Presiden Prabowo Subianto secara tegas menggarisbawahi pentingnya percepatan pengembangan proyek strategis nasional Kereta Cepat Trans-Sumatera, sebuah visi ambisius yang memicu perdebatan sengit mengenai manfaat dan potensi dampaknya. Proyek ini, yang digadang-gadang akan mentransformasi konektivitas di Pulau Sumatera, tidak lepas dari kritik dan kekhawatiran dari berbagai kalangan.
Visi Konektivitas Massal untuk Sumatera
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai prioritas utama. Pulau Sumatera, dengan potensi ekonomi dan populasi yang signifikan, menjadi fokus utama dalam upaya menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, dan memperkuat konektivitas nasional. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pembangunan jaringan kereta api yang terintegrasi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi merupakan mandat langsung dari Presiden.
Visi ini didasari oleh kenyataan bahwa Sumatera, yang dihuni oleh 57 juta jiwa, membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya. Meskipun pembangunan jalan tol masif dilakukan, pembangunan jalur kereta api masih tertinggal dan belum terkoneksi secara optimal. Data menunjukkan bahwa dari 8 provinsi di daratan Sumatera, baru 5 yang memiliki layanan kereta api, dan itu pun masih terpisah. Potensi efisiensi waktu yang ditawarkan kereta cepat sangat signifikan. Sebagai ilustrasi, perjalanan dari Aceh ke Medan yang kini memakan waktu 12 jam dengan mobil, diprediksi hanya membutuhkan 1 jam 40 menit dengan kereta berkecepatan 350 km/jam. Begitu pula, jarak Medan ke Danau Toba yang biasanya ditempuh 4 jam, dapat dipersingkat menjadi hanya 28 menit.
Potensi Ekonomi dan Mobilitas yang Ditingkatkan
Pengembangan kereta cepat di Sumatera diharapkan dapat membuka simpul-simpul ekonomi baru. Konektivitas yang lebih baik akan mempermudah pergerakan barang dan orang, mendorong sektor pariwisata, serta meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah. Keunggulan kereta api dalam hal efisiensi dan emisi gas rumah kaca yang rendah juga menjadi poin penting, sejalan dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission. Laporan menunjukkan bahwa angkutan kereta api saat ini baru berkontribusi sekitar 4% terhadap mobilitas penumpang nasional dan hanya 1% untuk logistik. Dorongan untuk meningkatkan peran kereta api ini menjadi krusial.
Sorotan Kontra: Dampak Lingkungan dan Sosial
Namun, di balik visi besar tersebut, terselip suara-suara kritis. Pengalaman dari proyek serupa, seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, memberikan catatan penting. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat, misalnya, menyoroti pentingnya penuntasan masalah dampak lingkungan dan sosial sebelum fokus pada pendanaan. Walhi mendesak agar pemerintah pusat dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) lebih serius memperhatikan nasib warga yang terdampak, serta menghormati hak asasi manusia.
Kasus kerusakan lingkungan dan sosial yang dialami warga Komplek Tipar Silih Asih di Kabupaten Bandung Barat akibat pembangunan terowongan dan peledakan, serta rusaknya belasan hektar sawah dan saluran irigasi di Desa Depok, Kabupaten Purwakarta, menjadi pengingat akan potensi masalah. Warga terdampak proyek ini mengeluhkan rumah mereka rusak, tanah retak yang berpotensi longsor, dan lahan pertanian yang tak lagi produktif. Kegagalan dalam penanganan masalah-masalah ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik dan menghambat kelancaran proyek.
Tantangan di Berbagai Pulau
AHY juga mengakui adanya ketimpangan pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Di Kalimantan, misalnya, belum ada satupun jalur kereta api, sehingga pembangunan harus dimulai dari nol. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan besar dalam perencanaan yang matang untuk mendukung logistik dan komoditas. Sementara di Sulawesi, meskipun sudah ada satu jaringan panjang yang dikembangkan, integrasi dengan kawasan industri dan komoditas unggulan masih menjadi pekerjaan rumah.
Di tengah ambisi besar untuk membangun jaringan kereta api di berbagai pulau, pertimbangan matang mengenai studi kelayakan, dampak sosial, lingkungan, serta partisipasi publik menjadi kunci. Tantangan pendanaan dan pengadaan lahan yang berkelanjutan juga perlu diantisipasi sejak dini agar proyek-proyek strategis ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa meninggalkan masalah baru bagi generasi mendatang.
Penulis: Erwin
