Perdebatan Terkait Peran Jusuf Kalla dalam Pemilihan Presiden
Relawan Projo, yang merupakan kelompok pendukung Joko Widodo (Jokowi), menolak klaim bahwa Jusuf Kalla (JK) memiliki peran besar dalam menjadikan Jokowi sebagai presiden. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Projo, Freddy Alex Damanik, yang menekankan bahwa kemenangan Jokowi adalah hasil dari kerja kolektif berbagai elemen masyarakat.
“Demokrasi kita tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa,” ujar Freddy, seperti dilansir dari situs Projo.
Freddy mengatakan bahwa selama ini pihaknya menghormati Jusuf Kalla sebagai tokoh bangsa yang berkontribusi dalam perjalanan demokrasi. Namun, ia tidak sependapat jika Jokowi menjadi presiden karena peran besar Jusuf Kalla.
“Keberhasilan Jokowi dalam memikat hati pemilih tidak lepas dari rekam jejaknya. Kepemimpinan yang tumbuh dari bawah, kerja nyata di lapangan, serta kedekatan emosional dengan rakyat kecil merupakan faktor kunci yang membangun fondasi kepercayaan publik,” ujarnya.
“Kemenangan tersebut ditopang oleh pilar-pilar demokrasi yang solid, mulai dari mesin partai politik seperti PDI Perjuangan, militansi organisasi relawan, hingga partisipasi aktif masyarakat luas,” tambah Freddy.
Sebelumnya, Jusuf Kalla menyatakan bahwa dirinya yang berjasa menyodorkan nama Jokowi ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta. Ia juga menegaskan bahwa dirinya yang berperan besar menjadikan Jokowi sebagai Presiden ke-7 RI.
“Kasih tahu semua termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya,” kata Jusuf Kalla, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV.
Jusuf Kalla menceritakan bahwa saat itu Megawati tidak mau menandatangani pencalonan Jokowi jika bukan dirinya yang menjadi cawapresnya. “Tiba-tiba jadi Presiden, saya bilang, ‘Eh belum cukup pengalaman, jangan (jadi presiden), nanti rusak negeri ini’, Tapi Ibu Mega kasih tahu saya, dia tidak mau teken kalau saya tidak wakilnya,” ujarnya.
“Kenapa Bu saya mesti wakil?”, “karena Pak JK yang paling berpengalaman, bimbinglah dia,” tuturnya.
Laporan Ke Polda Metro Jaya
Jusuf Kalla resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah organisasi masyarakat Kristen yang menilai pernyataannya dalam sebuah ceramah menimbulkan polemik dan keresahan di tengah publik. Laporan tersebut diajukan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sekitar 19 organisasi lainnya dengan membawa sejumlah barang bukti, termasuk video ceramah yang beredar di media sosial.
Pihak pelapor menyebut langkah hukum ini ditempuh agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku dan tidak semakin memicu kegaduhan di masyarakat. Laporan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/2546/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA dan LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDAMETROJAYA tertanggal 12 Februari 2026.
Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, pihaknya datang ke Polda Metro Jaya mewakili 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat lainnya. Ia menilai ceramah JK telah melukai perasaan umat Kristen serta menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat.
“Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kami hadir dari GAMKI, juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat,” kata Sahat, Senin (13/4/2026).
Sahat menyebut laporan itu dilayangkan agar polemik yang berkembang di masyarakat dan media sosial bisa diselesaikan melalui mekanisme hukum. Dalam laporannya, Sahat menyerahkan sejumlah barang bukti yang salah satunya yaitu video yang menampilkan ceramah JK.
“Yang kedua, kami juga melaporkan kepada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan di media sosial bisa lebih terarah untuk kemudian diselesaikan secara hukum,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengatakan, pihaknya membuat laporan karena konten yang beredar dinilai meresahkan. “Harapan kami, sebagai tokoh bangsa, Bapak JK segera merespons ini dengan baik, paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semuanya,” ucap Stefanus.
Diwartakan sebelumnya, potongan video ceramah Jusuf Kalla yang beredar di media sosial menuai polemik setelah disertai narasi yang menuduhnya menistakan ajaran Kekristenan. Video tersebut menampilkan pernyataan JK terkait konflik Poso dan Ambon, khususnya penggunaan istilah “mati syahid” oleh pihak-pihak yang bertikai.
