Serangan Brutal di Sudan Selatan: Ratusan Tewas, Termasuk Anak-anak dan Pejabat
Jakarta – Wilayah Administratif Ruweng di Sudan Selatan dikejutkan oleh serangan kelompok bersenjata yang menewaskan sedikitnya 169 orang dan melukai 50 lainnya. Serangan brutal ini terjadi di sebuah kota di wilayah tersebut, meninggalkan luka mendalam dan keprihatinan internasional. Menteri Informasi wilayah itu, James Monyluak Mijok, mengonfirmasi bahwa puluhan pemuda bersenjata dari Kabupaten Mayom, negara bagian Unity, menyerbu Kabupaten Abiemnhom pada Minggu dini hari. Para penyerang tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga membakar pasar dan rumah-rumah warga, menimbulkan kerusakan yang luas.
Di antara ratusan korban tewas, terdapat 82 anak-anak, perempuan, dan orang lanjut usia, sebuah fakta yang semakin menambah kesedihan dan kepedihan atas tragedi ini. Menteri Mijok juga menyampaikan kabar duka bahwa komisioner kabupaten dan direktur eksekutif termasuk di antara mereka yang tewas. Ia memperingatkan bahwa jumlah korban tewas kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan pendataan lebih lanjut.
Kronologi dan Respons Otoritas
Bentrokan antara kelompok penyerang dan pihak keamanan berlangsung sengit selama kurang lebih 3 hingga 4 jam. Tentara setempat akhirnya berhasil memukul mundur para penyerang, dan otoritas Abiemnhom dilaporkan telah kembali memegang kendali penuh atas wilayah tersebut.
Pemerintah Wilayah Administratif Ruweng (GRAA) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan yang disebutnya sebagai “tindakan biadab dan kebijakan pemusnahan”. Mijok menyatakan bahwa pembantaian massal ini setara dengan genosida dan tidak dapat ditoleransi. Ia mendesak pemerintah Negara Bagian Unity untuk segera menindak tegas para pelaku kejahatan ini.
Sementara itu, Menteri Kesehatan di Ruweng utara, Elizabeth Achol, menginformasikan bahwa 169 korban tewas telah dimakamkan secara massal pada hari Senin.
Kekhawatiran PBB dan Hilangnya Staf Kemanusiaan
Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Sudan Selatan (UNMISS) turut menyampaikan kekhawatiran mendalam atas lonjakan kekerasan yang terjadi di Abiemnhom dalam 48 jam terakhir. PBB melaporkan bahwa pada Minggu pagi, pemuda bersenjata tak dikenal menyerang kantor pusat Kabupaten Abiemnhom, mengakibatkan luka pada sekitar 23 orang.
Menanggapi memburuknya situasi keamanan, pasukan penjaga perdamaian PBB untuk sementara waktu menampung lebih dari 1.000 warga sipil di dalam pangkalan UNMISS di wilayah tersebut. Mereka juga memberikan perawatan medis darurat kepada para korban luka.
Selain insiden di Abiemnhom, organisasi Dokter Lintas Batas (MSF) juga melaporkan hilangnya 26 staf mereka akibat meningkatnya kekerasan di negara bagian Jonglei dalam beberapa pekan terakhir. MSF menyatakan bahwa dari 291 staf yang bekerja di Lankien dan Pieri, 26 orang belum diketahui keberadaannya setelah kekerasan yang terjadi. Kontak dengan mereka terputus di tengah situasi keamanan yang terus memburuk.
Akibat situasi yang tidak kondusif ini, MSF terpaksa menangguhkan layanan di Lankien dan Pieri. Kedua wilayah ini berada di Jonglei, sebuah negara bagian yang telah dilanda bentrokan besar antara pasukan pemerintah dan oposisi sejak Desember 2025.
Sudan Selatan dalam Pusaran Konflik dan Krisis
Sudan Selatan, yang merupakan negara termuda di dunia, telah bergulat dengan perang saudara, kemiskinan, dan korupsi yang merajalela sejak merdeka pada tahun 2011. Ketidakstabilan politik semakin mendalam, terutama setelah penangkapan mantan Wakil Presiden Pertama Riek Machar tahun lalu.
Meskipun sebuah perjanjian damai telah ditandatangani pada tahun 2018 antara Presiden Salva Kiir dan Machar untuk mengakhiri perang saudara lima tahun yang merenggut sekitar 400.000 jiwa, implementasi kesepakatan tersebut berjalan lambat. Perbedaan pandangan mengenai pembagian kekuasaan kerap memicu bentrokan antar pihak yang bertikai.
Berbagai masalah lain juga terus membayangi Sudan Selatan, termasuk penyelundupan senjata yang berujung pada vonis penjara bagi warganya di Amerika Serikat, penangguhan operasi bantuan oleh Program Pangan Dunia (WFP) akibat aksi penjarahan, serta insiden di mana Sudan Selatan memaksa empat pesawat PBB untuk mendarat, yang menimbulkan pertanyaan tentang alasan di baliknya.
