Kritik terhadap Narasi Provokatif yang Mengancam Stabilitas Nasional
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyampaikan pernyataan keras terkait berkembangnya narasi provokatif yang dinilai tidak netral dan cenderung memicu polarisasi di tengah tekanan global. Ia menilai bahwa narasi-narasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas nasional jika tidak segera ditangani dengan bijak.
Menurut Idrus, polemik yang muncul dari pernyataan beberapa tokoh publik tentang kondisi Presiden Prabowo Subianto telah memicu perdebatan yang luas di ruang publik. Ia menekankan bahwa situasi ini bisa menjadi ancaman serius bagi kestabilan bangsa jika tidak dikelola secara tepat.
“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dalam pernyataannya, Selasa (7/4/2026).
Idrus menilai bahwa dinamika politik global menunjukkan pola serupa, di mana kegaduhan kerap dipicu oleh pernyataan tokoh publik yang tidak utuh atau multitafsir. Hal ini dapat mempercepat penyebaran disinformasi dan memperdalam polarisasi di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tetapi juga menyangkut etika komunikasi politik. Menurutnya, setiap pernyataan publik, khususnya dari kalangan intelektual, harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.
“Dalam konteks politik yang dinamis, narasi seperti itu bisa ditafsirkan liar. Ini bukan hanya soal benar atau salah, tetapi soal dampak yang ditimbulkan,” tambahnya.
Idrus juga mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas dalam pergantian kekuasaan, sehingga isu pemakzulan tidak bisa dibangun dari opini atau spekulasi. Pemakzulan adalah proses serius yang melibatkan lembaga-lembaga resmi seperti DPR, Mahkamah Konstitusi, hingga MPR. Tidak bisa digiring lewat opini publik atau narasi tidak utuh yang provokatif.
Ancaman dari Komunikasi Publik di Era Digital
Idrus menyoroti kondisi komunikasi publik di era digital yang rentan terhadap potongan informasi dan penyebaran narasi yang bias. Menurutnya, informasi yang tidak utuh dapat membentuk persepsi publik secara keliru dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi.
Dalam situasi global yang penuh tekanan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi, ia menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan mendesak. “Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat, bukan narasi yang memecah belah,” katanya.
Idrus juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral tokoh publik dalam menyampaikan pernyataan, termasuk cara penyampaiannya. Ia menilai bahwa kalimat yang dipotong bisa mengubah makna dan menjadi awal disinformasi. Kehati-hatian adalah keharusan dalam menyampaikan informasi.
Peran Masyarakat dalam Menjaga Persatuan
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan agar perbedaan politik tidak menghilangkan objektivitas dan kedewasaan dalam berdemokrasi. “Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, dan tanggung jawab. Bukan provokasi yang berpotensi memperlebar polarisasi di tengah tantangan bangsa,” ujarnya.
Idrus menambahkan bahwa masyarakat juga dituntut menjaga solidaritas serta tidak mengambil keuntungan dari situasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
