Defisit Anggaran APBD Bontang yang Mengkhawatirkan
Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sedang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran. Defisit anggaran mencapai sekitar Rp100 miliar, yang hanya sebagian kecilnya berhasil tertutup melalui pembatalan beberapa kegiatan belanja. Hingga medio April 2026, upaya efisiensi tersebut baru mampu menutupi sekitar Rp50 miliar dari total kekurangan anggaran.
Walikota Bontang, Neni Moerniaeni, menyatakan bahwa langkah-langkah penghematan telah dilakukan untuk mengatasi defisit ini. Salah satu strateginya adalah dengan membatalkan sejumlah program dan proyek yang dianggap tidak prioritas. Meski demikian, proses penyelesaian masalah ini masih berlangsung, dan tim anggaran (TAPD) sedang meninjau berbagai opsi yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan uang daerah.
Proyek yang Dihentikan sebagai Langkah Penghematan
Beberapa proyek infrastruktur dan program lainnya telah dihentikan sebagai bagian dari upaya penghematan. Di antaranya adalah proyek multiyears Waduk Kanaan, rencana pembelian mess di Jakarta, pemasangan ACP Kantor Walikota, serta pembangunan lapangan mini soccer. Selain itu, pembatasan perjalanan dinas juga diberlakukan sebagai langkah penghematan.
Menurut Neni Moerniaeni, pemangkasan anggaran masih terbuka dan bisa meluas ke sektor lain, termasuk infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan disentuh dalam kebijakan efisiensi ini.
Tantangan Fiskal yang Berlanjut
Meski Pemkot Bontang berharap adanya tambahan ruang fiskal dari sumber lain, seperti sisa hasil lelang kegiatan maupun dana transfer pusat yang belum disalurkan, tekanan fiskal diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun berikutnya. Neni Moerniaeni memprediksi kondisi APBD Bontang pada tahun 2027 akan lebih berat, dengan total anggaran hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Kebutuhan belanja pegawai diproyeksikan mencapai Rp650 miliar atau sekitar 45 persen dari total APBD, melebihi batas maksimal 30 persen yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemkot Bontang mengusulkan perubahan skema penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Perubahan Skema TPP yang Sedang Dikaji
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah memindahkan TPP ke dalam pos belanja barang dan jasa. Namun, Neni Moerniaeni mengingatkan bahwa langkah ini bukan tanpa konsekuensi, karena berpotensi mengurangi alokasi untuk program pengadaan barang dan jasa.
“Ini sedang kami siapkan dengan pertimbangan yang matang,” ujarnya. Proses ini akan terus berlangsung hingga ditemukan solusi yang tepat dan dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Prioritas Layanan Dasar
Selama proses penghematan dan penyesuaian anggaran, Pemkot Bontang tetap memastikan bahwa layanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan, tetap menjadi prioritas utama. Ini dilakukan agar tidak ada dampak negatif terhadap kualitas hidup warga kota.
