Jenewa – Perhelatan akbar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa yang baru saja usai, meskipun fokus utamanya pada isu-isu global, secara mengejutkan membuka lembaran baru ketegangan geopolitik yang dampaknya kini mulai terasa hingga ke berbagai belahan dunia, termasuk potensi gelombang baru yang dapat berimbas pada dinamika di Makassar. Tahun 2025 menjadi saksi bisu runtuhnya tatanan dunia pasca-Perang Dingin yang selama ini kita kenal, digantikan oleh fragmentasi kekuasaan yang semakin kompleks dan aliansi yang cair.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa agenda PBB, yang selalu menjadi barometer arah kebijakan internasional, kini menjadi panggung pertarungan pengaruh antar kekuatan besar yang semakin nyata. Pergeseran yang terjadi tidak lagi sekadar spekulasi, melainkan telah menjadi bukti empiris yang tak terbantahkan, mengubah lanskap diplomasi global secara fundamental.
Bifurkasi Ekonomi Global dan Dampaknya
Salah satu isu sentral yang dibahas dalam pertemuan PBB di Jenewa adalah konsekuensi dari strategi de-risking yang kian mengkristal. Kebijakan yang awalnya bertujuan diversifikasi rantai pasok pasca-pandemi kini telah berevolusi menjadi bifurkasi ekonomi global yang nyata. Negara-negara Barat, melalui berbagai forum, terus memperkuat upaya membatasi akses teknologi krusial kepada rival geopolitik mereka.
Namun, respons dari negara-negara yang menjadi target kebijakan tersebut justru semakin terstruktur. Strategi penguatan pasar domestik dikombinasikan dengan monopoli rantai pasok komoditas strategis mulai terlihat jelas. Data perdagangan menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam perdagangan langsung antar blok ekonomi utama, namun di sisi lain, perdagangan intra-regional dan dengan negara-negara Global South justru melonjak tajam.
Fenomena ini secara tidak langsung akan mempengaruhi pola investasi dan perdagangan internasional. Bagi kota-kota seperti Makassar yang memiliki posisi strategis sebagai gerbang perdagangan dan logistik di Indonesia Timur, hal ini dapat membuka peluang baru sekaligus tantangan dalam beradaptasi dengan tatanan ekonomi yang terfragmentasi.
Munculnya Blok Kekuatan Alternatif
Perhelatan di Jenewa juga menyoroti kebangkitan blok kekuatan alternatif yang semakin berani menantang hegemoni institusi Bretton Woods. Ekspansi BRICS+, misalnya, telah bertransformasi dari forum diskusi ekonomi menjadi blok geopolitik yang memiliki agenda jelas untuk merombak arsitektur keuangan global.
Transaksi energi non-dolar yang mencapai rekor baru menjadi bukti konkret bahwa upaya Barat melalui sanksi ekonomi mulai tergerus efektivitasnya. Negara-negara berkembang kini memiliki lebih banyak ruang untuk menerapkan diplomasi transaksional, tidak lagi terikat pada polarisasi yang kaku. Hal ini memungkinkan terciptanya kemitraan yang lebih beragam dan pragmatis.
Bagi Indonesia, pergeseran ini memberikan ruang untuk manuver diplomasi yang lebih leluasa. Strategi hedging atau lindung nilai, yang sering diterapkan oleh Indonesia, dapat semakin dioptimalkan untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika kekuatan global yang berubah. Namun, diperlukan kejelian dalam menavigasi potensi konflik kepentingan antar blok.
Perlombaan Teknologi dan Implikasinya bagi Makassar
Dalam setiap forum PBB, isu teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) dan perlombaan senjata AI, selalu menjadi topik krusial. Tahun 2025 menandai perpindahan medan tempur dari laboratorium penelitian ke implementasi lapangan. Sistem senjata otonom dan perlombaan untuk menguasai data, algoritma, serta daya komputasi kini menjadi penentu keunggulan geopolitik.
Fragmentasi internet atau splinternet kian nyata, membatasi aliran data lintas batas. Perlombaan menciptakan General Artificial Intelligence (AGI) bahkan digambarkan sebagai proyek Manhattan abad ini, sementara pabrik fabrikasi chip dijaga seketat instalasi nuklir.
Dampak langsung dari perlombaan teknologi ini dapat dirasakan dalam berbagai sektor, termasuk industri dan infrastruktur di Indonesia, termasuk di Makassar. Ketergantungan pada teknologi asing bisa semakin meningkat jika Indonesia tidak mampu mengembangkan kapabilitas domestik di bidang ini. Sebaliknya, jika mampu beradaptasi, Makassar sebagai pusat ekonomi regional bisa menjadi hub bagi adopsi dan pengembangan teknologi baru.
Geopolitik Iklim dan Perebutan Sumber Daya
Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman keamanan nasional tingkat pertama yang dibahas serius di Jenewa. Gelombang migrasi iklim, ketegangan sumber daya air, dan yang paling penting, perebutan mineral kritis untuk transisi energi, menjadi fokus perhatian. Lithium, kobalt, nikel, dan tanah jarang kini menjadi “emas baru” yang memicu persaingan global, bahkan hingga ke Afrika dan Amerika Latin melalui praktik neo-kolonialisme hijau.
Tak hanya itu, mencairnya es di Kutub Utara membuka rute pelayaran baru yang juga membawa implikasi geopolitik. Dinamika ini turut mempengaruhi pasar komoditas global, termasuk nikel yang menjadi salah satu andalan ekspor Indonesia. Makassar, dengan potensi sumber daya alamnya dan posisinya sebagai salah satu pusat hilirisasi industri di Indonesia, patut mewaspadai gejolak pasar akibat dinamika ini.
Pertemuan PBB di Jenewa kali ini bukan sekadar forum diskusi rutin, melainkan sebuah penanda zaman. Ketegangan geopolitik global yang semakin mengental, dibarengi dengan pergeseran kekuatan dan perlombaan teknologi, mengharuskan kita untuk lebih sigap dalam membaca arah perubahan. Bagi Makassar, potensi limpahan dari dinamika global ini menuntut strategi yang adaptif dan visioner, agar dapat memanfaatkan peluang sekaligus memitigasi risiko dalam tatanan dunia yang baru ini.
Penulis: Erwin
