Transmigrasi di Papua: Antara Pemerataan Pembangunan dan Perampokan Tanah Adat
Program transmigrasi di Indonesia secara umum digambarkan sebagai kebijakan pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang lebih jarang dihuni, seperti Papua. Tujuannya adalah pemerataan penduduk, mendorong pembangunan, mengurangi angka kemiskinan, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kini, program ini lebih fokus pada pembangunan kawasan terpadu yang memanfaatkan inovasi teknologi dan potensi lokal, dengan orientasi pada kesejahteraan, ketahanan pangan, dan kemandirian.
Namun, perkembangan program transmigrasi telah menunjukkan evolusi yang signifikan. Konsepnya kini tidak selalu mensyaratkan perpindahan geografis. Pendekatan modern mencakup penataan legalitas lahan, pemberdayaan masyarakat lokal di daerah transmigrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penciptaan pusat ekonomi baru berdasarkan sektor unggulan, serta penguatan kolaborasi antarberbagai pihak. Dengan visi membentuk pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, transmigrasi modern memadukan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis dalam kerangka pembangunan berbasis kawasan, menjadikannya bagian integral dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.
Secara filosofis, kata “transmigrasi” memiliki dua makna utama. Pertama, makna metafisik yang merujuk pada perpindahan jiwa, seperti konsep reinkarnasi yang diyakini oleh Pythagoras. Kedua, makna praktis atau sosial-politik yang berfokus pada perpindahan penduduk untuk pemerataan pembangunan dan persatuan bangsa, yang menjadi landasan program transmigrasi di Indonesia. Konsep metafisiknya menekankan karma dan pemurnian spiritual, sementara konsep praktisnya berorientasi pada pembangunan, ekonomi, dan kohesi sosial. Pythagoras meyakini siklus kelahiran kembali sebagai jalan menuju pemurnian jiwa dan kesempurnaan spiritual melalui kebajikan. Dengan demikian, transmigrasi dapat dimaknai sebagai perjalanan spiritual jiwa, strategi pembangunan bangsa, atau penyebaran pengetahuan antarbudaya, tergantung pada konteksnya.
Kritik Terhadap Transmigrasi di Tanah Papua
Buku Transmigrasi dan Hak Atas Tanah, Tanah Adat Orang Asli Papua, yang ditulis oleh Angginak Sepi Wanimbo, seorang pegiat literasi Papua dan tokoh yang menolak program transmigrasi di tanah Papua, hadir sebagai antitesa terhadap narasi resmi kebijakan transmigrasi di wilayah tersebut. Dalam prakata bukunya, Wanimbo menekankan pentingnya mempertahankan tradisi adat, budaya, bahasa, dan tanah sebagai warisan leluhur. Ia berargumen bahwa gaya hidup orang asli Papua tidak dapat disamakan dengan daerah atau kota lain di Indonesia.
Wanimbo mengungkapkan kegelisahan mendalam atas kondisi orang asli Papua yang hidup dalam ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran di tanah mereka sendiri. Kekayaan alam Papua diklaim dicuri dan dikuasai oleh pihak luar, sementara masyarakat asli hidup dalam ketakutan, bahkan ditembak mati oleh aparat keamanan negara. Ungkapan ini mencerminkan luka jiwa yang dalam atas kerusakan tanah Papua yang semakin parah akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki nurani.
Dalam karyanya yang lain, Lubang Hitam Kebudayaan Papua, Suara Kaum Tak Bersuara dari Seberang Papua (2024), Wanimbo kembali menegaskan bahwa kebijakan transmigrasi ke Papua menuai protes dan penolakan dari masyarakat asli. Ia berpendapat bahwa transmigrasi berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap budaya setempat melalui akulturasi, asimilasi, atau difusi budaya. Budaya, yang bagi orang Papua adalah cara hidup yang diwariskan turun-temurun melalui unsur bahasa, adat istiadat, dan karya seni, terancam punah. Budaya asli dapat mengalami perubahan ritual, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat, dan orang Papua terancam terpinggirkan.
Dampak Negatif Transmigrasi bagi Budaya dan Identitas Papua
Buku ini merinci beberapa dampak buruk dari program transmigrasi ke Papua:
- Kesenjangan Antargenerasi Budaya: Terputusnya hubungan antargenerasi budaya dapat menyebabkan runtuhnya peradaban dan perkembangan kebudayaan Papua. Akibatnya, kehidupan orang Papua di masa kini dan mendatang diperkirakan tidak memiliki akar sejarah dengan peradaban masa lalu yang religius dan humanis.
- Penipisan Perasaan Kolektif dan Disharmoni: Warga bangsa Papua akan mengalami penipisan perasaan kolektif dan disharmoni dengan leluhur, sumber daya alam (hutan, sungai, gunung, laut), serta sesama manusia.
- Tantangan Kehidupan dan Involusi Kebudayaan: Masyarakat Papua dihadapkan pada tantangan kehidupan sehari-hari yang sulit, memaksa mereka untuk berjuang demi bertahan hidup. Hal ini dapat memicu involusi kebudayaan, di mana sebagian masyarakat menjadi semakin eksklusif dan terasing dari hubungan mikrokosmos dan makrokosmos.
