Warga Rohingya di Pekanbaru Tuntut Bantuan Hidup, Dokter RSUD Bangkinang Keluhkan Pemotongan Insentif
Provinsi Riau menjadi sorotan dalam 24 jam terakhir melalui sejumlah berita yang menarik perhatian publik. Dua isu utama yang mengemuka adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan warga Rohingya di Pekanbaru yang menuntut bantuan biaya hidup yang memadai, serta keluhan seorang dokter jaga Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar, yang viral di media sosial akibat pemotongan insentif yang drastis.
1. Gelombang Aspirasi Warga Rohingya di Pekanbaru: Perjuangan untuk Kehidupan yang Layak
Pada hari Senin, 19 Januari 2026, suasana di sekitar kantor International Organization for Migration (IOM) di Jalan M Jamil, Pekanbaru, dipenuhi oleh ratusan warga Rohingya. Mereka berkumpul untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui pemasangan spanduk yang membentang, menyuarakan tuntutan terkait bantuan biaya kebutuhan hidup yang semakin berkurang.
Para pengunjuk rasa ini merupakan keluarga imigran yang saat ini menetap di Pekanbaru. Desakan kebutuhan hidup sehari-hari mendorong mereka untuk turun ke jalan dan menyuarakan keprihatinan mereka kepada dunia internasional, khususnya kepada IOM yang selama ini menaungi mereka.
Sejak tahun 2023, bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh IOM untuk warga Rohingya dilaporkan mengalami penurunan signifikan. Lebih mengkhawatirkan lagi, IOM dikabarkan tidak lagi memberikan campur tangan dalam akses kesehatan dan penyediaan tempat tinggal yang layak.
“Bagaimana kami bisa hidup? Kebutuhan makan, susu anak, hingga biaya pengobatan di rumah sakit tidak lagi tercukupi dengan bantuan yang diberikan,” ungkap Muhammad Shobi, salah seorang perwakilan warga Rohingya. Ia menjelaskan bahwa IOM tidak lagi memfasilitasi tempat tinggal yang layak, sehingga bantuan yang diterima terpaksa dialokasikan untuk biaya sewa rumah.
“Biaya kontrak rumah saja sudah mencapai Rp 800 ribu hingga Rp 900 ribu per bulan. Itu belum termasuk biaya kesehatan dan susu anak. Sementara bantuan yang kami terima hanya Rp 2.350.000 rupiah, yang jelas sangat tidak memadai,” keluhnya. Kondisi ini menciptakan beban finansial yang berat bagi mereka, memaksa mereka untuk berjuang ekstra demi memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
2. Jeritan Dokter IGD RSUD Bangkinang: Insentif Dipangkas Hingga 83 Persen
Di sisi lain, sebuah postingan yang diunggah ke akun Instagram @medicstory.id pada Selasa, 13 Januari 2026, mengungkap kondisi yang memprihatinkan di RSUD Bangkinang, Kabupaten Kampar. Seorang dokter jaga IGD, yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membagikan keluh kesahnya terkait pemotongan insentif yang sangat besar.
Dalam unggahannya, dokter yang telah bekerja selama 1 tahun 9 bulan di RSUD Bangkinang tersebut menyatakan merasa didzalimi oleh beberapa kebijakan yang diterapkan. Ia merinci poin-poin kekecewaannya:
Pemotongan Insentif Daerah yang Drastis: Insentif daerah yang sebelumnya diterima sebesar Rp 5,6 juta, pada tahun ini dipangkas hingga hanya tersisa Rp 850 ribu. Alasan yang diberikan adalah efisiensi. Ironisnya, jumlah jam jaga (shift) dan jumlah pasien yang datang ke IGD justru semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini menimbulkan kekecewaan mendalam, karena para pejabat manajemen seolah tidak merasakan dampak efisiensi tersebut. Pertanyaan pun muncul, apakah pemotongan insentif harus sampai menyisakan Rp 850 ribu saja?
Jasa Medis Belum Cair: Jasa medis para dokter belum cair sejak Maret 2025 hingga saat ini. Alasan yang disampaikan adalah untuk membayar utang obat dan bahan habis pakai. Dokter tersebut menilai hal ini tidak masuk akal, mengingat anggaran untuk obat dan bahan habis pakai seharusnya sudah memiliki pos anggaran tersendiri.
Penghapusan Uang Jaga Malam: Kebijakan yang dianggap paling tidak manusiawi adalah penghapusan uang jaga malam untuk tahun ini. Hal ini berdampak pada pengurangan jumlah shift dokter jaga, di mana sebelumnya terdapat 2 hingga 3 orang dokter jaga dalam satu shift.
Menanggapi isu yang viral ini, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kampar, dr. Ari Wirasto, M.H., CMC., menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dan memberikan tanggapannya. Ia mengemukakan bahwa IDI memahami dinamika kebijakan keuangan pemerintah yang sedang berlangsung, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas hingga ke daerah.
Dr. Ari Wirasto menambahkan bahwa wacana penyesuaian insentif bagi dokter PPPK di RSUD Bangkinang merupakan isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif oleh seluruh pemangku kepentingan. “IDI Cabang Kampar memandang hal ini sebagai isu yang perlu disikapi secara bijaksana, dialogis, dan komprehensif,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa IDI memahami kebijakan efisiensi sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal. Namun, ia menekankan bahwa sektor kesehatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya. “Dokter dan tenaga kesehatan bekerja dengan beban kerja yang tinggi, tanggung jawab profesional yang besar, serta risiko medis dan tuntutan hukum yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Dr. Ari Wirasto mengakui bahwa wacana penyesuaian insentif tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan dokter PPPK di RSUD Bangkinang, terutama terkait keberlangsungan kesejahteraan dan motivasi kerja. Kekhawatiran ini, menurutnya, patut dipahami sebagai bentuk kepedulian tenaga medis terhadap keberlanjutan mutu pelayanan kesehatan yang mereka berikan.
Ia meyakini bahwa manajemen RSUD Bangkinang dan Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, IDI Kampar berharap agar setiap kebijakan yang diambil dapat melalui komunikasi yang terbuka, pertimbangan yang matang, serta memperhatikan aspek keadilan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan.
