Dugaan Intimidasi dan Manipulasi Anggaran: Dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Ponorogo Dihentikan Operasionalnya
Ponorogo, Jawa Timur – Nasib program penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa di Ponorogo, Jawa Timur, kini tengah diselimuti awan kelabu. Dua unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut terpaksa menghentikan operasionalnya menyusul laporan dugaan intimidasi terhadap para kepala dapur oleh pihak yayasan yang mengaku memiliki hubungan keluarga dengan seorang menteri. Keputusan penangguhan operasional ini diambil oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, setelah menerima pengaduan langsung dari dua kepala SPPG yang bersangkutan.
Peristiwa ini mulai terkuak ketika Rizal Zulfikar Fikri, Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto, dan Moch. Syafi’i Misbachul Mufid, Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet, melakukan perjalanan jauh ke Blitar. Kedatangan mereka di Blitar akhir pekan lalu bukanlah tanpa alasan. Saat itu, Nanik sedang berada di Blitar untuk menggelar kegiatan sosialisasi dan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua kepala SPPG tersebut sengaja mendatangi Nanik untuk memohon perlindungan atas tekanan yang mereka alami.
“Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya, karena minta perlindungan,” ujar Nanik dalam keterangan resminya, Senin (16/2/2026). Pengakuan mereka membuka tabir mengenai praktik yang tidak semestinya terjadi dalam pengelolaan program yang seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak.
Tekanan dan Intimidasi dari Pihak Yayasan
Menurut pengakuan Rizal dan Mufid, selama berbulan-bulan mereka, bersama dengan Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan, kerap kali menghadapi tekanan dan intimidasi dari pihak yayasan yang mengelola dapur MBG. Yayasan tersebut, yang bernama Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara, diduga kuat dimiliki oleh cucu seorang menteri. Klaim hubungan keluarga ini diduga kuat dimanfaatkan untuk menekan para pengelola program di lapangan agar mengikuti segala keinginan yayasan, terlepas dari aturan dan kelayakan.
Intimidasi yang dialami tidak hanya bersifat verbal. Kedua kepala SPPG ini juga mengaku diancam akan dilaporkan ke pihak kepolisian atau bahkan didatangkan pengacara apabila tidak menuruti permintaan pihak yayasan. Lebih parah lagi, relawan dan pihak sekolah yang menjadi penerima manfaat program juga dilaporkan diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang bertujuan untuk mengusir kedua kepala SPPG tersebut. Tindakan ini dinilai sangat tidak manusiawi dan tidak pantas dilakukan, terutama dalam konteks program yang seharusnya dijalankan dengan semangat kemanusiaan dan kepedulian.
Rekayasa Anggaran dan Beban Finansial Kepala SPPG
Selain dugaan intimidasi, praktik yang lebih mengkhawatirkan juga terungkap terkait dengan pengelolaan anggaran program MBG. Pihak yayasan diduga melakukan rekayasa dalam pembelian bahan pangan untuk program tersebut. Anggaran yang telah ditetapkan oleh BGN untuk bahan makanan adalah sebesar Rp10.000 per porsi. Namun, yayasan tersebut dilaporkan hanya membelanjakan sekitar Rp6.500 per porsi untuk bahan pangan.
Perbedaan anggaran yang signifikan ini menciptakan beban finansial yang berat bagi para kepala SPPG. Untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap layak dan memenuhi standar gizi bagi para siswa penerima manfaat, Rizal dan Mufid terpaksa menutupi kekurangan biaya operasional dengan menggunakan uang pribadi mereka.
“Mau gak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat,” ungkap Mufid dengan suara bergetar saat menceritakan kondisinya. Kepedulian mereka terhadap kesejahteraan siswa harus dibayar mahal dengan pengurasan kantong pribadi, sementara pihak yayasan diduga menikmati keuntungan dari selisih anggaran tersebut.
Tindakan Tegas BGN dan Konfirmasi dari Pihak Menteri
Mendengar laporan yang begitu serius, Nanik Sudaryati Deyang segera mengambil tindakan tegas. Ia menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II, Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro, bersama dengan Tenaga Ahli Utama Waka BGN bidang Media Hanibal Wijayanta dan tim, untuk segera melakukan inspeksi langsung ke lokasi dapur SPPG di Ponorogo.
Nanik menyatakan kemarahannya atas situasi yang terjadi. Ia menekankan bahwa kedua kepala SPPG tersebut adalah perwakilan resmi BGN di lapangan, dan seharusnya mendapatkan dukungan, bukan intimidasi. Oleh karena itu, Nanik memerintahkan agar operasional kedua dapur SPPG tersebut dihentikan sementara hingga ada perbaikan yang signifikan.
“Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan,” tegas Nanik.
Dalam upaya untuk mengklarifikasi klaim kepemilikan yayasan yang mengatasnamakan keluarga seorang menteri, Nanik juga secara langsung menghubungi menteri yang namanya dikaitkan. Menteri tersebut dengan tegas membantah memiliki cucu dengan nama yang disebut terkait dengan pengelolaan dapur MBG. Sang menteri bahkan menyatakan bahwa apabila ada pihak yang mengaku sebagai keluarganya untuk mendapatkan fasilitas SPPG, maka sebaiknya dapur tersebut ditutup saja. Pernyataan tegas dari menteri ini semakin memperkuat keputusan Nanik untuk menghentikan operasional SPPG tersebut.
Implikasi dan Harapan ke Depan
Penangguhan operasional dua SPPG di Ponorogo ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan integritas dalam pengelolaan program-program sosial yang didanai oleh negara. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik koruptif.
Diharapkan, investigasi lebih lanjut oleh BGN dapat mengungkap secara tuntas seluruh praktik yang terjadi di Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara. Tindakan tegas dan sanksi yang setimpal harus diberikan kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah, demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah yang bertujuan mulia. Selain itu, perlindungan terhadap para pengelola program di lapangan harus menjadi prioritas utama agar mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan tekanan. Harapan terbesar adalah agar program Makan Bergizi Gratis ini dapat kembali berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh siswa penerima manfaat, tanpa adanya campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
