China Manfaatkan Kebijakan Tarif AS untuk Membangun Ulang Arsitektur Perdagangan Global
Kebijakan tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah secara strategis dimanfaatkan oleh China untuk membentuk kembali lanskap perdagangan global. Langkah ini dipandang sebagai cara efektif bagi Beijing untuk melindungi ekonominya yang bernilai triliunan dolar dari tekanan kebijakan AS, sekaligus memperkuat posisinya di kancah internasional.
China melihat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh kebijakan tarif AS sebagai peluang emas untuk mengintegrasikan basis manufakturnya yang masif ke dalam blok-blok ekonomi terbesar di dunia. Mulai dari Uni Eropa, negara-negara Teluk, hingga pakta perdagangan trans-Pasifik, China secara sistematis berupaya memperluas jangkauan pengaruh ekonominya. Temuan menunjukkan adanya dorongan terarah dari para penasihat kebijakan China untuk membalikkan strategi dagang AS dan menetralisir upaya pembatasan yang dilakukan Washington terhadap Beijing.
Salah satu manuver awal yang terlihat adalah kesepakatan China dengan Kanada. Ketika Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengunjungi Beijing pada Januari lalu, keputusan Kanada untuk memangkas tarif kendaraan listrik asal China dipandang sebagai langkah strategis yang berpotensi mengurangi dominasi ekonomi AS.
Strategi Diplomasi dan Konkret Beijing
Filosofi di balik manuver ini tercermin dalam pernyataan seorang pejabat China yang mengatakan, “Jangan ganggu lawan saat ia sedang membuat kesalahan.” Pernyataan ini secara implisit merujuk pada kebijakan dagang Trump yang dinilai mengganggu tatanan perdagangan global yang telah mapan.
Menjelang rencana kunjungan Trump ke China pada bulan April, para diplomat Beijing gencar melakukan safari diplomatik ke berbagai negara. Tujuannya adalah untuk mendorong mitra dagang China agar tetap memegang teguh prinsip multilateralisme dan perdagangan terbuka. Sebagai contoh, pada bulan Januari, China mengirim diplomat tertingginya ke Lesotho, sebuah negara kecil yang sebelumnya dikenai tarif sebesar 50 persen oleh AS. Kunjungan ini bertujuan untuk menawarkan kerja sama pembangunan.
Selain jalur diplomasi, Beijing juga mengambil langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah rencana untuk memberlakukan tarif nol persen bagi impor dari 53 negara Afrika. China juga menawarkan solusi inovatif berupa sistem bea cukai berbasis kecerdasan buatan (AI) serta pembaruan infrastruktur digital perdagangan di negara-negara mitra.
Sejak tahun 2017, China telah aktif menjalin negosiasi dengan berbagai negara, termasuk Honduras, Panama, Peru, Korea Selatan, dan Swiss. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, bahkan secara terbuka membahas kemungkinan menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa. Bersamaan dengan itu, Beijing juga mendorong penyelesaian Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) dengan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) serta studi kelayakan perjanjian jasa dengan Inggris.
Prioritas strategis lainnya bagi China adalah keanggotaan dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Hal ini menarik mengingat pakta tersebut awalnya dirancang sebagian besar untuk menyeimbangkan pengaruh China di kawasan Asia-Pasifik.
Mengantisipasi Tantangan dan Memperkuat Posisi
Meskipun demikian, surplus perdagangan China yang sangat besar tidak luput dari perhatian dan menimbulkan kekhawatiran. Sejumlah anggota CPTPP menyuarakan keprihatinan bahwa membanjirnya produk murah dari China dapat menekan industri domestik mereka.
Di sisi lain, para penasihat ekonomi China menyadari pentingnya mempelajari cara AS memanfaatkan lembaga-lembaga global untuk membatasi pengaruh China. Mereka juga jeli melihat celah ketika pemerintahan Trump menunjukkan sikap menjauh dari institusi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Seorang peneliti dari Renmin University yang kini bernaung di bawah Chinese Academy of Social Sciences (CASS) menekankan perlunya China untuk memahami logika di balik langkah-langkah strategis AS di lembaga-lembaga internasional. Pemahaman ini krusial agar China mampu merespons persaingan strategis yang semakin tajam di masa depan.
China pun mulai berupaya memengaruhi standar global, termasuk dalam bidang kekayaan intelektual. Upaya ini dilakukan melalui inisiatif Belt and Road Initiative serta melalui keanggotaannya dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), sebuah blok perdagangan yang mencakup sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) global.
Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, telah menyatakan bahwa peningkatan impor akan menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana lima tahunan berikutnya. Meskipun demikian, penyeimbangan neraca ekonomi tetap menjadi proyek jangka panjang yang membutuhkan strategi matang.
Perlu dicatat bahwa Donald Trump masih memiliki sekitar tiga tahun masa jabatannya sebagai Presiden AS. Ada kemungkinan pemerintahan AS berikutnya akan kembali berupaya membangun koalisi internasional yang kuat untuk menahan laju pengaruh China dalam perdagangan global. Situasi ini menunjukkan bahwa dinamika perdagangan global akan terus berkembang dan penuh dengan manuver strategis dari berbagai negara.
