Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan arahan saat menghadiri HLM TPID Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Jumat (19/6/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.
Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.
Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan arahan saat menghadiri HLM TPID Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Jumat (19/6/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.
Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.
Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan arahan saat menghadiri HLM TPID Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Jumat (19/6/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.
Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.
Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan arahan saat menghadiri HLM TPID Kota Batam Tahun 2026 di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri, Jumat (19/6/2026). HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Raja Haji Fisabilillah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (19/6/2026).
Dalam arahannya, Amsakar menyoroti tingkat inflasi Kota Batam yang saat ini tercatat sebesar 3,99 persen. Angka tersebut berada di atas target inflasi nasional yang ditetapkan pemerintah pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di Batam.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan tersebut, komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, beras, daging ayam ras, serta makanan jadi.
“Tiga hal utama ini harus menjadi perhatian bersama. Apa yang bisa kita lakukan di tingkat daerah harus segera diikhtiarkan. Namun, untuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan nasional, seperti tarif angkutan udara, kita berharap ada pertimbangan khusus bagi Batam agar biaya yang ditanggung masyarakat dapat lebih ditekan,” ujar Amsakar.
Selain membahas inflasi, Amsakar juga menyoroti data pertumbuhan ekonomi Batam pada triwulan I tahun 2026 yang tercatat sebesar nol persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi positif.
Ia menyebutkan sejumlah indikator yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi Batam masih cukup baik, antara lain meningkatnya kunjungan wisatawan, pertumbuhan investasi yang signifikan, serta stabilitas dunia usaha dan ketenagakerjaan.
Untuk menelaah lebih lanjut kondisi tersebut, Pemerintah Kota Batam akan menggelar rapat koordinasi bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bea Cukai guna melakukan pendalaman data secara komprehensif.
“Kita tidak memiliki kepentingan untuk mengubah data. Yang kita perlukan adalah data yang objektif dan akurat. Saya selalu menegaskan bahwa bekerja tanpa data ibarat orang berjalan dalam gelap tanpa arah. Sulit menentukan kebijakan yang tepat jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Rony Wijidarto, menjelaskan bahwa stabilitas inflasi menjadi salah satu faktor penting yang diperhatikan investor dalam menentukan keputusan investasi.
Menurutnya, tingginya daya beli masyarakat Batam yang didukung oleh pertumbuhan sektor industri menyebabkan arus barang dari luar daerah terus meningkat.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Batam masih bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain akibat keterbatasan lahan pertanian produktif.
“Inflasi diukur dari perubahan harga, bukan semata-mata tingkat harga. Karena itu, menjaga stabilitas harga, terutama di pasar tradisional, menjadi sangat penting mengingat fluktuasinya cukup tinggi,” kata Rony.
Ia juga mengungkapkan bahwa emas perhiasan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di Batam selama tiga tahun terakhir. Fenomena tersebut sekaligus mencerminkan tingginya daya beli masyarakat.
Selain emas perhiasan, kelompok makanan jadi seperti nasi campur dan nasi goreng juga menunjukkan tren kenaikan harga yang konsisten dan masuk dalam daftar lima besar penyumbang inflasi di Kota Batam.
Turut mendampingi Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Batam Suhar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala BPS Kota Batam, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Bulog, dan unsur TPID Kota Batam lainnya.
Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antarlembaga semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, meningkatkan kualitas data statistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Batam yang berkelanjutan. (Humas Diskominfo Batam / Ahmad Nusur)
