Sekda Batam, Firmansyah. HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengangkat tema creative financing serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026).
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Salah satunya melalui penerapan work from home (WFH) yang mulai diberlakukan sejak 24 April 2026.
Kebijakan WFH tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan secara sembarangan. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan,” tegas Firmansyah.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kebijakan tersebut ditargetkan mampu menghemat belanja daerah sekitar Rp18,2 miliar. Efisiensi itu mencakup pengurangan belanja operasional perkantoran, penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah.
Firmansyah juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan forum FGD ini secara optimal. Ia berharap berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
“Manfaatkan forum ini sebaik mungkin. Pahami dan dalami berbagai kendala yang ada agar pengelolaan APBD 2026 dapat semakin baik,” ujarnya.
FGD Pengelolaan APBD 2026 tingkat Kota Batam ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, serta Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)
Sekda Batam, Firmansyah. HUMAS DISKOMINFO BATAM / ADE RAHMATULLAH
Diskominfo Batam – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Firmansyah, membuka Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2026 yang mengangkat tema creative financing serta upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam, Senin (27/4/2026).
Dalam sambutannya, Firmansyah menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Batam telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas belanja daerah. Salah satunya melalui penerapan work from home (WFH) yang mulai diberlakukan sejak 24 April 2026.
Kebijakan WFH tersebut mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
“Efisiensi belanja tidak dilakukan secara sembarangan. Pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap terjaga, dan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipertahankan,” tegas Firmansyah.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kebijakan tersebut ditargetkan mampu menghemat belanja daerah sekitar Rp18,2 miliar. Efisiensi itu mencakup pengurangan belanja operasional perkantoran, penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui pembatasan penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan perjalanan dinas luar daerah.
Firmansyah juga meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memanfaatkan forum FGD ini secara optimal. Ia berharap berbagai persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama.
“Manfaatkan forum ini sebaik mungkin. Pahami dan dalami berbagai kendala yang ada agar pengelolaan APBD 2026 dapat semakin baik,” ujarnya.
FGD Pengelolaan APBD 2026 tingkat Kota Batam ini menghadirkan narasumber dari pemerintah pusat, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Horas Maurits Panjaitan, serta Kepala Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Kementerian Dalam Negeri, Fernando H. Siagian. (Humas Diskominfo Batam / Muhardi)
