Pembangunan Dapur SPPG di Lapas Narkotika Samarinda Capai 50 Persen
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Samarinda menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di lingkungan lapas kini telah mencapai tahap pengecoran lantai bangunan, menandakan progres signifikan sebesar 50 persen.
Lokasi dapur SPPG ini berada di luar area blok hunian, namun tetap dalam satu kawasan lapas, di Jalan Bayur, Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Pembangunan ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk mengelola 70 lokasi dapur MBG secara nasional, dengan tujuan utama memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Puang Dirham, menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan telah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar yang ditentukan oleh BGN. Ia juga menekankan bahwa pembangunan ini ditargetkan selesai tepat waktu sesuai jadwal yang tertera di portal resmi mitra.bgn.go.id.
Salah satu aspek menarik dari program ini adalah pelibatan aktif Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui program Pembinaan Kemandirian. Saat fase konstruksi, narapidana yang memiliki keterampilan pertukangan dilibatkan, didampingi oleh tenaga ahli eksternal dan diawasi ketat oleh petugas lapas. WBP yang terlibat dalam pembangunan fisik ini berhak menerima upah harian.
Di masa mendatang, ketika dapur SPPG telah beroperasi, WBP yang memiliki keahlian memasak dan pengemasan juga akan dilibatkan dalam pengelolaan. Mereka berhak menerima premi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum ditugaskan, para warga binaan akan menerima pelatihan khusus sesuai bidangnya masing-masing.
Keamanan dan pengawasan menjadi prioritas utama. Selama masa pembangunan, WBP didampingi oleh dua petugas pengawal dan satu perwira pengawas yang terjadwal. Setelah dapur beroperasi, pengelolaan tenaga kerja WBP akan berada di bawah Seksi Kegiatan Kerja (Giatja) Lapas.
Dapur SPPG Lapas Narkotika Samarinda ditargetkan mampu menyalurkan makanan bergizi bagi 1.500 hingga 2.000 penerima manfaat. Untuk memastikan ketersediaan bahan baku, Lapas Samarinda telah menyiapkan strategi ketahanan pangan mandiri sebagai pendukung utama program MBG. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan lainnya juga akan didukung penuh oleh Yayasan Peduli Anak Sehat.
Penanggung jawab utama operasional dapur SPPG ini adalah Kalapas Narkotika Samarinda. Ketua Pelaksana kegiatan diamanatkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Samarinda, yang akan berkolaborasi erat dengan pihak yayasan mitra. Fasilitas ini diharapkan segera rampung dan siap melayani masyarakat.
Ridwan Tassa Terpilih Sebagai Ketua KKSS Kaltim Periode 2026-2031
Musyawarah Wilayah (Muswil) IX Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalimantan Timur (Kaltim) yang diselenggarakan di Hotel Puri Senyiur Samarinda, telah resmi memilih Ridwan Tassa sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKSS Kaltim untuk periode 2026–2031. Pemilihan ini merupakan puncak dari rangkaian kegiatan Muswil yang berlangsung sejak Minggu (31/5/2026) dan berakhir pada Senin (1/6/2026) dini hari.
Muswil IX KKSS Kaltim ini tidak hanya menjadi ajang pergantian kepengurusan, tetapi juga momen refleksi terhadap manfaat yang telah dirasakan oleh warga Kaltim dari keberadaan organisasi ini. Rapat pleno berjenjang dipimpin oleh tim yang diketuai oleh Rusman Ya’qub, didampingi anggota seperti Alimuddin Latief, Andi Saharuddin, Andi Irwansyah, dan Agusriansyah Ridwan.
Jalannya sidang pleno diikuti oleh jajaran pengurus BPW KKSS Kaltim, pengurus pilar BPD Kabupaten/Kota, badan otonom, serta tokoh-tokoh dari berbagai kalangan masyarakat Sulawesi Selatan yang berdomisili di Kaltim. Sebanyak 36 pemilik suara hadir dalam arena muswil, yang mencakup perwakilan dari paguyuban berbasis kabupaten/kota asal Sulawesi Selatan di Kaltim, seperti Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Barru, dan Bone. Selain itu, empat Badan Otonom yang memiliki hak konstitusi juga berpartisipasi, yaitu Ikatan Wanita Sulawesi Selatan (IWSS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KKSS, Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulawesi Selatan, dan Golf.
