Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD: PKS Lakukan Kajian Mendalam, Gerindra Beri Dukungan Awal
Wacana mengenai perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mengemuka, kali ini dengan usulan agar pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini memicu beragam tanggapan dari berbagai partai politik. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa partainya masih dalam tahap kajian mendalam untuk menentukan sistem terbaik bagi masyarakat dan masa depan demokrasi Indonesia.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyatakan bahwa partainya belum mengambil sikap final terkait usulan tersebut. PKS tengah mengevaluasi secara komprehensif mana yang paling menguntungkan bagi masyarakat dan kelangsungan demokrasi di Indonesia. “Kami sedang mengkajinya mana yang terbaik buat masyarakat dan masa depan demokrasi kita,” ujar Kholid pada Senin, 29 Desember 2025.
Proses kajian yang dilakukan PKS tidak hanya bersifat internal. PKS berencana untuk mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Selain itu, suara dari masyarakat luas, para pakar, tokoh bangsa, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga civitas akademika di perguruan tinggi juga akan menjadi pertimbangan penting. “Kita juga ingin dengarkan masukan dari para ahli, dari masyarakat sipil, ormas, kampus, dan tokoh-tokoh bangsa,” tambah Kholid. Komitmen untuk berdiskusi dengan partai politik lain, khususnya sesama anggota koalisi, juga ditekankan. “Kami juga siap mendiskusikannya dengan teman-teman partai politik lain, khususnya dengan teman-teman partai koalisi,” pungkasnya.
Gerindra Ungkapkan Dukungan Terhadap Mekanisme Pemilihan oleh DPRD
Sementara itu, Partai Gerindra secara terbuka telah menyatakan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, berargumen bahwa sistem ini dapat memberikan efisiensi yang signifikan, terutama dari sisi anggaran.
Sugiono menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien dalam berbagai aspek. Mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pelaksanaan, alokasi anggaran, hingga keseluruhan biaya politik yang dikeluarkan. “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ungkap Sugiono dalam keterangannya pada hari yang sama.
Untuk mengilustrasikan efisiensi anggaran, Sugiono merujuk pada data pelaksanaan pilkada sebelumnya. Pada tahun 2015, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyelenggaraan pilkada diperkirakan mencapai hampir Rp 7 triliun. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2024, di mana dana hibah APBD untuk pilkada menembus angka lebih dari Rp 37 triliun. Lonjakan biaya ini menjadi salah satu alasan kuat Gerindra untuk mendukung perubahan sistem.
Selain isu anggaran, Gerindra juga menyoroti tingginya biaya politik yang kerap menjadi kendala bagi calon kepala daerah yang memiliki kompetensi namun terkendala modal. “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal dan ini yang juga kita harus evaluasi,” ujar Sugiono, yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Ia menekankan pentingnya menciptakan sistem yang memungkinkan individu-individu yang benar-benar memiliki kapabilitas dan niat tulus untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dapat maju tanpa terhalang oleh besarnya biaya kampanye. “Kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” tegasnya.
Oleh karena itu, Partai Gerindra memandang positif usulan agar DPRD mengambil peran dalam memilih gubernur, bupati, dan wali kota. “Dari sisi efisiensi, baik itu proses, mekanisme, dan juga anggarannya kami mendukung rencana untuk melaksanakan pilkada lewat DPRD,” pungkas Sugiono. Dukungan ini menunjukkan adanya pandangan yang berbeda antara PKS yang masih dalam tahap kajian, dengan Gerindra yang telah menunjukkan preferensi awal terhadap usulan tersebut. Perkembangan lebih lanjut dari kajian PKS dan dinamika politik antarpartai akan menjadi sorotan dalam beberapa waktu ke depan.
