Skandal Napi Ber-Video Call Sambil Isap Sabu: Desakan Tindakan Tegas dan Transparansi di Lapas Jambi
Sebuah video yang beredar luas di jagat maya telah memicu gelombang kritik tajam terhadap institusi pemasyarakatan di Jambi. Rekaman berdurasi 1 menit 49 detik ini menampilkan seorang narapidana (napi) yang kedapatan mengonsumsi narkotika jenis sabu sembari melakukan panggilan video. Fenomena ini sontak menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pengawasan dan penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan.
Ombudsman Jambi Mendesak Tindakan Hukum yang Tegas
Menyikapi viralnya video tersebut, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mendesak agar kasus ini tidak hanya ditindaklanjuti dengan sanksi internal semata, melainkan harus diproses secara hukum pidana. Saiful menekankan bahwa institusi pemasyarakatan seharusnya tidak boleh “kecolongan”, terutama terkait peredaran barang haram di dalam sel.
“Tindakan tegas terhadap pengedar narkoba dalam lapas mesti diambil tindakan hukum. Tanpa ada tindakan tegas, publik dapat menduga adanya permainan,” ujar Saiful. Ia menegaskan bahwa transparansi total sangat diperlukan untuk menghindari munculnya mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan. Jika tidak ada sanksi nyata yang diberikan, masyarakat akan beranggapan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau bahkan ada keterlibatan oknum.
Dalam video yang menghebohkan itu, terlihat jelas seorang pria dengan santai memegang alat isap sabu (bong). Kepulan asap putih tebal memenuhi ruangan, sementara sedotan masih menempel di bibirnya saat ia asyik berkomunikasi melalui layar ponsel. Adegan ini secara gamblang menunjukkan lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan barang terlarang di dalam lingkungan yang seharusnya aman dan terkontrol.
Respons Kepala Lapas Kelas IIA Jambi: Penelusuran dan Langkah Preventif
Menanggapi isu sensitif ini, Kepala Lapas Kelas IIA Jambi, Syahroni Ali, memberikan penjelasan yang cukup hati-hati. Ia mengungkapkan bahwa identitas lokasi pasti dalam video tersebut masih simpang siur. Syahroni menjelaskan bahwa istilah “Lapas Jambi” mencakup banyak satuan kerja di wilayah Jambi, seperti di Muara Sabak, Sarolangun, dan beberapa lokasi lainnya. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memastikan secara akurat di lapas mana video tersebut diambil.
“Ini informasinya masih sumir, kita enggak tau ini di Lapas mana. Dia (pengunggah video) cuman nyebut Lapas Jambi, kan lapas Jambi banyak, ada di Muara Sabak, Sarolangun, dan ini kita belum tahu,” ujar Syahroni.
Meskipun demikian, pihak Lapas Kelas IIA Jambi tidak tinggal diam. Langkah-langkah preventif telah diambil, termasuk melakukan penggeledahan insidentil di Blok A2. Meskipun dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan barang bukti sabu, petugas berhasil menyita sebanyak 15 unit telepon genggam.
Menuju Transparansi: Tes Urine Massal dan Sanksi Tegas
Untuk memastikan objektivitas dan membuktikan komitmen terhadap pemberantasan narkoba, Syahroni berjanji akan segera melaksanakan tes urine massal. Tes ini akan melibatkan seluruh petugas dan narapidana yang berada di Lapas Kelas IIA Jambi. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini penggunaan narkoba dan memastikan bahwa lingkungan lapas steril dari barang terlarang.
“Kalau ini memang benar, saya pastikan ada hukuman berat terhadap napi yang bersangkutan,” tegas Syahroni Ali. Ia juga mengaku terkejut dengan beredarnya video tersebut, terutama karena pihaknya baru saja menggelar razia internal di lingkungan lapas. “Kami baru saja melakukan razia kemarin, tapi ini masih kita telusuri,” tambahnya.
Pernyataan Ombudsman yang mendesak tindakan hukum yang tegas ini menjadi sebuah alarm penting bagi jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jambi. Hal ini menjadi momentum untuk membuktikan bahwa tembok penjara bukanlah “ruang aman” bagi para pelaku kejahatan narkoba untuk terus melancarkan aksinya.
Dampak dan Harapan ke Depan
Kasus viral ini tidak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, khususnya lembaga pemasyarakatan, patut dijaga. Oleh karena itu, penanganan kasus ini harus dilakukan secara serius, transparan, dan akuntabel.
Pihak berwenang diharapkan dapat segera mengidentifikasi pelaku dan lokasi kejadian dalam video tersebut. Sanksi yang tegas dan proporsional harus diterapkan tanpa pandang bulu. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, prosedur keamanan, dan integritas petugas perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Transparansi dalam setiap proses investigasi dan penindakan hukum adalah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai tempat pembinaan dan rehabilitasi bagi para narapidana, bukan sebagai sarang kejahatan. Upaya pemberantasan narkoba harus menjadi prioritas utama, baik di luar maupun di dalam tembok penjara.
