APBD DKI Jakarta 2026: Rp 81,32 Triliun untuk Akselerasi Pembangunan di Tengah Penurunan Dana Transfer Pusat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Dengan total nilai mencapai Rp 81,32 triliun, anggaran ini siap dikucurkan sejak awal tahun untuk mendorong berbagai program strategis yang menjadi prioritas pembangunan Ibu Kota. Penetapan payung hukum APBD 2026 ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025, yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 2025, bersamaan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 44 Tahun 2025.
Meskipun demikian, angka APBD 2026 ini tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. APBD 2025 sendiri mencapai Rp 91,86 triliun, sehingga APBD 2026 mengalami penyusutan sekitar Rp 10,54 triliun. Penurunan ini sebagian besar dipicu oleh berkurangnya alokasi Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Sektor yang paling merasakan dampak signifikan dari pengurangan dana transfer ini adalah Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, yang menyusut hingga Rp 14,79 triliun.
Namun demikian, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa penurunan anggaran ini tidak akan mengganggu prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Beliau menyatakan, “APBD Tahun Anggaran 2026 menyoroti sejumlah isu strategis, yaitu penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta.” Pernyataan ini disampaikan Gubernur Pramono di Jakarta pada Sabtu, 27 Desember 2025.
Fokus Utama: Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menjelaskan bahwa porsi belanja untuk infrastruktur pelayanan publik tetap menjadi garda terdepan dalam alokasi anggaran. Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan sebesar 43,06 persen dari total belanja daerah untuk sektor yang krusial ini. Angka ini bahkan melampaui ketentuan minimal yang diatur dalam peraturan, di mana minimal alokasi untuk sektor ini hanya sebesar 40 persen.
Investasi besar tidak hanya ditujukan pada pembangunan infrastruktur fisik senilai Rp 3,77 triliun, tetapi juga pada peningkatan modal manusia. Anggaran yang dialokasikan untuk modal manusia mencapai Rp 17,58 triliun. Porsi ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien hingga pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) yang menelan biaya sebesar Rp 7,82 triliun.
Bedah Anggaran: Solusi untuk Permasalahan Klasik Jakarta
Permasalahan klasik yang senantiasa dihadapi oleh Jakarta, seperti banjir dan pengelolaan sampah, mendapatkan perhatian khusus dalam alokasi anggaran pekerjaan umum. Rincian alokasi untuk sektor-sektor ini adalah sebagai berikut:
- Pengendalian Banjir: Dialokasikan sebesar Rp 3,64 triliun. Anggaran ini diharapkan dapat membiayai berbagai upaya mitigasi dan penanganan dampak banjir, termasuk normalisasi sungai, pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir, serta sistem peringatan dini.
- Pengelolaan Sampah: Mendapatkan alokasi sebesar Rp 1,38 triliun. Dana ini akan digunakan untuk meningkatkan sistem pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengolahan sampah agar lebih ramah lingkungan dan efisien.
- Pembangunan Jembatan & Flyover: Terdapat alokasi sebesar Rp 289,72 miliar. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mengurangi titik-titik kemacetan.
Selain itu, upaya untuk menekan angka kemacetan di Ibu Kota terus dilakukan melalui pemberian subsidi besar untuk transportasi umum. Anggaran yang digelontorkan untuk sektor ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendorong penggunaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau. Rinciannya adalah sebagai berikut:
- Subsidi Transjakarta: Menerima kucuran dana sebesar Rp 3,75 triliun.
- Subsidi MRT Jakarta: Mendapatkan alokasi sebesar Rp 536,70 miliar.
- Subsidi LRT Jakarta: Dialokasikan sebesar Rp 325,28 miliar.
Pendidikan Berkualitas dan Jaring Pengaman Sosial yang Kuat
Di sektor pendidikan, Pemprov DKI Jakarta menunjukkan komitmen yang kuat dengan mengalokasikan anggaran melebihi kewajiban mandatory spending. Total anggaran untuk pendidikan mencapai Rp 19,75 triliun, yang setara dengan 26,59 persen dari total APBD. Salah satu terobosan menarik dalam alokasi ini adalah penyediaan anggaran untuk sekolah swasta gratis sebesar Rp 282,46 miliar. Inisiatif ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Program bantuan sosial yang telah berjalan dan terbukti efektif dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga Jakarta juga dipastikan akan terus berlanjut. Program-program bantuan sosial yang mendapatkan alokasi anggaran meliputi:
- Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus: Mendapatkan alokasi sebesar Rp 3,25 triliun. Program ini bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan.
- Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU): Dialokasikan sebesar Rp 399 miliar. Bantuan ini ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk membiayai pendidikan tinggi mereka.
- Kartu Lansia Jakarta (KLJ): Mendapatkan alokasi sebesar Rp 625,89 miliar. Program ini memberikan dukungan finansial bagi warga lansia di Jakarta.
- Kartu Anak Jakarta (KAJ): Dialokasikan sebesar Rp 100,10 miliar. Bantuan ini diberikan untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak di Jakarta.
“Seluruh program ini akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Kami berharap, APBD 2026 ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh warga Jakarta,” imbuh Michael Rolandi, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
