Penangkapan tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pejabat daerah terkait suap proyek infrastruktur kembali menjadi sorotan publik. Kasus ini bukan sekadar peristiwa hukum yang terisolasi, melainkan sebuah cerminan dari kerentanan sistemik yang terus membayangi agenda pembangunan nasional yang ambisius. Fakta bahwa praktik lancung ini kembali terungkap, terutama dalam proyek-proyek vital yang seharusnya menunjang kesejahteraan masyarakat, menimbulkan pertanyaan krusial mengenai efektivitas pengawasan dan integritas birokrasi.
Pembangunan Infrastruktur: Ambisi Besar, Ironi Berulang
Indonesia dalam satu dekade terakhir memang telah mencanangkan pembangunan infrastruktur secara masif. Dari jalan desa hingga jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan bandara, berbagai capaian monumental telah dicatatkan. Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, misalnya, melaporkan telah terbangunnya ratusan ribu kilometer jalan desa, ribuan kilometer jalan tol baru, puluhan pelabuhan dan bandara, serta puluhan bendungan baru. Angka-angka ini mencerminkan keberpihakan negara yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pembangunan.
Namun, di balik angka-angka yang mengesankan, tersembunyi realitas yang memprihatinkan. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada pertengahan 2024 menunjukkan bahwa sekitar 36,67 persen dana dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) terindikasi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sebagian besar dari dana tersebut, ironisnya, dialihkan ke kantong pribadi oknum aparatur sipil negara dan politisi. Artinya, dari setiap Rp 100 yang dikucurkan untuk pembangunan, lebih dari Rp 36 berpotensi hilang disalahgunakan, bukan untuk perbaikan infrastruktur.
Suap Proyek Infrastruktur: Modus Operandi yang Terencana
Kasus penangkapan tangan oleh KPK yang kembali mengemuka, seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara pada 29 Juni 2025, menjadi bukti nyata. Kepala Dinas PUPR Sumut beserta beberapa pihak lainnya dicokok terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan senilai Rp 231,8 miliar. Proyek yang seharusnya meningkatkan konektivitas dan perekonomian daerah ini dilaporkan telah “ditransaksionalisasi” bahkan sebelum tahap lelang dimulai. Modus operandi semacam ini, yang melibatkan pengkondisian pemenang tender, mark-up anggaran, hingga praktik suap-menyuap, telah berulang kali diungkap oleh penegak hukum.
Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Prof. Dr. Reda Manthovani dalam berbagai kesempatan juga kerap menyoroti modus operandi korupsi dalam proyek infrastruktur yang cenderung terencana, rapi, dan sistematis. Menurutnya, lebih dari 60% kasus tindak pidana korupsi yang ditangani terkait dengan suap-menyuap. Hal ini seringkali dilatarbelakangi oleh “moral hazard” yang muncul pada oknum-oknum yang terlibat dalam proyek pemerintah, termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Mengapa Ini Penting? Dampak Jangka Panjang Korupsi Infrastruktur
Korupsi dalam proyek infrastruktur bukan sekadar hilangnya uang negara. Dampaknya jauh lebih luas dan merusak. Pertama, kualitas infrastruktur yang dibangun akan terganggu. Proyek yang seharusnya kokoh dan tahan lama bisa jadi dibangun dengan material murahan atau pengerjaan yang tidak sesuai standar demi mengeruk keuntungan pribadi. Ini berujung pada usia pakai yang pendek dan potensi membahayakan keselamatan publik.
Kedua, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan vital lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial, menjadi tergerus. Masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung kerugian karena kurangnya pelayanan publik akibat defisit anggaran. Ketiga, iklim investasi menjadi terganggu. Investor, baik dalam maupun luar negeri, akan enggan menanamkan modal di negara yang dianggap rentan terhadap praktik korupsi. Hal ini menghambat penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Pencegahan: Kunci Utama Penguatan Integritas
Menghadapi fenomena yang terus berulang ini, pencegahan menjadi strategi yang paling krusial. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri terus berupaya melalui berbagai program sosialisasi dan panduan pencegahan korupsi bagi dunia usaha, termasuk sektor infrastruktur, jasa konstruksi, dan kelistrikan. Penekanan pada Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di setiap lapisan, mulai dari pimpinan perusahaan hingga individu pelaku bisnis, menjadi fondasi penting.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal di kementerian, lembaga, BUMN/BUMD, serta peningkatan partisipasi publik dalam melaporkan dugaan penyimpangan juga memegang peranan vital. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta penerapan sanksi yang tegas dan efek jera bagi pelaku korupsi, baik individu maupun korporasi, merupakan langkah lanjutan yang tak kalah penting. Membangun budaya integritas, di mana korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah, adalah tujuan akhir yang harus terus diperjuangkan demi terwujudnya pembangunan infrastruktur yang bersih, berkualitas, dan benar-benar untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis: Erwin
