Fenomena “Aura Kabupaten”: Ketika Candaan Digital Membentuk Penilaian Kolektif
Komentar seperti “Kuat banget aura kabupatennya” atau “Aura kabupatennya nggak bisa dipungkiri” mungkin sudah tidak asing lagi bagi pengguna TikTok. Belakangan ini, fenomena “aura cewek kabupaten” kerap menghiasi linimasa “For Your Page” (FYP). Komentar-komentar ini seringkali disampaikan dengan nada santai, bahkan dibalut dalam candaan. Namun, di balik kesan ringan tersebut, muncul pertanyaan menarik: seperti apa sebenarnya “aura kabupaten” itu? Apakah kita perlu berkonsultasi dengan ahli supranatural untuk mengetahuinya, atau sekadar mengecek apakah aura kita lebih mengarah ke kabupaten, kecamatan, dusun, RW, atau RT?
Jika kita menelisik konten-konten yang beredar, “aura cewek kabupaten” umumnya diasosiasikan dengan gaya tertentu. Ini mencakup pilihan outfit yang cenderung ketat, seperti crop top dan celana jeans ketat. Dalam hal riasan wajah, ciri khasnya meliputi lipstik ombre dengan gradasi warna yang kontras, bulu mata yang tebal, alis yang presisi dan melengkung sempurna, serta diiringi musik jedag-jedug yang sedang populer. Penampilan ini seringkali menampilkan kepercayaan diri, ekspresi yang hidup, dan kesadaran penuh terhadap kamera.
Namun, yang lebih menarik dari aspek visual adalah respons audiensnya. Kolom komentar kerap dipenuhi frasa seperti “kabupaten banget”, “ngampungnya, ngampung banget”, atau “aura kabupatennya nggak bisa disembunyiin.”
Yang mengherankan, komentar-komentar ini jarang dianggap sebagai bentuk penghakiman. Sebaliknya, mereka sering diterima sebagai lelucon yang lumrah dan wajar.
Peran Common Sense dalam Membentuk Penilaian Digital
Di sinilah konsep common sense atau akal sehat menjadi sangat penting. Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis Italia, melalui gagasan yang dijelaskan kembali oleh David Walton dalam bukunya Introducing Cultural Studies, mendefinisikan common sense sebagai cara berpikir yang terasa alami karena terus-menerus diulang dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini tidak hadir sebagai aturan resmi yang dipaksakan, melainkan sebagai kebiasaan yang diterima tanpa banyak pertanyaan. Dalam konteks fenomena “aura kabupaten”, pelabelan semacam ini berfungsi sebagai praktik sehari-hari yang dianggap biasa, ringan, bahkan lucu.
Selera pada dasarnya kerap dipahami sebagai pilihan pribadi. Urusan suka atau tidak suka, cocok atau tidak cocok, seringkali dianggap sebagai ranah individu. Namun, di ruang digital, perbedaan selera justru kerap bertransformasi menjadi bahan penilaian.
Penilaian ini tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasar atau frontal. Ia seringkali terselubung dalam bahasa yang santai, penggunaan emoji tertawa, dan nada bercanda yang membuatnya terasa ringan. Karena dibungkus sebagai candaan, praktik menilai selera orang lain ini jarang dipersoalkan dan perlahan-lahan dianggap sebagai hal yang biasa.
Seperti yang diungkapkan oleh Antonio Gramsci, hegemoni bekerja paling efektif ketika ia tidak terasa sebagai dominasi. Ketika sebuah penilaian sudah dianggap wajar dan terus diulang dalam interaksi sehari-hari, ia berhenti terlihat sebagai bentuk kekuasaan dan berubah menjadi sekadar opini. Dalam konteks ini, komentar seperti “kabupaten banget” tidak lagi dibaca sebagai bentuk penilaian selera, melainkan sebagai ungkapan biasa yang lazim ditemukan di kolom komentar. Pada titik inilah penilaian diterima tanpa banyak pertanyaan. Candaan tentang “aura kabupaten” yang terus-menerus diulang di berbagai video akhirnya membentuk sebuah kebiasaan kolektif. Bahasa yang digunakan tidak menyerang secara langsung, namun cukup untuk memberi sinyal gaya mana yang dianggap pantas dan gaya mana yang layak dijadikan bahan komentar. Akibatnya, penilaian bergeser dari sesuatu yang problematis menjadi hal yang dianggap biasa.
Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan dari Fenomena Ini?
Standar “aura kabupaten” tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk oleh kelompok yang merasa memiliki selera yang “lebih pas”, “lebih rapi”, atau “lebih normal”. Dalam posisi ini, mereka dapat menilai tanpa merasa sedang menghakimi. Sementara itu, mereka yang tampil lebih ekspresif dan tidak sesuai dengan standar tersebut terus berada di posisi sebagai pihak yang dinilai.
Relasi ini menguntungkan mereka yang seleranya dianggap dominan, karena mereka tidak perlu bersusah payah menjelaskan atau membela diri. Sebaliknya, kelompok dengan selera yang berbeda harus terus berhadapan dengan label tersebut, meskipun tanpa konflik terbuka atau perdebatan panjang. Semua proses ini berlangsung secara halus, nyaris tanpa gesekan yang berarti.
Menariknya, di tengah kewajaran tersebut, tetap muncul suara-suara tandingan. Komentar seperti “asal mereka nyaman, nggak masalah” atau pertanyaan sederhana “terus kenapa kalau kabupaten?” menjadi celah kecil yang menggoyahkan common sense yang telah terbentuk. Suara-suara ini memang belum menjadi dominan, namun sangat penting karena menunjukkan bahwa kewajaran yang tercipta tidak sepenuhnya diterima tanpa ada pertanyaan atau keraguan.
Dalam kerangka pemikiran Antonio Gramsci, kemunculan pertanyaan semacam ini justru menandakan bahwa penilaian yang dianggap biasa sebenarnya adalah hasil dari sebuah proses sosial yang dapat dipertanyakan, bukan sebuah kebenaran yang bersifat alamiah.
Selama gaya berpakaian seseorang tidak melanggar hak orang lain, sulit rasanya mencari alasan kuat mengapa hal tersebut perlu terus-menerus dikomentari. Cara seseorang berpakaian adalah bentuk ekspresi diri yang lahir dari kombinasi selera, kenyamanan pribadi, dan pengaruh lingkungan. Namun, di ruang digital, ekspresi diri ini dengan mudah diberi label tertentu, seolah-olah ada standar tidak tertulis mengenai gaya berpakaian mana yang dianggap pantas dan mana yang layak dipermasalahkan.
Fenomena “aura cewek kabupaten” pada akhirnya mengajak kita untuk melakukan refleksi. Bukan hanya sebatas pada pilihan outfit atau riasan wajah, melainkan lebih dalam lagi tentang kebiasaan kita dalam menilai selera orang lain tanpa menyadari bahwa kita sedang melakukannya. Candaan yang terasa ringan ternyata bisa membawa makna yang lebih dalam tentang siapa yang sebenarnya berhak untuk menilai dan siapa yang terus-menerus berada dalam posisi dinilai. Mungkin yang perlu kita renungkan bukanlah lagi persoalan “kabupaten” atau bukan, melainkan kapan dan mengapa kita terbiasa mengomentari pilihan orang lain, seolah-olah hal tersebut adalah sesuatu yang sangat lumrah dan biasa.
