Nadiem Makarim Hadiri Sidang Pembelaan dengan Jaket Ikonik Gojek, Kasus Chromebook Terus Bergulir
Jakarta – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan publik saat menghadiri sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, Juni 2026. Kali ini, perhatian tertuju pada busana yang dikenakan oleh Nadiem, yakni sebuah jaket berwarna hijau yang ia kenakan dengan bangga.
Jaket yang dikenakan Nadiem ternyata memiliki makna historis yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa jaket tersebut adalah milik Mulyono, yang dikenal sebagai “Gojek 001”. Mulyono, seorang pengemudi ojek daring legendaris, memberikan jaket tersebut kepada Nadiem sesaat sebelum sidang dimulai.
“Ini jaketnya Pak Mulyono, Gojek 001. Tadi waktu saya masuk beliau membuka jaketnya dan memasangkan ke saya. Jadi sungguh kebanggaan buat saya memakai jaket ini,” ujar Nadiem kepada awak media di ruang sidang.
Lebih lanjut, Nadiem mengungkapkan bahwa jaket Gojek generasi pertama ini sudah tidak diproduksi lagi. Jaket tersebut merupakan simbol dari perjuangan awal pendirian Gojek, sebuah perusahaan rintisan yang kini telah mendunia.
“Ini udah nggak ada lagi jaket ini. Ini jaket generasi satu, saya sendiri dulu yang desainnya karena nggak mampu hire designer maka sedikit lusuh dikit desainnya, sederhana,” tambahnya.
Meskipun terlihat sederhana dan sedikit lusuh, Nadiem menegaskan bahwa jaket tersebut memiliki nilai kebanggaan yang luar biasa. Jaket itu melambangkan titik awal dan cikal bakal Gojek, di mana saat itu perusahaan belum memiliki aplikasi, belum ada investor, dan kantor pun hanya seadanya.
“Jadi ini yang mewakili teman teman yang dari dulu dan setia sama Gojek. Sebuah kebanggaan lah saya bisa pakai jaketnya Pak Mulyono,” tegasnya.
Tuntutan Jaksa yang Berat dan Pembelaan dari Mahfud MD
Kasus yang menjerat Nadiem Makarim terkait dugaan korupsi pengadaan Chromebook telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam sidang sebelumnya, Nadiem dituntut hukuman penjara yang sangat berat, yaitu 18 tahun penjara. Selain itu, ia juga dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 190 hari kurungan penjara, uang pengganti Rp 809 miliar, dan tambahan Rp 4,8 triliun subsider 9 tahun penjara.
Menurut JPU, perbuatan Nadiem Makarim tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif terhadap sektor pendidikan nasional. Jaksa menilai tindakan korupsi di sektor pendidikan yang strategis bagi pembangunan bangsa telah menghambat upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak di Indonesia.
Hal memberatkan lainnya yang diungkapkan jaksa adalah dugaan perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama ini telah menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Nadiem dituding mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, dasar, dan menengah di Indonesia demi keuntungan pribadi dalam pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Chromebook pada tahun 2020 hingga 2022. Akibatnya, kekayaan Nadiem diduga mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah, diperkirakan mencapai Rp 4.871.469.603.758.
Di tengah beratnya tuntutan tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, memberikan pandangannya yang membela Nadiem Makarim. Mahfud MD menyatakan bahwa ia telah mengikuti proses persidangan dan menilai tidak ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam kasus ini.
“Kalau melihat fakta persidangan, kerugian negara tidak ada, aliran uang ke terdakwa juga tidak terbukti,” ungkap Mahfud saat memberikan kuliah umum di Universitas Dr. Soetomo pada Sabtu, 16 Mei 2026.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa tidak ada bukti aliran dana yang mengalir baik kepada perusahaan maupun kepada Nadiem Makarim secara pribadi. Kenaikan aset yang menjadi sorotan publik disebut berasal dari kepemilikan saham yang sudah dimiliki Nadiem jauh sebelum ia menjabat sebagai menteri.
Lebih lanjut, Mahfud MD menyoroti tuntutan jaksa yang dinilai sangat berat. Ia berpendapat bahwa tuntutan 18 tahun penjara dan denda hingga Rp 5,6 triliun perlu dikaji ulang agar selaras dengan fakta persidangan dan logika hukum yang berkembang di masyarakat.
Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam struktur pengadaan, tanggung jawab utama seharusnya berada pada pejabat pembuat komitmen, bukan pada menteri yang hanya memberikan arahan kebijakan umum. Menurutnya, Nadiem hanya memberikan arahan terkait penggunaan Chromebook dalam kebijakan pendidikan, sementara aspek penentuan harga berada pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pernyataan Mahfud MD ini memicu kembali perdebatan publik mengenai kebenaran proses hukum dan tuntutan yang diajukan, serta membuka diskusi mengenai batas tanggung jawab dalam kebijakan publik dan proses hukum yang mengikutinya.
Sidang Lanjutan dan Pertimbangan Kondisi Kesehatan
Setelah agenda pembacaan tuntutan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menetapkan agenda sidang berikutnya, yaitu pembacaan nota pembelaan atau pleidoi. Sidang lanjutan ini dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Purwanto S. Abdullah, dalam persidangan pada Rabu, 13 Mei 2026.
“Jadi untuk menyampaikan nota pembelaan, mungkin masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Itu sesuai dengan arahan majelis yang mulia kemarin adalah tanggal 2 Juni,” ujar Purwanto.
Majelis hakim memberikan jeda waktu sekitar tiga minggu sebelum sidang lanjutan digelar. Jeda ini tidak hanya dimanfaatkan untuk menyusun nota pembelaan oleh tim kuasa hukum dan terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem Makarim yang baru saja menjalani operasi.
“Sebagaimana disampaikan oleh pihak kedokteran, untuk masa penyembuhan setelah tindakan langsung kurang lebih tiga sampai enam minggu,” ungkap Purwanto, merujuk pada informasi medis yang diterima pengadilan mengenai masa pemulihan pasca-operasi yang memerlukan waktu cukup panjang.
Oleh karena itu, majelis hakim berharap waktu penundaan sidang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Nadiem untuk proses pemulihan kesehatannya. Hakim juga memastikan bahwa nota pembelaan nantinya tidak hanya dibacakan oleh penasihat hukum, tetapi juga akan disampaikan langsung oleh Nadiem sebagai terdakwa.
Perjalanan hukum Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ini terus menjadi perhatian publik, seiring dengan upaya pembelaan yang akan disampaikan dalam sidang selanjutnya.


