Penyampaian Nota Keuangan terbaru oleh Menteri Keuangan untuk kuartal II 2026 di Surabaya telah memicu perdebatan sengit, menyoroti harapan sekaligus kekhawatiran masyarakat. Keputusan strategis pemerintah dalam merancang kerangka fiskal ini, yang dipresentasikan di jantung Jawa Timur, menimbulkan apresiasi dari sebagian kalangan namun juga kritik tajam dari sektor lain.
Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan: Optimisme Pemerintah
Menteri Keuangan, dalam pidato dan nota keuangannya, menekankan berbagai capaian positif yang diklaim telah dicapai oleh pemerintah. Salah satu sorotan utama adalah penurunan angka kemiskinan yang disebut-sebut mencapai level terendah dalam beberapa dekade terakhir, menyentuh angka 8,47 persen pada Maret 2025. Angka ini merupakan penurunan signifikan dari 9,03 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mengklaim berhasil menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Per Februari 2025, tercatat sebanyak 3,6 juta lapangan kerja baru tercipta, yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen dari 4,8 persen. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang terserap ke pasar kerja ini dianggap sebagai indikator perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.
Strategi Jangka Menengah: Menjaga Daya Beli dan Belanja Pemerintah
Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggarisbawahi dua pilar utama: menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat belanja pemerintah. Ia menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki efisiensi dunia usaha dan mengawasi ketat barang impor ilegal demi melindungi pasar domestik.
Strategi ini diperkuat dengan langkah-langkah konkret yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Peningkatan belanja pemerintah akan difokuskan pada pencairan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemberian insentif untuk kendaraan listrik. Harapannya, langkah-langkah ini dapat menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang melampaui ekspektasi, bahkan mencapai 5,61 persen secara tahunan, dianggap sebagai bukti awal efektivitas kebijakan yang dijalankan.
Kritik dan Kekhawatiran: Realitas yang Berbeda di Lapangan
Di balik optimisme pemerintah, muncul suara-suara kritis yang menyoroti adanya kesenjangan antara data statistik dengan realitas yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di wilayah seperti Surabaya dan daerah-daerah lainnya. Sejumlah ekonom dan analis mengingatkan bahwa tantangan yang lebih berat diperkirakan akan terasa pada kuartal II 2026.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), memperkirakan adanya potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang bisa merosot ke kisaran 4,7% hingga 4,9%. Ia menyoroti kombinasi tekanan eksternal seperti pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan pangan, serta potensi gangguan cuaca ekstrem. Selain itu, krisis bahan baku pupuk juga berisiko mengganggu produksi pangan nasional, yang pada akhirnya dapat memicu “cost of living crisis” dan membuat masyarakat cenderung menahan belanja.
Hasil survei nasional Litbang Kompas pada April 2025 di 38 provinsi juga memperkuat kekhawatiran ini. Mayoritas responden menyatakan kondisi ekonomi bangsa cenderung buruk atau sangat buruk. Sekitar 36% responden mengakui penghasilan mereka stagnan, bahkan 33% menyatakan penghasilan susut akibat perlambatan usaha dan 8% lainnya menganggur. Hal ini menunjukkan bahwa angka-angka penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dampak bagi Surabaya dan Wilayah Lain
Penyampaian nota keuangan di Surabaya bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah penegasan bahwa kebijakan fiskal ini memiliki implikasi langsung bagi geliat ekonomi di kota metropolitan tersebut. Surabaya sebagai pusat perdagangan dan industri, akan sangat merasakan dampak dari kebijakan yang mendorong daya beli dan investasi. Namun, bagi UMKM dan pekerja informal, ketidakpastian ekonomi dan potensi lonjakan biaya hidup bisa menjadi tantangan tersendiri.
Para pelaku usaha di Surabaya, terutama yang bergerak di sektor manufaktur dan jasa, akan mengamati dengan cermat bagaimana strategi pemerintah dalam melindungi pasar domestik dan efisiensi dunia usaha dapat benar-benar terwujud. Perlambatan ekonomi yang diprediksi oleh beberapa analis dapat menekan permintaan dan profitabilitas, yang tentu akan menimbulkan pro dan kontra terkait efektivitas kebijakan yang diambil.
Pada akhirnya, nota keuangan kuartal II 2026 ini menjadi cermin aspirasi pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, bagaimana kebijakan ini diterjemahkan dan dirasakan oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk Surabaya, akan menjadi tolok ukur keberhasilan sesungguhnya. Keseimbangan antara optimisme data dan realitas lapangan akan terus menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan mendatang.
Penulis: Erwin
