Pemerintah Indonesia kembali mengambil langkah-langkah baru dalam rangka memperkuat perekonomian nasional dan menjawab tantangan yang muncul di tengah dinamika global. Langkah ini dilakukan dengan pertimbangan matang, baik dari sisi makro ekonomi maupun kebutuhan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah.
Kebijakan Pajak dan Cukai
Salah satu langkah utama yang diambil oleh pemerintah adalah penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk tahun 2023. Kenaikan rata-rata sebesar 10% diperkirakan akan berdampak pada inflasi nasional sebesar 0,1% hingga 0,2%. Namun, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan dianggap relatif kecil. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan prevalensi merokok anak dan mendukung kesehatan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga melarang penjualan rokok ketengan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2022. Larangan ini merupakan bagian dari program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari bahaya merokok.
Insentif Kendaraan Listrik
Pemerintah juga berencana memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik. Insentif ini mencakup mobil listrik sebesar Rp 80 juta, motor listrik sebesar Rp 8 juta, serta konversi motor listrik sebesar Rp 5 juta. Meski skema pemberian insentif ini masih dalam proses pembahasan, rencana ini diharapkan dapat mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan meningkatkan kualitas udara di perkotaan.
Penguatan Produktivitas Ekonomi
Dalam pidato Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam dokumen tersebut, tema utama yang dipilih adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
Strategi pemerintah mencakup dua aspek utama, yaitu:
1. Penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri, serta mendorong pembangunan ekonomi hijau.
2. Meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi melalui reformasi fiskal yang holistik, termasuk mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Konsolidasi Fiskal
Postur APBN tahun depan masih akan defisit, namun pemerintah memastikan pengelolaan pembiayaan untuk menutup financing gap akan dilakukan secara efisien, hati-hati, dan berkelanjutan. Defisit diarahkan kembali di bawah 3 persen, antara -2,61 persen sampai dengan 2,90 persen. Sementara itu, rasio utang diatur di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen.
Pemerintah juga melakukan optimalisasi pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dengan penerbitan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan.
Tantangan Global dan Kesiapan APBN
Di tengah gejolak ekonomi global, seperti lonjakan inflasi dan percepatan kebijakan moneter global, pemerintah harus tetap menjaga kesehatan APBN. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah mencari sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif, seperti pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).
Pemerintah juga menetapkan kisaran indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, termasuk pertumbuhan ekonomi 5,3 hingga 5,9 persen, inflasi 2,0 hingga 4,0 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.300 hingga Rp14.800 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen, harga minyak mentah Indonesia USD80 – USD100 per barel, lifting minyak bumi 619 ribu – 680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.
Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan komitmen untuk memperkuat perekonomian nasional dan menjawab tantangan yang ada. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berharap mampu membawa Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045. Namun, perlu diperhatikan bahwa keberhasilan dari langkah-langkah ini bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Penulis : wafaul