Proses Muswil IX mencakup beberapa tahapan krusial, mulai dari pengaturan tata tertib, pemilihan pimpinan sidang, pembacaan dan penerimaan laporan pertanggungjawaban pengurus BPW KKSS periode sebelumnya (2021–2026), hingga pemilihan ketua organisasi baru.
Pemilihan Ketua BPW KKSS Kaltim periode 2026–2031 mengerucut pada dua kandidat utama: Ridwan Tassa dan Muhammad Nasir. Dalam sidang pleno terakhir, proses pemungutan suara dilakukan sebanyak dua kali. Putaran pertama, yang dilakukan secara tertutup, berakhir imbang dengan perolehan suara 18–18.
Selanjutnya, dilakukan pemungutan suara secara terbuka yang melibatkan seluruh BPW, BPD, pilar, dan badan otonom KKSS Kaltim. Dalam putaran kedua ini, Ridwan Tassa berhasil meraih 19 suara, mengungguli Muhammad Nasir yang memperoleh 17 suara.
Rusman Ya’qub, selaku pimpinan sidang, secara resmi menyatakan Ridwan Tassa sebagai Ketua BPW KKSS Kaltim terpilih untuk periode 2026–2031, yang disambut dengan sorak sorai pendukungnya.
Pasca Muswil, tim formatur yang terdiri dari unsur BPW, BPD, pilar, dan badan otonom KKSS Kaltim akan bertugas membentuk kepengurusan baru. Bersamaan dengan itu, kepengurusan BPW KKSS Kaltim periode 2021–2026 di bawah kepemimpinan Alimuddin Latief dinyatakan demisioner.
Dana Transfer Pusat ke Kukar Baru 23 Persen, DPRD Minta Prioritaskan Program Mendesak
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah akibat realisasi dana transfer dari pemerintah pusat yang baru mencapai sekitar 23 persen hingga awal Juni 2026. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya sejumlah kegiatan yang telah direncanakan.
Menyikapi situasi ini, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Aini Farida, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk lebih selektif dalam menentukan program yang akan dijalankan tahun ini. Menurutnya, keterbatasan fiskal saat ini menuntut adanya kebijakan yang realistis agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meskipun anggaran daerah mengalami tekanan.
Aini Farida menjelaskan bahwa kondisi yang dihadapi Kukar saat ini bukanlah hal yang unik, melainkan juga dialami oleh banyak daerah lain di Indonesia akibat belum optimalnya penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat. “Sekarang baru sekitar 23 persen. Jadi kita juga harus memahami bahwa kondisi ini bukan hanya terjadi di Kutai Kartanegara, tetapi hampir di seluruh daerah,” ujarnya.
Prioritaskan Program yang Berdampak Langsung pada Masyarakat
Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Aini Farida menekankan pentingnya penyesuaian rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Hal ini penting agar pembangunan tetap berjalan, meskipun tidak seluruh kegiatan dapat direalisasikan secara bersamaan.
“Dengan kondisi keuangan yang ada sekarang, tentu kegiatan yang paling prioritas harus didahulukan,” tegasnya. Politisi perempuan ini menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mampu menyusun skala prioritas secara matang, terutama terhadap program pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat. Sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik harus menjadi fokus utama di tengah keterbatasan anggaran yang ada.
DPRD Dorong Pengelolaan Anggaran yang Realistis
DPRD Kukar mendorong adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan terukur sebagai kunci agar pembangunan daerah tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Aini Farida berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan evaluasi terhadap program kerja yang telah disusun agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi keuangan daerah. Diharapkan kondisi fiskal daerah dapat segera membaik sehingga berbagai program pembangunan yang tertunda dapat kembali dilaksanakan. Aini Farida optimistis bahwa kelancaran penyaluran dana transfer dari pusat akan memungkinkan realisasi kegiatan-kegiatan yang tertunda dan dampaknya akan dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat Kukar.