- Disorientasi Kultural dan Kematian Nilai Inti: Perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorientasi kultural. Lapisan terdalam kebudayaan Papua, yang sering disebut sebagai “ethico-mythical nucleus” atau titik referensi sentral, seperti moral, peradaban, dan etika, dapat mengalami kematian. Hubungan moral dengan Sang Pencipta tergerus oleh arus budaya transmigrasi, termasuk gaya hedonisme di kalangan pendatang, yang bagi orang Papua dianggap “haram”. Akibatnya, akan terjadi pembalikan peradaban, kepunahan peradaban Papua, lenyapnya etika hubungan dengan leluhur, serta hilangnya penghargaan terhadap hutan, sungai, dan gunung.
Transmigrasi ke Papua tidak dipandang sebagai transfer pengetahuan baru di bidang pertanian atau peternakan, melainkan sebagai “kolonisasi kehidupan” atau “kolonisasi lifeworld” sebagaimana dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Ini meliputi:
- Proses migrasi yang bertujuan untuk menambah kekayaan.
- Masuk dan berkembangnya agama serta kebudayaan baru yang dapat menyebabkan gegar budaya di tanah Papua.
- Program perpindahan penduduk untuk menetap di daerah tujuan tanpa keinginan kembali ke daerah asal.
- Masuknya berbagai mikroorganisme yang dapat mengancam kesehatan masyarakat asli.
- Penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan berbagai virus yang menyerang orang Papua, yang pada akhirnya mengancam punahnya etnis Melanesia Papua.
Penulis buku ini menegaskan bahwa rencana pemerintah Indonesia untuk mendatangkan transmigran ke wilayah Indonesia Timur, khususnya Papua, bukanlah kebutuhan utama bagi Penduduk Asli Papua (POAP). Sebaliknya, orang Papua membutuhkan keadilan, kejujuran, dan penyelesaian dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui dialog yang bermartabat, difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral.
Program transmigrasi dan pemekaran Provinsi baru (DOB) dianggap memiliki kekejaman dan kebrutalan yang setara dengan operasi militer di Papua Barat. Keduanya dituding sebagai strategi peminggiran, pembunuhan, dan pemusnahan etnis Papua secara senyap atas nama pemerataan penduduk dan pembangunan nasional. Lebih jauh, program transmigrasi dan DOB Boneka diidentikkan dengan perampokan dan pencurian tanah milik Penduduk Asli Papua.
Program transmigrasi digambarkan sebagai pengiriman penduduk miskin, yang tidak memiliki tanah, rumah, gunung, air, kebun, maupun ternak, dari luar wilayah Papua ke tanah Papua. Penulis dengan tegas menyatakan bahwa visi utama kedatangan transmigran ke tanah Papua bukanlah untuk melayani, mendidik, menolong, atau mencerdaskan penduduk asli, melainkan untuk menguasai politik dan ekonomi di tanah Papua. Sejak 1945, kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di Papua, yang diikuti oleh kedatangan penduduk dari luar, justru mempersulit, menguasai, dan menyingkirkan penduduk pribumi Papua.
Akibatnya, semua sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik dikuasai oleh pihak luar, sementara penduduk asli Papua hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Oleh karena itu, program transmigrasi dianggap tidak penting bagi orang Papua, yang sesungguhnya membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang layak agar dapat bersaing dengan provinsi lain di Indonesia.
Buku ini terdiri dari 13 bab yang menyajikan pandangan kritis penulis. Gaya bahasa yang digunakan lugas, terus terang, dan tidak menggunakan bahasa eufemisme, mencerminkan karakter orang Papua yang apa adanya. Buku ini dianggap menarik dan penting sebagai alat bagi pemerintah untuk tidak gegabah dalam melaksanakan program transmigrasi di tanah Papua.
Implikasi Kolonisasi Transmigrasi
Penting untuk memahami ide kolonisasi transmigrasi di Papua sebagai fakta bahwa masyarakat terdiri dari dunia kehidupan (lifeworld) dan sistem. Meskipun kedua konsep ini telah terjalin erat dalam sejarah manusia di Indonesia, kini terdapat perbedaan yang semakin melebar di antara orang Papua. Mereka menjadi terpisah dari alam kehidupan mereka. Meskipun keduanya telah mengalami proses rasionalisasi, proses tersebut mengambil bentuk yang berbeda di dalam kedua latar tersebut, yaitu bumi tempat mereka hidup dan hutan tempat mereka berdialog dengan yang transenden. Relasi antarmanusia sebagai relasi imanen yang sangat kuat juga terpengaruh.
Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah menghentikan program transmigrasi ke Papua, terutama jika tujuannya adalah menumbuhkan kolonisasi baru. Kolonisasi akan berdampak buruk bagi manusia Papua dan, yang lebih parah, akan memusnahkan peradaban manusia Papua.
Data Buku:
* Judul: Transmigrasi dan Hak Atas Tanah, Tanah Adat Orang Aseli Papua
* Penulis: Angginak Sepi Wanimbo
* Desain Kover: Andi Juliandi
* Tata Letak: Handarini Rohana
* Editor: Neng Rismawati
* Cetakan Pertama: September 2025
* ISBN: 978-634-246-250-8
* Tebal Buku: xxii+167 halaman
* Penerbit: Widina Media Utama, Bandung.
