Skandal Narkoba Mengguncang Polres Bima Kota: Kasat Narkoba Dipecat, Kapolres Dinonaktifkan
Kasus dugaan keterlibatan dalam jaringan narkoba telah menyeret dua petinggi di Polres Bima Kota ke pusaran masalah serius. AKP Malaungi, Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Bima Kota, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari institusi Polri. Tak berhenti di situ, penonaktifan juga menimpa Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, yang kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mabes Polri terkait dugaan aliran dana miliaran rupiah dari bandar narkoba.
Peristiwa ini bermula dari penangkapan seorang anggota Polres Bima Kota, Bripka Karolin, beserta istri dan dua rekannya yang diduga kuat menguasai puluhan gram sabu-sabu beserta uang hasil transaksi. Dari pengembangan kasus tersebut, terungkap adanya keterlibatan AKP Malaungi dalam jaringan ini.
Jejak Keterlibatan AKP Malaungi: Dari Tes Urine Hingga Penemuan Barang Bukti
Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) segera mengambil tindakan tegas. AKP Malaungi menjalani pemeriksaan dan tes urine yang hasilnya dinyatakan positif mengandung amfetamin dan metamfetamin. Penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja dan rumah dinasnya mengungkap fakta mengejutkan: hampir setengah kilogram sabu-sabu ditemukan. Barang bukti ini diduga kuat akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa.
Pada Senin, 9 Februari 2026, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang digelar di Markas Polda NTB memutuskan sanksi PTDH bagi AKP Malaungi. Kepala Bidang Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti komitmen kepolisian dalam memberantas narkoba, termasuk dari dalam institusi sendiri. “Putusan ini adalah bentuk komitmen Polda NTB menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujar Kholid.
“Nyanyian” AKP Malaungi Ungkap Keterlibatan Kapolres
Setelah pemecatan AKP Malaungi, perhatian publik beralih pada keterlibatan AKBP Didik Putra Kuncoro. Hal ini dibenarkan oleh Kombes Pol Mohammad Kholid pada Kamis, 12 Februari 2026. “Kapolres (AKBP Didik) sudah dinonaktifkan,” katanya, seraya menambahkan bahwa AKBP Didik tengah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri.
Nama AKBP Didik terseret ke dalam kasus ini setelah AKP Malaungi memberikan keterangan yang mengungkap adanya dugaan aliran dana senilai Rp 1 miliar dari seorang bandar narkoba bernama Koko Erwin. Keterangan ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) AKP Malaungi.
Menurut advokat Asmuni, yang mendampingi AKP Malaungi, Koko Erwin mengetahui bahwa AKP Malaungi membutuhkan dana sebesar Rp 1,8 miliar untuk membeli sebuah mobil Toyota Alphard terbaru. Mobil tersebut ternyata adalah permintaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota.
“Jadi, Koko Erwin ini yang pertama kali hubungi klien kami menawarkan bantuan dengan syarat bisa mengedarkan sabu-sabu di Kota Bima,” ungkap Asmuni kepada wartawan pada Kamis, 12 Februari 2026.
AKP Malaungi kemudian melaporkan tawaran Koko Erwin kepada AKBP Didik. “Klien kami langsung menghubungi pimpinannya dan mendapat arahan, bagaimana cara mainnya,” ujar Asmuni. Koko Erwin bersedia memberikan uang Rp 1,8 miliar sesuai harga mobil Alphard dengan syarat bisnis narkobanya di Kota Bima tidak diganggu oleh kepolisian.
Kesepakatan pun terjalin. Sebagai tanda jadi, AKP Malaungi meminta Koko Erwin mentransfer uang muka sebesar Rp 200 juta dari total Rp 1,8 miliar yang dijanjikan.
Alur Pencairan Dana dan Titipan Narkoba
Proses pencairan dana dilakukan secara bertahap. Awalnya, Koko Erwin mentransfer uang muka Rp 200 juta melalui rekening atas nama Dewi Purnamasari. Tahap kedua, dikirimkan dana sebesar Rp 800 juta, yang juga dicairkan melalui rekening Dewi.
Selama proses pengiriman dana, AKP Malaungi dilaporkan secara intensif berkomunikasi dengan AKBP Didik melalui ajudannya, Teddy Adrian, yang akrab disapa Ria. Hingga akhirnya, total uang yang diserahkan mencapai Rp 1 miliar dan disimpan dalam kardus bekas bir. Sisa Rp 800 juta belum dikirimkan oleh Koko Erwin.
Pada 29 Desember 2025, atas arahan AKBP Didik, AKP Malaungi menyerahkan uang sebesar Rp 1 miliar tersebut kepada Teddy, sang ajudan Kapolres. “Usai menyerahkan di malam hari, klien kami (AKP Malaungi) langsung mengirim pesan melalui WhatsApp kepada kapolres dengan sandi ‘BBM sudah diserahkan ke ADC’,” jelas Asmuni.
Selanjutnya, Koko Erwin membuat janji bertemu dengan AKP Malaungi di salah satu kamar di lantai empat Hotel Marina Inn, Kota Bima. Dalam pertemuan tersebut, AKP Malaungi menerima 488 gram sabu-sabu yang kemudian diamankan di rumah dinasnya. Barang bukti sabu ini, menurut Asmuni, hanya bersifat dititipkan oleh Koko Erwin, bukan untuk diedarkan. Sabu tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi Koko Erwin. “Jadi, kalau sisa Rp 800 juta dari Rp 1,8 miliar sudah dikirim, baru sabu itu diambil untuk diedarkan Koko Erwin di Kota Bima,” jelasnya.
Semua detail aliran dana Koko Erwin sebagai bandar narkoba ini telah tercatat dalam BAP AKP Malaungi. “Dan apa yang saya sampaikan ini turut kami sertakan dalam BAP berupa bukti ‘chat’ (pesan WhatsApp), bukti penerimaan uang melalui ajudan kapolres dan rekaman CCTV di hotel, semua lengkap,” tegas Asmuni.
Asmuni menambahkan, “Jadi, ini bentuk tekanannya, klien kami (AKP Malaungi) dibebankan untuk membeli atau memberikan satu unit mobil ini.” AKP Malaungi sendiri sempat mencurahkan bebannya kepada sang istri. Ia merasa tertekan karena jabatan Kasat Narkoba menjadi taruhan jika permintaan mobil tersebut tidak dipenuhi. Sang istri pun menyarankan agar AKP Malaungi melepaskan jabatannya karena beban finansial yang terlalu berat.
Profil Singkat AKBP Didik Putra Kuncoro
AKBP Didik Putra Kuncoro lahir di Kediri, Jawa Timur, pada 30 Maret 1979. Beliau merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Bima Kota, AKBP Didik memiliki rekam jejak karier yang panjang di bidang reserse dan operasional.
Setelah lulus Akpol, ia bertugas di Polda Gorontalo selama dua tahun, kemudian pindah ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, ia pernah menjabat sebagai Kaurbinopsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan hingga Wakapolres Tangerang Selatan.
Pada tahun 2020, AKBP Didik mulai bertugas di NTB dengan menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kasubdit I Ditreskrimum, Kasubdit IV Ditreskrimsus, dan Kasubdit III Ditresnarkoba Polda NTB. Ia kemudian menjabat sebagai Kapolres Lombok Utara dari tahun 2023 hingga 2025. Pada 14 Januari 2025, AKBP Didik dilantik sebagai Kapolres Bima Kota, menggantikan AKBP Yudha Pranata. Pada Februari 2026, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Bima Kota.


