Pembentukan Pasukan Polisi Transisi Palestina: Langkah Awal Menuju Stabilitas Gaza
Gaza, Palestina – Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) telah mengambil langkah signifikan dalam upaya memulihkan ketertiban masyarakat di Jalur Gaza dengan membuka pendaftaran bagi calon anggota pasukan polisi transisi Palestina pada Kamis, 19 Februari 2026. Badan teknokrat yang dipimpin oleh Ali Shaath ini menargetkan pembentukan pasukan sipil baru yang akan bertugas menjaga stabilitas dan keamanan bagi sekitar 2,4 juta penduduk Gaza pascaperang.
Antusiasme masyarakat terhadap kesempatan ini dilaporkan sangat tinggi. Nickolay Mladenov, utusan khusus yang mengawasi koordinasi pascaperang, mengungkapkan bahwa dua ribu orang telah mendaftar hanya dalam beberapa jam pertama pembukaan pendaftaran. Hal ini menunjukkan kesiapan dan harapan warga Gaza untuk melihat kembalinya tatanan yang aman dan tertib.
Target 12 Ribu Personel Terlatih untuk Keamanan Gaza
Mayor Jenderal Jasper Jeffers, komandan pasukan penjaga perdamaian multinasional, memaparkan bahwa target pelatihan yang ambisius telah ditetapkan. Pihaknya menargetkan pelatihan komprehensif bagi 12 ribu petugas polisi di Jalur Gaza. Untuk dapat bergabung dalam pasukan ini, para pelamar diwajibkan memenuhi beberapa kriteria ketat. Mereka harus merupakan warga asli Gaza, berusia antara 18 hingga 35 tahun, dan tidak memiliki catatan kriminal.
Selain itu, setiap kandidat juga harus menunjukkan kondisi fisik yang prima dan integritas moral yang tinggi, mengingat beratnya tugas yang akan diemban di lapangan. Pasukan baru ini kelak akan bekerja sama dengan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga stabilitas internal di Gaza.
NCAG menegaskan kriteria ideal calon petugas dalam pernyataan resminya, “Kami mencari individu dengan profesionalisme, integritas, dan rasa tanggung jawab publik, untuk berada di garis depan dalam melindungi keluarga, menjaga martabat manusia, dan membantu membentuk masa depan yang lebih aman bagi generasi mendatang.”
Rencana pembentukan pasukan polisi transisi ini diumumkan secara perdana dalam pertemuan Board of Peace (BoP) di Washington. Rencananya, pelatihan intensif bagi para calon petugas ini akan dilaksanakan di Mesir, sebuah negara yang memiliki hubungan historis dan geografis yang erat dengan Gaza.
Dewan Perdamaian Tuntut Pelucutan Senjata Faksi Bersenjata
Pasukan polisi yang berada di bawah naungan NCAG akan memegang peran yang sangat krusial dalam lanskap keamanan Gaza. Mereka akan menjadi satu-satunya entitas yang diizinkan membawa senjata api secara legal di ruang publik, sebuah langkah penting untuk sentralisasi kekuasaan dan penegakan hukum.
Dalam konteks ini, Dewan Perdamaian (BoP) telah menetapkan tuntutan yang jelas: demiliterisasi total Jalur Gaza sebelum pencairan dana rekonstruksi senilai miliaran dolar Amerika Serikat dapat dilakukan. Faksi-faksi militan Palestina diharapkan untuk membubarkan diri secara sukarela dan menyerahkan seluruh persenjataan mereka kepada otoritas sipil yang baru.
Nickolay Mladenov kembali menegaskan posisi ini, “Pasukan keamanan Palestina di masa transisi inilah yang akan memastikan seluruh faksi di Gaza dibubarkan dan semua senjata berada di bawah kendali satu otoritas sipil.” Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pasukan polisi transisi sebagai garda terdepan dalam proses pelucutan senjata dan pengembalian kendali penuh kepada pemerintahan sipil.
Namun, operasional badan transisi Palestina ini masih menghadapi beberapa kendala. Saat ini, komite tersebut masih beroperasi dari Kairo, Mesir, dan belum dapat memulai aktivitasnya secara langsung di dalam wilayah Gaza. Mereka masih menunggu izin keamanan yang krusial untuk dapat melewati perbatasan yang saat ini dikontrol oleh Israel, sebuah hambatan logistik yang signifikan.
Nasib Polisi Era Hamas Masih Menjadi Pertanyaan Besar
Pembentukan pasukan polisi baru ini secara inheren menimbulkan dilema mengenai nasib para aparat keamanan yang bertugas di bawah rezim sebelumnya, khususnya kepolisian era Hamas. Otoritas Hamas secara konsisten mendesak agar sekitar 10 ribu petugas polisi mereka diintegrasikan ke dalam struktur kepolisian baru. Kelompok ini diketahui masih memegang kendali atas sebagian besar wilayah Jalur Gaza, sekitar 49 persen.
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan keyakinan kelompoknya, “Kami yakin komite ini akan beroperasi dengan memanfaatkan personel yang berkualifikasi dan tidak mengabaikan hak siapa pun yang bekerja pada periode sebelumnya.” Pernyataan ini mencerminkan keinginan Hamas untuk tetap memiliki peran dalam struktur keamanan pascaperang.
Di sisi lain, pemerintah Israel memiliki pandangan yang sangat berbeda. Negara tersebut menolak keras segala bentuk keterlibatan anggota Hamas dalam pemerintahan atau struktur keamanan masa depan Gaza, dengan tegas melabeli seluruh elemen pemerintahan Hamas sebagai bagian dari organisasi teroris. Sikap tegas ini juga diamini oleh Mesir dan Uni Eropa, yang sepakat untuk menolak memberikan pelatihan kepada individu yang memiliki afiliasi dengan faksi tersebut.
NCAG sendiri belum mengeluarkan keputusan resmi terkait integrasi polisi era Hamas dalam proses rekrutmen baru ini. Dalam siaran persnya, dewan teknokrat tersebut hanya menyampaikan apresiasi atas dedikasi petugas lama yang terus melayani warga di tengah kondisi yang penuh tantangan dan gempuran bom. Keputusan mengenai nasib ribuan polisi tersebut akan menjadi salah satu poin krusial yang harus diselesaikan dalam proses transisi ini, mengingat kompleksitas politik dan keamanan yang ada.
Hamas Kini Bersedia Terima Pasukan ISF di Gaza dengan Syarat Khusus
TNI Belum Tunjuk Perwira yang Akan Didapuk Jadi Wakil Komandan ISF Gaza
BoP Paparkan Rancangan Tata Kelola Gaza Pascakonflik
