KNPI Jayawijaya Tegaskan Pengawalan Ketat Penetapan Kursi DPRK Jalur Otsus
WAMENA, PAPUA PEGUUNGAN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat seluruh proses penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang melalui jalur Otonomi Khusus (Otsus). Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya manipulasi atau perubahan data yang tidak semestinya pada tahapan administrasi di tingkat provinsi.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Wamena pada Sabtu, 7 Maret 2026. Pernyataan keras ini muncul sebagai respons terhadap adanya indikasi kuat mengenai potensi pergeseran hasil seleksi yang telah berjalan, khususnya saat memasuki tahapan administrasi di tingkat pemerintah provinsi.
Hengky Hilapok menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi untuk pengisian kursi DPRK jalur Otsus telah didasarkan pada landasan hukum yang kokoh. Ia secara spesifik merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Pegunungan.
“Dasar argumentasi kami sangat jelas, proses ini diatur secara rinci dalam Pasal 81 dan 82 PP 106. Semua tahapan, mulai dari poin pertama dan seterusnya, sudah termaktub di sana. Peraturan Gubernur (Pergub) sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk mengatur sesuatu yang melampaui aturan yang lebih tinggi di atasnya,” ujar Hengky dengan tegas.
KNPI Jayawijaya juga menyampaikan desakan kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya kepada Gubernur, untuk tidak melakukan perubahan apa pun terhadap hasil seleksi yang telah melalui proses berjenjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Mendesak Transparansi dan Klarifikasi
Lebih lanjut, Hengky Hilapok secara terbuka mempertanyakan titik atau lokasi spesifik di mana potensi perubahan data tersebut dapat terjadi. Ia mendesak adanya kejelasan mengenai hal ini, baik di instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) maupun di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan.
“Agar ada kejelasan yang komprehensif, kami telah menjadwalkan audiensi resmi dengan pemerintah provinsi. Pertemuan ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Senin, 9 Maret 2026,” ungkap Hengky.
Peringatan Keras Terhadap Upaya Politisasi
Dalam kesempatan yang sama, Hengky Hilapok memberikan peringatan keras kepada pihak manapun yang mencoba untuk mempolitisasi gerakan pemuda yang dipimpinnya. Ia menegaskan bahwa pengawalan terhadap proses penetapan kursi DPRK jalur Otsus ini merupakan sebuah aspirasi murni dari pemuda untuk menjaga dan melindungi hak demokrasi seluruh rakyat Papua.
“Ini bukan merupakan agenda politik dari pihak-pihak tertentu. Kami murni bergerak untuk memastikan bahwa hak demokrasi rakyat tetap terlindungi. Tindakan membatasi hak berpendapat adalah sebuah langkah yang sangat mencederai nilai-nilai fundamental dari sebuah negara demokrasi,” tegasnya.
KNPI Kabupaten Jayawijaya berharap agar pemerintah daerah dapat memandang pemuda sebagai mitra strategis yang konstruktif. Masukan dari pemuda diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang berharga demi kemajuan dan kebaikan pembangunan di daerah. Pemerintah diminta untuk tidak menganggap kritik yang disampaikan oleh pemuda sebagai sebuah ancaman, melainkan sebagai alat kontrol sosial yang dapat membantu memperbaiki kinerja dan kebijakan daerah.
Perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya yang merupakan bagian dari skema Otonomi Khusus, merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan dengan penuh kejujuran dan integritas.
“Siapapun, dalam kapasitas apapun, tidak memiliki hak untuk membatasi hak demokrasi. Kami adalah warga negara yang sama di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kami memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagian yang adil dari pelaksanaan Otonomi Khusus ini,” pungkas Hengky Hilapok.
Proses penetapan kursi DPRK jalur Otsus menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan representasi masyarakat di tingkat kabupaten. Jalur Otsus ini dirancang khusus untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat asli Papua dalam pengambilan keputusan dan pembangunan di wilayah mereka.
Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi dan penetapan menjadi sangat penting. KNPI Jayawijaya berperan sebagai garda terdepan dalam memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan, tanpa adanya intervensi yang dapat merugikan hak-hak konstitusional masyarakat.
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 sendiri merupakan turunan dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan Otsus di provinsi-provinsi baru di Papua, termasuk Papua Pegunungan. PP ini mengatur berbagai aspek terkait kewenangan pemerintah daerah dan kelembagaan dalam menjalankan Otsus, termasuk mekanisme pengisian jabatan publik.
Keberadaan KNPI sebagai organisasi kepemudaan yang independen memberikan legitimasi kuat bagi advokasi yang mereka lakukan. Pengawalan yang dilakukan oleh KNPI bukan sekadar tuntutan semata, melainkan sebuah bentuk partisipasi aktif pemuda dalam mengawal jalannya demokrasi dan memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Papua.
Harapan besar disematkan pada audiensi yang akan dilaksanakan. Melalui dialog yang terbuka dan transparan, diharapkan segala potensi kesalahpahaman atau indikasi penyimpangan dapat segera diklarifikasi dan diselesaikan. Ini demi menjaga stabilitas politik dan sosial di Papua Pegunungan, serta memastikan bahwa amanat Otsus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang menjadi penerus bangsa.
