PALANGKA RAYA, .CO –
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran mengungkapkan bahwa sekitar 15 persen dari total penerima program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) telah dicabut karena dinilai tidak memenuhi kriteria.
“Kurang lebih 15 persen kami cabut kembali karena ternyata mampu. Ada juga pengaduan dari masyarakat,” ujarnya belum lama ini.
Menurutnya, proses penyaluran bantuan tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus melalui verifikasi data yang ketat, program tersebut juga harus tunduk pada aturan dan mekanisme administrasi negara.
“Kita ini negara hukum, ada regulasi yang harus kita patuhi. Mudah membicarakan, tapi implementasinya tidak mudah,” tegasnya.
Program KHBS dirancang sebagai skema perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, dengan sejumlah manfaat seperti bantuan langsung tunai (BLT), pangan murah berkala, dukungan pendidikan, hingga program pelatihan dan vokasi kerja.
Pemerintah daerah juga mengintegrasikan program tersebut dengan kebijakan nasional agar selaras dengan arah pembangunan pusat.
Namun dalam perjalanannya, Pemprov menemukan adanya ketidaktepatan data penerima serta laporan masyarakat mengenai warga yang dinilai sudah mampu namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
Gubernur menegaskan evaluasi ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan sosial.
“Kita tidak ingin bantuan ini salah sasaran. Yang berhak harus menerima, yang tidak berhak harus kita koreksi,” katanya.
Ia pun meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk aktif turun ke lapangan, melakukan klarifikasi, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Kita selesaikan dengan kebersamaan. Turun langsung, jelaskan, koordinasi. Dengan begitu program ini bisa berjalan baik,” tutupnya.
Proses Evaluasi Program KHBS
Evaluasi terhadap penerima program KHBS dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan.
Beberapa langkah yang diambil antara lain:
- Verifikasi ulang terhadap data penerima bantuan.
- Pemanggilan warga yang diduga tidak memenuhi kriteria.
- Koordinasi dengan lembaga pemerintahan setempat untuk memastikan keakuratan data.
Proses ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan pengaduan jika ditemukan ketidaksesuaian.
Manfaat yang Diberikan oleh Program KHBS
Program KHBS memiliki beberapa manfaat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:
- Bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan secara berkala.
- Akses ke pangan murah yang tersedia secara rutin.
- Dukungan pendidikan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.
- Pelatihan dan vokasi kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga kualitas dan efektivitas program KHBS. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikannya dengan kebijakan nasional agar sesuai dengan arah pembangunan yang ditetapkan.
Dalam hal ini, Gubernur Agustiar Sabran menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia juga meminta semua OPD untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang muncul selama implementasi program.
Tantangan dalam Implementasi Program
Meski program KHBS dirancang untuk memberikan manfaat yang maksimal, dalam pelaksanaannya terdapat tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah:
- Ketidaktepatan data penerima bantuan.
- Kesulitan dalam memverifikasi kondisi ekonomi masyarakat.
- Pengaduan dari masyarakat yang merasa tidak layak menerima bantuan.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem agar program bisa berjalan lebih efektif.
Langkah Ke depan
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan terhadap program KHBS akan terus dilakukan. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini.
“Kita perlu bersama-sama menjaga keadilan sosial. Jika ada kesalahan, segera kita perbaiki,” ujarnya.
Dengan demikian, diharapkan program KHBS dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
