Ringkasan Berita:
- Ketua DPRD Sorong Selatan, Kadir Anggiluli, meminta pemerintah daerah segera membentuk Pansus Percepatan Pembangunan Wilayah IMEKKO dalam Rapat Paripurna III.
- Pembentukan pansus ini dinilai strategis karena wilayah IMEKKO merupakan kawasan pesisir yang menjadi faktor utama penyebab rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sorong Selatan.
- Melalui pansus tersebut, diharapkan OPD teknis dapat bekerja lebih maksimal dalam membenahi infrastruktur dasar, layanan pendidikan, serta Kesehatan.
, TEMINABUAN –Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sorong Selatan meminta Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Pembangunan Wilayah IMEKKO.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua DPRD Sorong Selatan Kadir Anggiluli, sesaat sebelum menutup Rapat Paripurna III DPRK yang dihadiri Bupati Petronela Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodory, serta jajaran perangkat daerah, Jumat (26/6/2026).
Di meja pimpinan, Kadir mengatakan pembentukan pansus dinilai penting guna mempercepat pembangunan di wilayah IMEKKO yang selama ini dianggap menjadi salah satu faktor rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sorong Selatan.
Kepada awak media, Kadir menegaskan upaya memperbaiki kualitas pembangunan di Sorong Selatan harus diawali dari pembangunan di kawasan IMEKKO.
“Kami melihat indikator penyebab rendahnya IPM itu ada di IMEKKO. Maka pansus itu sangat penting nantinya untuk percepatan pembangunan wilayah tersebut,” ujarnya.
Sejauh ini, lanjutnya, perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah daerah melalui BAPPEDA sudah baik.
“Tetapi mohon maaf, sampai dengan hari ini teman-teman OPD teknis belum bekerja maksimal,” ucapnya.
Ia menduga salah satu penyebab belum maksimalnya pelaksanaan program pembangunan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki masing-masing OPD.
Wilayah IMEKKO yang meliputi Distrik Inanwatan, Metemani, Kais, Kokoda, dan Kokoda Utara merupakan kawasan pesisir yang selama ini menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Akses transportasi yang masih terbatas, infrastruktur dasar yang belum merata, hingga layanan pendidikan dan kesehatan menjadi sejumlah persoalan yang dinilai memengaruhi kualitas hidup masyarakat di kawasan tersebut.
DPRK menilai pembentukan pansus menjadi langkah strategis agar pemerintah memiliki tim yang bekerja secara khusus mengidentifikasi berbagai indikator yang menjadi mempengaruhi IPM di wilayah tersebut.
“Pendidikan harus baik, kesehatan, infrastruktur umum, jalan, jembatan, hingga rumah-rumah rakyat juga harus baik, sehingga kita bisa keluar dari grafik yang sementara ini kita hadapi,” ujar Kadir. (/astri)
