– Himpunan Pemuda Mahasiswa Peduli Hukum (HPMPH) Sulawesi Tenggara–Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sebagai bentuk kontrol sosial serta desakan moral agar institusi Polri menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Aksi tersebut menyoroti polemik dugaan sengketa 80.000 metrik ton ore nikel milik PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) yang hingga kini dinilai belum ditangani secara tuntas dan terbuka.
HPMPH Sultra–Jakarta menilai penanganan perkara tersebut sarat kejanggalan dan berpotensi menimbulkan spekulasi publik, termasuk dugaan penggiringan opini, kriminalisasi, hingga pencatutan nama pejabat Polri.
Ketua Umum HPMPH Sultra–Jakarta, Muh Hidayat, menyampaikan bahwa Mabes Polri harus bersikap tegas dan transparan dalam mengungkap fakta hukum terkait kasus tersebut.
Ia juga mendesak agar dugaan keterlibatan eks Kapolda Sulawesi Tenggara diusut secara menyeluruh, guna mencegah adanya pembiaran maupun perlindungan terhadap oknum tertentu.
Selain itu, HPMPH Sultra–Jakarta meminta Mabes Polri memberikan kejelasan hukum dan sikap resmi terkait isu yang menyeret nama Irjen Pol (Purn) Merdisyam.
Menurut mereka, klarifikasi yang komprehensif diperlukan agar tidak terjadi pembunuhan karakter melalui informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam tuntutannya, HPMPH Sultra–Jakarta juga mendesak Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri untuk melakukan pemeriksaan etik serta klarifikasi internal secara profesional, independen, dan objektif terhadap pihak-pihak yang diduga mencatut nama institusi Polri, menyalahgunakan kewenangan, atau terlibat dalam penggiringan opini publik.
“Kami meminta Mabes Polri tidak ragu dan tidak takut mengusut tuntas eks Kapolda Sultra apabila memang terdapat dugaan keterlibatan. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jangan sampai institusi Polri dijadikan tameng kepentingan atau alat pembunuhan karakter,” tegas Muh Hidayat dalam orasinya.
Lebih lanjut, HPMPH Sultra–Jakarta menilai keterbukaan dan ketegasan Mabes Polri sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik serta marwah institusi kepolisian di mata masyarakat.
HPMPH Sultra–Jakarta menyatakan akan terus mengawal dan memonitor perkembangan kasus tersebut.
Mereka juga membuka kemungkinan melakukan konsolidasi serta aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar di Mabes Polri apabila tuntutan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti secara serius dan transparan.
