Kritik terhadap Mekanisme Penganggaran Pokir DPRD
Ketua Presidium KB Hijau Hitam, Andi Ridwan Bataraguru, menyoroti mekanisme penganggaran program Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam sebuah podcast yang digelar di Cafe Nagaya, Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, pada Sabtu (30/5/2026). Podcast bertema “Pokir DPRD, Siapa yang Menikmati?” dipandu oleh Pemimpin Redaksi Radar Palu, Roni Shandi, dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Andi Ridwan Bataraguru, Anggota DPRD Sulteng Muhammad Safri, serta akademisi dan pakar hukum tata negara, Sahran Raden.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ridwan menjadi narasumber pertama yang menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan pokir DPRD. Ia menyoroti keberadaan nama-nama anggota legislatif dalam sejumlah dokumen penganggaran yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius. Menurut Andi, pencantuman nama anggota DPRD dalam dokumen anggaran berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola keuangan daerah.
“Ini berbahaya dan sangat fatal dalam tata kelola keuangan, kok bisa dalam dokumen anggaran ada nama-nama anleg di situ?” ujarnya. Ia berpendapat bahwa dokumen anggaran sejatinya merupakan dokumen publik yang dapat diakses masyarakat. Namun, ketika terdapat identitas anggota legislatif yang dicantumkan secara spesifik, hal itu dinilainya dapat memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti praktik pelaksanaan proyek yang berasal dari pokir DPRD. Menurutnya, terdapat fakta di lapangan menunjukkan keterlibatan vendor tertentu dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan melalui pokir. Ia bahkan menduga adanya hubungan yang perlu ditelaah lebih jauh antara vendor pelaksana dan pihak-pihak yang mengusulkan program tersebut.
“Vendor dan anleg ini ada sebuah persekongkolan, dimana proyek dikerjakan vendor sehingga anleg ini ada dua keuntungan, dari materi dan keuntungan elektoral,” ungkapnya. Andi menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan dibahas secara serius oleh para anggota legislatif di DPRD Sulteng.
Menurutnya, evaluasi terhadap mekanisme pengusulan hingga pelaksanaan pokir penting dilakukan untuk memastikan program yang berasal dari aspirasi masyarakat benar-benar berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam podcast, termasuk mendapat tanggapan dari narasumber lainnya terkait mekanisme dan dasar hukum pelaksanaan pokir DPRD.
Isu Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pokir DPRD
Podcast yang diselenggarakan oleh Radio Palu ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk mengetahui isu-isu yang berkembang terkait pokir DPRD. Dalam diskusi tersebut, Andi Ridwan menyampaikan beberapa point penting yang perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah soal transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pokir. Ia menilai bahwa dana yang dialokasikan untuk pokir seharusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.
Pencantuman nama anggota DPRD dalam dokumen anggaran, menurutnya, dapat menjadi indikasi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam penyaluran dana tersebut. Hal ini bisa memicu persepsi negatif di kalangan masyarakat, terutama jika dana tersebut tidak digunakan secara optimal atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Andi juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan vendor dalam pelaksanaan proyek yang diusulkan melalui pokir. Ia menilai bahwa hal ini bisa mengakibatkan terjadinya praktik korupsi atau nepotisme, terutama jika ada hubungan antara vendor dan anggota DPRD yang mengusulkan proyek tersebut. Ia menyarankan agar semua pihak terkait melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengusulan dan pelaksanaan pokir.
Tantangan dalam Tata Kelola Keuangan Daerah
Tata kelola keuangan daerah menjadi isu utama dalam pembahasan podcast ini. Andi Ridwan menegaskan bahwa pengelolaan dana pokir harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan masalah di masa depan. Ia menilai bahwa dana pokir seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
Ia juga menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dana pokir. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang lebih efektif dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana.
Rekomendasi untuk Masa Depan Pokir DPRD
Berdasarkan hasil diskusi dalam podcast, beberapa rekomendasi diusulkan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi pelaksanaan pokir DPRD. Pertama, diperlukan adanya evaluasi terhadap mekanisme pengusulan dan pelaksanaan pokir. Kedua, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari lembaga terkait untuk memastikan bahwa dana pokir digunakan sesuai dengan tujuannya. Ketiga, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat ikut serta dalam pengawasan dana pokir.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pokir DPRD dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
