Penyebab Kenaikan Harga BBM Non Subsidi di Tengah Turunnya Harga Minyak Dunia
Rasa penasaran mengenai kenaikan harga Pertamax Turbo dan Dexlite Cs kini terjawab. Mengapa harga “BBM Orang Kaya” tersebut melonjak naik saat harga minyak dunia sedang merosot? Hal ini menjadi pertanyaan banyak masyarakat, terutama setelah harga minyak mentah global turun ke level terendah dalam beberapa pekan terakhir, bahkan berada di bawah 91 dollar Amerika Serikat (AS), setelah Iran membuka akses Selat Hormuz.
Minyak mentah Brent yang menjadi acuan global tercatat turun lebih dari 9 persen menjadi 90,38 dollar AS per barel. Penurunan ini dipicu oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang menyatakan negaranya membuka kembali jalur strategis tersebut, bersamaan dengan tercapainya kesepakatan gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel.
Namun, di tengah tren penurunan harga minyak global tersebut, Pemerintah Indonesia justru menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Di DKI Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo kini mencapai Rp 19.400 per liter, naik Rp 6.300 dari sebelumnya Rp 13.100. Sementara itu, Dexlite melonjak menjadi Rp 23.600 per liter dari Rp 14.200, dan Pertamina Dex naik menjadi Rp 23.900 per liter dari Rp 14.500.
Alasan Pemerintah Menaikan Harga BBM Non Subsidi
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari Ditjen Migas ESDM, Saleh Abdurrahman menjelaskan, keputusan kenaikan harga BBM nonsubsidi telah melalui perhitungan matang dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia menyebut, penetapan harga BBM nonsubsidi didasarkan pada formula yang mencakup harga dasar, margin, serta pajak. Harga dasar tersebut dihitung berdasarkan Mean of Platts Singapore (MOPS), yang menjadi acuan utama harga bahan bakar di kawasan.
“Sudah ada formula harga BBM nonsubsidi dari Kementerian ESDM. Salah satunya adalah harga dasar yang mengacu pada MOPS,” ujarnya saat diwawancarai. Menurut dia, kenaikan harga BBM saat ini merupakan konsekuensi dari lonjakan harga minyak dunia yang terjadi sejak konflik antara AS, Israel, dan Iran pecah pada akhir Februari 2026. Selama periode tersebut, pemerintah menahan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, agar tidak langsung membebani masyarakat.
“Sekarang MOPS-nya sudah naik. Kalau tidak disesuaikan, akan memberatkan badan usaha karena ini bukan BBM subsidi,” kata Saleh.
Meski Iran sempat membuka Selat Hormuz, kebijakan itu tidak berlangsung lama. Kurang dari 24 jam kemudian, jalur tersebut kembali ditutup sebagai respons atas blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Situasi ini menunjukkan ketidakpastian geopolitik masih tinggi dan berpotensi terus memengaruhi harga energi global. Pemerintah pun berharap konflik di Timur Tengah segera mereda agar stabilitas ekonomi dunia dapat pulih.
Respons Global terhadap Dinamika Harga Minyak
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan kenaikan BBM nonsubsidi di Indonesia sejalan dengan dinamika global akibat konflik AS, Israel, dan Iran. Dia mengatakan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang merespons kondisi tersebut dengan menaikkan harga BBM nasionalnya. Sejumlah negara tetangga bahkan sudah lebih dulu menaikkan harga BBM dengan besaran yang cukup tinggi.
“Kita memahami penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari mekanisme yang mengikuti dinamika harga minyak dunia dan nilai tukar, sehingga ini merupakan respons terhadap kondisi pasar global,” ujarnya.
Anggia juga menggarisbawahi kenaikan harga BBM di Indonesia hanya berlaku untuk BBM nonsubsidi. Sebaliknya, BBM subsidi, seperti Pertalite dan Solar Subsidi tidak naik. Bahkan harga Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 juga tetap stabil. Pemerintah memastikan, harga BBM subsidi akan tetap stabil sampai akhir 2026 demi menjaga daya beli masyarakat Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.
“Namun demikian sekali lagi, kita pasti bisa melewati kondisi ini dengan kerja sama dan dukungan dari masyarakat. InsyaAllah kita bisa survive,” ucap Anggia.
Langkah Pemerintah Ke Depan
Ke depannya, pemerintah melalui Pertamina akan terus memantau perkembangan harga minyak dunia dan berkoordinasi dengan pemerintah guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil dapat seimbang antara menjaga kestabilan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
