Iran Hentikan Komunikasi dengan AS, Ancaman Baru Selat Hormuz Mengemuka
Teheran menghentikan sementara pertukaran pesan dengan Amerika Serikat melalui jalur mediator. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap serangan yang dilancarkan Israel terhadap Lebanon, menurut laporan dari kantor berita Iran, Tasnim. Langkah ini menandakan eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah, dengan Iran dan sekutunya dalam Front Perlawanan (Resistance Front) mengklaim telah menyusun strategi komprehensif.
Rencana tersebut mencakup potensi penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Lebih jauh lagi, Iran dan sekutunya mengancam akan mengaktifkan “front atau medan tekanan lain” untuk memberikan sanksi kepada Israel dan para pendukungnya. Salah satu lokasi strategis yang disebut-sebut adalah Selat Bab el-Mandeb, yang terletak di lepas pantai Yaman.
Selat Bab el-Mandeb merupakan titik krusial bagi pelayaran internasional, sebuah jalur sempit yang memegang kendali atas lalu lintas laut menuju Terusan Suez. Jika kelompok Houthi, yang merupakan sekutu Iran di Yaman, memutuskan untuk membuka front baru dalam konflik ini, Selat Bab el-Mandeb menjadi salah satu arena yang paling mungkin menjadi target. Hal ini dikonfirmasi oleh Reuters, yang mengindikasikan potensi penerapan strategi ini.
Gencatan Senjata “Satu Garis”: Iran Tegaskan Prinsipnya
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, melalui platform X, menegaskan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat bersifat menyeluruh, mencakup semua lini konflik, termasuk yang terjadi di Lebanon. “Pelanggaran di satu lini merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata di semua lini,” ujar Araqchi. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat dan Israel memikul tanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran tersebut.
Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Iran secara tegas mendesak diakhirinya segera operasi militer yang dianggap agresif dan brutal oleh rezim Zionis di Gaza dan Lebanon. Iran juga menuntut penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah pendudukan di Lebanon. “Tidak akan ada pembicaraan sampai pandangan Iran dan perlawanan mengenai masalah ini terpenuhi,” demikian tegas laporan Tasnim, menggarisbawahi sikap Iran yang tidak akan bernegosiasi di bawah tekanan.
Para pejabat Iran sebelumnya telah mengeluarkan peringatan keras, menyatakan bahwa proses negosiasi akan dihentikan jika terjadi peningkatan serangan Israel terhadap Lebanon dan Gaza, Palestina.
Negosiasi Terancam, Ancaman “Harga yang Harus Dibayar”
Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, turut menyuarakan poin yang sama. Ia mengkritik apa yang disebutnya sebagai “blokade angkatan laut dan peningkatan kejahatan perang di Lebanon oleh rezim Zionis yang melakukan genosida” sebagai bukti nyata ketidakpatuhan Amerika Serikat terhadap gencatan senjata. Ghalibaf menekankan bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan “tagihannya harus dibayar.” Ia menambahkan dengan nada mengancam, “Semuanya akan berjalan sesuai rencana.”
Komentar yang dilontarkan oleh Ghalibaf dan Abbas Araqchi ini muncul di tengah laporan mengenai pendalaman invasi Israel ke Lebanon selatan dan ancaman untuk melanjutkan serangan skala besar ke Beirut. Situasi ini semakin memperkeruh suasana di kawasan dan meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik yang lebih luas.
Intervensi Trump dan Jaminan Gencatan Senjata
Di tengah memanasnya situasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan adanya upaya meredakan ketegangan. Militer Israel dilaporkan telah mengeluarkan perintah pengungsian paksa bagi penduduk di pinggiran selatan Beirut, Dahiye, dan memerintahkan serangan. Sehari sebelumnya, pasukan darat Israel dikabarkan telah mencapai titik terdalam mereka di Lebanon dalam kurun waktu 26 tahun terakhir.
Namun, Trump menyatakan bahwa ia telah melakukan intervensi. Ia mengklaim telah menerima jaminan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa pasukan Israel tidak akan melanjutkan serangan ke Beirut, dan pasukan yang sedang dalam perjalanan telah dipulangkan. “Saya melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan Perdana Menteri Bibi Netanyahu dari Israel, dan tidak akan ada pasukan yang dikirim ke Beirut, dan pasukan mana pun yang sedang dalam perjalanan telah dipulangkan,” tulis Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social.
Lebih lanjut, Trump juga mengklaim telah melakukan percakapan dengan Hizbullah melalui perwakilan berpangkat tinggi. Menurutnya, Hizbullah telah menyetujui penghentian semua penembakan, di mana Israel tidak akan menyerang mereka, dan sebaliknya. “Demikian pula, melalui perwakilan-perwakilan berpangkat tinggi, saya melakukan percakapan yang sangat baik dengan Hizbullah, dan mereka setuju bahwa semua penembakan akan dihentikan, bahwa Israel tidak akan menyerang mereka, dan mereka tidak akan menyerang Israel,” tambah Trump.
Kompleksitas Negosiasi dan Peran AS
Pernyataan Trump mengenai percakapannya dengan Hizbullah menimbulkan pertanyaan, mengingat Hizbullah telah ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai ‘organisasi teroris asing’. Jika komunikasi semacam itu benar-benar terjadi, ini akan menjadi yang pertama kalinya seorang presiden AS melakukan diskusi langsung dengan kelompok tersebut.
Amerika Serikat sendiri telah berusaha untuk memisahkan konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon dari konfrontasi yang lebih luas dengan Iran. Namun, Teheran bersikeras bahwa Lebanon harus dimasukkan dalam kesepakatan apa pun yang akan dibuat di masa mendatang. Di sisi lain, pemerintahan AS justru mendukung dan menjadi tuan rumah pembicaraan terpisah antara pejabat Lebanon dan Israel.
Presiden Trump menegaskan kembali pada Senin pagi bahwa Iran memiliki niat untuk mencapai kesepakatan, dan meminta para kritikusnya untuk menyerahkan urusan negosiasi kepadanya. “Santai saja, semuanya akan berjalan baik pada akhirnya, selalu begitu!” tulis Trump, menunjukkan keyakinannya bahwa situasi akan terselesaikan melalui pendekatannya.
