Harapan Baru di Bantaran Rel: Kunjungan Presiden dan Realitas Warga Senen
Kunjungan tak terduga Presiden Prabowo Subianto ke kawasan permukiman padat di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3/2026) lalu, menyisakan jejak harapan sekaligus kebingungan bagi para warganya. Momen tersebut, yang seharusnya menjadi awal dari solusi hunian yang lebih layak, justru diwarnai dengan pembongkaran bangunan yang dilakukan hanya beberapa jam setelah kepergian orang nomor satu di Indonesia itu.
Bagi Imah (45 tahun), seorang pemulung yang menggantungkan hidup dari mengumpulkan botol bekas di sekitar area tersebut, kunjungan presiden bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan. Ia tak pernah menyangka akan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Lebih mengejutkan lagi, ia menerima amplop berisi uang tunai sebesar Rp 2 juta. Bagi Imah, yang penghasilannya kerap hanya berkisar Rp 35 ribu selama dua minggu, jumlah tersebut merupakan rezeki nomplok yang sangat berarti.
“Pak Prabowo tiba-tiba bagi-bagi rezeki,” ujar Imah dengan nada tak percaya saat ditemui pada Jumat (27/3/2026). Ia mengaku tak mendapat penjelasan khusus mengenai peruntukan uang bantuan tersebut, yang diserahkan langsung oleh ajudan presiden. “Rp 2 juta satu keluarga, nggak ada omongan buat apa, semua orang juga jadi teka-teki dikasih mendadak begitu,” tambahnya.
Namun, kegembiraan yang dirasakan Imah seketika sirna. Ironisnya, hanya berselang beberapa jam setelah kunjungan kenegaraan tersebut, instruksi pembongkaran bangunan di bantaran rel dikeluarkan. Rumah semi-permanen yang telah menjadi tempat bernaung Imah selama dua tahun terakhir pun kini rata dengan tanah.
Kini, Imah yang terbiasa tidur di bawah atap terpal harus memutar otak untuk mencari tempat tinggal baru. Uang bantuan sebesar Rp 2 juta yang tadinya diharapkan bisa menjadi modal untuk bertahan hidup, kini terpaksa dialihkan untuk biaya sewa tempat tinggal sementara. “Ngontrak dulu,” ucapnya lirih, dengan raut wajah yang penuh kecemasan.
Meskipun harus mengungsi, Imah tidak menutup diri terhadap kemungkinan adanya program relokasi ke rumah susun. Baginya, memiliki hunian yang lebih layak adalah impian, namun prioritas utamanya saat ini adalah urusan perut. Ia menyatakan kesediaannya untuk pindah ke rumah susun asalkan lokasinya tidak terlalu jauh dari area tempat ia biasa mencari nafkah, yaitu tumpukan botol bekas dan aliran kali. “Kalau dikasih rusun saya happy, tapi jangan jauh, saya cari duitnya di sini,” pintanya. Imah hanya bisa berharap uang Rp 2 juta yang diterimanya cukup untuk bertahan hidup hingga ia menemukan tempat berlindung yang lebih permanen.
Tanggapan Pemerintah DKI Jakarta: Dukungan Penuh untuk Penataan Hunian
Menanggapi situasi yang dihadapi warga bantaran rel, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam menangani persoalan permukiman di sepanjang jalur kereta api. Ia menegaskan bahwa isu hunian di lokasi yang tidak layak, termasuk di bantaran rel, bukanlah hal baru di Jakarta dan telah menjadi perhatian Pemprov DKI Jakarta sejak lama.
“Pemerintah DKI Jakarta memberi support apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk penanganan perumahan yang ada di sepanjang rel kereta api,” kata Pramono Anung pada Sabtu (28/3/2026). Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah memulai penanganan masalah ini secara bertahap.
“Itu problem dari waktu ke waktu, yang sudah mulai ditangani pemerintah DKI, termasuk masyarakat yang mohon maaf tinggal di TPU (Tempat Pemakaman Umum),” ujar Pramono. Ia merinci langkah-langkah penataan yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta, khususnya bagi warga yang sebelumnya mendiami area TPU.
Program Relokasi: Efektivitas dan Adaptasi Warga
Pramono Anung menjelaskan bahwa warga yang sebelumnya tinggal di area TPU telah direlokasi ke rumah susun yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Pendekatan relokasi ini dinilai cukup efektif karena tidak hanya bertujuan untuk menata kawasan agar lebih tertata, tetapi juga untuk mendorong warga agar mulai beradaptasi dengan konsep hunian vertikal.
“Sekarang ini TPU lebih rapi setelah mereka mau dipindahkan ke rumah susun, enam bulan gratis, setelah itu mereka bayar atau sewa,” terang Pramono. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat akan terus diperkuat guna mencari solusi permanen bagi persoalan hunian di kawasan-kawasan rawan seperti bantaran rel kereta api.
Tantangan Hunian Vertikal dan Kebutuhan Ekonomi Warga
Meskipun program relokasi ke rumah susun menawarkan solusi hunian yang lebih layak, tantangan adaptasi tetap ada bagi sebagian warga. Seperti yang diungkapkan oleh Imah, meskipun bersedia pindah ke rumah susun, ia sangat mengkhawatirkan jarak lokasi dengan sumber mata pencahariannya. Ketergantungan pada barang bekas yang ia kumpulkan dari lingkungan sekitar, serta kebutuhan untuk tetap dekat dengan akses ekonomi, menjadi pertimbangan utama dalam memilih hunian baru.
Hal ini menunjukkan bahwa solusi hunian vertikal perlu diimbangi dengan strategi pendukung yang memfasilitasi kelangsungan ekonomi warga. Penyediaan akses transportasi yang memadai, serta program pemberdayaan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keterampilan warga, dapat menjadi kunci keberhasilan program relokasi jangka panjang.
Kunjungan Presiden Prabowo, meskipun singkat, telah membuka kembali diskusi mengenai nasib warga yang mendiami kawasan kumuh dan rawan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa solusi nyata haruslah komprehensif, tidak hanya menyediakan tempat tinggal baru, tetapi juga memastikan bahwa perpindahan tersebut tidak mengorbankan mata pencaharian dan keberlanjutan hidup warga. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, akan menjadi penentu keberhasilan dalam menata Jakarta menjadi kota yang lebih layak huni bagi semua.
