Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah secara resmi menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2026. Keputusan penting ini diambil dalam Sidang Paripurna yang diselenggarakan pada hari Senin, 8 Desember 2025. Dalam penetapan tersebut, terdapat perubahan signifikan, di mana enam RUU dikeluarkan dari daftar yang sebelumnya telah disetujui pada bulan September.
Sidang Paripurna DPR RI ini merupakan tindak lanjut dari serangkaian rapat yang diadakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terkait dengan perubahan dalam RUU Prolegnas. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memimpin sidang paripurna, memberikan kesempatan kepada Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, untuk menyampaikan hasil kesepakatan mengenai RUU Prolegnas Prioritas 2026.
Bob Hasan menjelaskan bahwa Baleg, bersama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Panitia Perancang Undang-Undang, telah sepakat untuk mengeluarkan enam RUU dari daftar yang sebelumnya terdiri dari 67 RUU yang telah ditetapkan dalam Sidang Paripurna pada Selasa, 23 September 2025.
“Badan Legislasi bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang sepakat untuk mengeluarkan 6 RUU ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2026,” ujar Bob Hasan dalam Sidang Paripurna di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Berikut adalah daftar enam RUU yang dikeluarkan dari daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026:
- RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- RUU tentang Patriot Bond
- RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)
- RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah
Di sisi lain, Baleg bersama dengan pemerintah juga menyetujui penambahan tiga RUU baru ke dalam Prolegnas 2026. Tiga RUU tambahan tersebut adalah:
- RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi
- RUU tentang Penyadapan
- RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
Dengan adanya perubahan ini, total RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 berjumlah 64 RUU, ditambah dengan 5 RUU kumulatif terbuka. Selain itu, jumlah RUU dalam Prolegnas jangka menengah untuk periode 2025-2029 adalah sebanyak 199 RUU.
“Maka rapat kerja Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Menteri Hukum RI serta panitia penyusunan undang-undang DPD RI setuju untuk menyepakati jumlah Prolegnas RUU Perubahan Kedua Tahun 2025-2029 sebanyak 199 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka. Dan jumlah Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 sebanyak 64 RUU beserta 5 daftar RUU kumulatif terbuka,” jelas Bob Hasan.
Setelah penyampaian laporan tersebut, Sufmi Dasco Ahmad meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir. Para anggota dewan secara serentak menyetujui daftar RUU Prolegnas Prioritas 2026 dan Prolegnas jangka menengah yang telah disampaikan oleh Baleg DPR RI.
“Sidang dewan yang kami hormati, kami akan menanyakan kepada sidang yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan; 1. Perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026. 2. perubahan kedua Prolegnas RUU Tahun 2025-2029. Apakah dapat disetujui?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab para anggota dewan secara bersamaan.
Penetapan 64 RUU Prolegnas Prioritas 2026 ini menandai langkah penting dalam agenda legislasi nasional. Penambahan RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi serta RUU tentang Penyadapan menunjukkan respons terhadap isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat. Sementara itu, masuknya RUU tentang Masyarakat Hukum Adat mencerminkan komitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Diharapkan bahwa RUU-RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang, sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
