Pengunduran Diri Sekretaris Partai Golkar Sumut, Ilhamsyah: Sebuah Pernyataan Demokrasi Internal
Medan – Dinamika politik di tubuh Partai Golkar Sumatera Utara kembali memanas menyusul mundurnya Sekretaris Partai Golkar Sumatera Utara, Ilhamsyah, dari jabatannya. Keputusan ini diambil Ilhamsyah tepat pada tanggal 17 Desember, bertepatan dengan hari ia mengetahui pencopotan Musa Rajekshah alias Ijeck dari posisi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Ilhamsyah, dalam keterangannya melalui sambungan telepon, menegaskan bahwa pengunduran dirinya tidak berarti ia meninggalkan Partai Golkar. Ia tetap berkomitmen sebagai kader partai, namun memilih untuk tidak lagi terlibat dalam struktur kepengurusan partai di tingkat provinsi. “Saya punya hak secara pribadi. Saya tetap menjadi kader Golkar tapi tidak di kepengurusan,” jelasnya, menekankan bahwa keputusannya bersifat personal dan tidak lepas dari loyalitasnya terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
Alasan Dibalik Keputusan Mundur
Langkah dramatis Ilhamsyah ini berakar pada penilaiannya terhadap proses pencopotan Ijeck yang dianggapnya tidak demokratis. Ia secara tegas menyatakan bahwa keputusan tersebut telah “memberikan warna tidak demokratis” pada dinamika internal partai.
Menurut Ilhamsyah, ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu untuk merusak prinsip demokrasi di dalam Partai Golkar Sumatera Utara, terutama menjelang pelaksanaan musyawarah daerah (musda) yang merupakan forum penting untuk regenerasi kepemimpinan. Ia merasa ada kekuatan yang sengaja mengintervensi proses yang seharusnya berjalan secara alami dan sehat.
“Sudah pasti ada. Kenapa? Saya tidak mau menunjuk siapa. Tapi sudah pasti ada. Kenapa? Lagi baik-baiknya, lagi bagus-bagusnya mau berdiri besar, tiba-tiba dipotong di tengah jalan. Itu yang saya rasakan,” ungkap Ilhamsyah dengan nada prihatin. Ia menggambarkan situasi tersebut seperti sebuah perjalanan yang tengah berada di puncak kejayaan, namun tiba-tiba dihalangi dan dipotong jalannya tanpa alasan yang jelas.
Harapan untuk Demokrasi Partai
Ilhamsyah berharap agar ke depannya, Partai Golkar, baik di tingkat nasional maupun daerah, dapat lebih memprioritaskan prinsip-prinsip manajemen demokrasi dalam setiap penyelenggaraan agenda partai, khususnya musda. Ia mengakui bahwa Partai Golkar selalu kaya akan dinamika, namun dinamika tersebut seharusnya dikelola dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi yang sehat.
“Saya harap di Golkar ini memang penuh dinamika. Tapi saya harap di Golkar ini bisa mendahulukan manajemen demokrasi,” tutupnya, menyiratkan keinginan agar setiap keputusan dan proses partai didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang mencerminkan kehendak mayoritas kader, bukan intervensi sepihak.
Konfirmasi Pencopotan Ijeck
Sebelumnya, kebenaran mengenai pencopotan Musa Rajekshah alias Ijeck telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji. Sarmuji menjelaskan bahwa pergantian posisi Ketua DPD Partai Golkar Sumut ini dilakukan semata-mata untuk memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah daerah (musda).
“Pergantian untuk kepentingan penyelenggaraan musda saja,” ujar Sarmuji, mengindikasikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari prosedur internal partai untuk memastikan kelancaran agenda strategis partai.
Pencopotan Ijeck secara resmi tertuang dalam Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025. Surat keputusan tersebut berisi tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara.
Dalam SK tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tanjung (ADK) ditunjuk secara resmi untuk mengisi posisi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, menggantikan Ijeck. Penunjukan ini diharapkan dapat menstabilkan kepengurusan partai di Sumut dan mempersiapkan jalannya musda yang demokratis dan transparan. Keputusan ini tentu akan terus menjadi sorotan, mengingat implikasinya terhadap peta politik Partai Golkar di Sumatera Utara.
