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan regulasi baru.

Ia juga mengaitkan kebutuhan tersebut dengan perubahan aturan lain di bidang pertahanan. Undang-Undang TNI yang dibuat pada tahun yang sama dengan UU Pertahanan Negara telah mengalami pembaruan. Karena itu, menurut Yusril, ketentuan pertahanan negara perlu ditinjau kembali agar selaras dengan tantangan dan kebutuhan saat ini. Ia tidak merinci isi pasal yang akan diubah dalam pertemuan dengan Sjafrie.

Di luar agenda revisi, Yusril menegaskan bahwa pertemuan itu bukan forum untuk membicarakan peluang Sjafrie menjadi cawapres. Ia menyatakan tidak mengajukan pertanyaan mengenai hal tersebut, sementara Sjafrie juga tidak menyampaikan pembahasan terkait. Menurut Yusril, urusan calon wakil presiden berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Ia menggambarkan Sjafrie, yang pernah menjabat Pangdam Jaya/Jayakarta, sebagai pejabat yang menjaga pembicaraan tetap berada dalam batas tugasnya.

Yusril turut membantah bahwa dugaan penyadapan dan makar menjadi bahan diskusi. Ia menyebut Sjafrie memahami bahwa penanganan perkara tersebut merupakan kewenangan Polri. Yusril mengatakan isu itu lebih berkaitan dengan bidang yang ia koordinasikan sebagai menko hukum, bukan tugas Kementerian Pertahanan dalam pertemuan tersebut.

Tinggalkan Tanggapan

Indeks Berita →