Pemerintah secara agresif mempercepat penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur secara komprehensif tata kelola transportasi daring, khususnya layanan ojek online (ojol). Langkah ini diambil dengan tujuan utama untuk memastikan hak-hak para mitra pengemudi ojol terpenuhi, sembari tetap menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis para penyedia aplikasi.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa semangat utama di balik penyusunan Perpres ini adalah untuk memberikan jaminan hak yang layak bagi para mitra pengemudi ojol. Di sisi lain, regulasi ini juga dirancang agar tidak menghambat operasional perusahaan aplikator. “Semangatnya adalah tentunya Saudara-Saudara kita yang menjadi mitra di ojol ini dapat bekerja dengan mendapatkan hak-hak yang seharusnya, tapi juga satu sisi bagaimana juga perusahaan dalam hal ini aplikator juga bisa berjalan,” ujar Prasetyo Hadi di Jakarta pada Senin, 19 Januari 2026. Pemerintah berharap agar kedua belah pihak, baik mitra pengemudi maupun aplikator, dapat berjalan beriringan dan menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Harapan besar disematkan agar Perpres mengenai ojol ini dapat segera diterbitkan, idealnya pada kuartal pertama tahun ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, telah mengindikasikan adanya penyusunan rancangan Perpres yang akan merevisi mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan platform aplikasi. Fokus utama dari perombakan ini terletak pada dua aspek krusial: sistem bagi hasil dan transparansi tarif. “Salah satu aspek penting yang menjadi fokus kita hari ini adalah sistem bagi hasil dan transparansi tarif,” ungkap Afriansyah Noor, yang akrab disapa Ferry, pada Selasa, 25 November 2025.
Sinyal perombakan aturan ini muncul lantaran sistem yang berlaku saat ini dinilai belum sepenuhnya adil bagi para pengemudi. Salah satu poin yang akan ditinjau ulang adalah mengenai biaya sewa aplikasi yang saat ini ditetapkan maksimal 20 persen berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022. Ferry menegaskan bahwa sistem baru yang akan diterapkan akan berlandaskan pada tiga prinsip utama yang harus dipenuhi:
- Keadilan: Memastikan bahwa pembagian pendapatan antara pengemudi dan perusahaan platform berjalan secara adil dan proporsional. Prinsip ini bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan yang mungkin terjadi akibat sistem yang ada saat ini.
- Transparansi: Seluruh mekanisme penetapan tarif, potongan, dan bagi hasil harus dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh pengemudi. Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk membangun kepercayaan.
- Pembagian Proporsional dari Tarif Pengguna: Pendapatan yang diterima oleh pengemudi harus mencerminkan proporsi yang wajar dari total tarif yang dibayarkan oleh konsumen atau pengguna jasa transportasi daring. Ini berarti pengemudi akan mendapatkan bagian yang lebih besar dari nilai yang mereka berikan.
Latar Belakang dan Urgensi Penyusunan Perpres
Industri transportasi daring telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi salah satu tulang punggung mobilitas perkotaan di Indonesia. Jutaan orang menggantungkan hidupnya pada profesi sebagai mitra pengemudi ojol, baik untuk roda dua maupun roda empat. Namun, seiring dengan pertumbuhan industri ini, muncul pula berbagai tantangan dan isu yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
Salah satu isu paling krusial adalah terkait kesejahteraan mitra pengemudi. Banyak pengemudi yang mengeluhkan besaran potongan yang diterapkan oleh perusahaan aplikator, biaya sewa aplikasi yang dirasa memberatkan, serta ketidakjelasan dalam sistem insentif dan bonus. Kondisi ini seringkali membuat pendapatan bersih yang diterima pengemudi menjadi tidak optimal, padahal mereka menanggung seluruh biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga risiko kecelakaan.
Selain itu, transparansi tarif juga menjadi sorotan. Pengemudi seringkali tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai bagaimana tarif yang dibayarkan penumpang dihitung dan berapa bagian yang benar-benar mereka terima setelah dipotong oleh perusahaan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dan frustrasi di kalangan pengemudi.
Perpres yang sedang disusun ini diharapkan dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut. Dengan adanya regulasi yang jelas dan mengikat, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem transportasi daring yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.
Potensi Dampak Perpres Baru
Penyusunan Perpres ini memiliki potensi dampak yang signifikan bagi seluruh ekosistem transportasi daring:
Bagi Mitra Pengemudi:
- Peningkatan Kesejahteraan: Dengan adanya jaminan hak yang lebih baik dan sistem bagi hasil yang lebih proporsional, diharapkan pendapatan bersih mitra pengemudi akan meningkat.
- Perlindungan Hukum: Perpres akan memberikan kerangka hukum yang lebih kuat bagi pengemudi, termasuk perlindungan terkait jam kerja, keselamatan, dan jaminan sosial.
- Transparansi yang Lebih Baik: Pengemudi akan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai struktur tarif dan pembagian pendapatan.
Bagi Perusahaan Aplikator:
- Stabilitas Bisnis: Dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan aplikator dapat beroperasi dengan kepastian hukum yang lebih besar.
- Inovasi yang Terarah: Fokus dapat dialihkan pada peningkatan kualitas layanan dan inovasi teknologi, bukan hanya pada persaingan harga semata.
- Hubungan yang Lebih Baik dengan Mitra: Keadilan dan transparansi berpotensi membangun hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dan mitra pengemudi.
Bagi Pengguna Jasa:
- Pelayanan yang Lebih Berkualitas: Kesejahteraan pengemudi yang meningkat dapat berdampak pada motivasi dan kualitas pelayanan yang diberikan.
- Stabilitas Harga: Meskipun ada penyesuaian tarif, diharapkan regulasi akan menciptakan stabilitas harga dalam jangka panjang.
Penyusunan Perpres ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam merespons dinamika industri transportasi daring yang terus berkembang. Diharapkan, regulasi baru ini dapat menciptakan keseimbangan yang ideal antara perlindungan hak pekerja, keberlangsungan bisnis, dan pelayanan publik yang optimal.
